hidup

  • Indonesia.
  • Perkampungan Sasak.
  • Kantor Gubernur.
  • Sukarno.
  • Lombok.

Friday, 30 August 2013

WOW, GOLPUT DI AUSTRALIA KENA DENDA

Oleh: Dedet Zelthauzallam
Di era yang demokratis ini, banyak kebebasan yang diberikan  negara kepada seluruh rakyatnya. Rakyat tidak hanya menjadi penonton, tetapi memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan masa depan negara. Kewenangan dari warga negara tidak seperti pada zaman kerajaan. Saat ini semua lapisan masyarakat memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Tidak ada istilah kasta antara satu dengan lainnya.
Hak untuk memilih yang diberikan kepada seluruh rakyat tidak semata-mata digunakan secara maksimal. Ini bisa dilihat dari tingkat partisipasi rakyat dalam setiap pemilu sangat rendah. Angka partisipasi rakyat bisa dikatakan sangat mengecewakan, hanya mencapai 60%-75%. Bayangkan saja angka golput dibilang sangat tinggi. Banyak faktor yang menyebabkan angka golput yang tinggi. Tingkat partisipasi yang kurang ini hampir terjadi di seluruh negara yang menerapkan pemilihan langsung.
Di Indonesia, angka golput semakin lama semakin tinggi. Ini bisa dilihat dari tingkat golput pada pemilihan legislatif tahun 2004 yang hanya mencapai 23,24% dan meningkat pada tahun 2009 yang mecapai sekitar 37%. Inilah fenomena yang terjadi di era demokrasi.
Angka golput yang semakin lama semakin tinggi menjadi masalah yang perlu dicarikan problem solving. Jangan sampai partisipasi masyarakat makin berkurang. Keapatisan masyarakat ini harus dijawab dengan suatu bukti dari para calon yang sudah diberikan kepercayaan.
Perlu diketahui, pemerintah Australia menerapkan cara yang bisa dikatakan sangat memaksa kepada rakyatnya untuk memberikan suara pada pemilu. Bagi warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya, pemerintah Australia melakukan denda. Besaran denda sesuai dengan UU yang berlaku. Menurut Komisi Pemilihan Australia (AEC) jumlah dendanya sebesar AU$20 atau sekitar Rp 196.000,-. Dan apabila warga negara yang golput tidak memberikan alasan yang jelas kepada pemerintah mengenai alasan golput, maka jumlah denda akan ditingkatkan lagi atau sekitar AU$170 atau setara 1,7 juta rupiah.
Memang kelihatan cara dari pemerintah Australia sangat memaksa. Cara ini bisa menekan angka golput di Australia, meskipun banyak dari warga Australia yang hanya datang saja ke TPS, tetapi mereka tidak mencoblos atau memilih.

Apakah cara di Australia bisa diterapkan di Indonesia untuk menekan angka golput? Mungkin hal tersebut sangat sulit diterapkan, mengingat kebijakan seperti ini bersifat memaksa. Cara yang paling efektif untuk menekan angka golput adalah calon yang dipilih harus memberikan bukti, bukan janji.       

LOMBOK PULAU WISATA


Pulau Lombok merupakan salah satu dari ribuan pulau kecil di Indonesia. Pulau Lombok berada di sebelah pulau dewata, Bali. Meskipun tergolong dekat dengan Bali, Lombok jauh kalah dengan tetangganya ini. Bali sangat terkenal baik di dalam negeri maupun mancanegara. Bali dikenal sebagai salah satu objek wisata yang sangat indah, , khususnya pantainya.
Lalu bagaimana dengan Lombok? Sebenarnya Lombok itu juga memiliki banyak destinasi pariwisata yang luar biasa indahnya, tidak kalah jauh dengan Bali. Namun, potensi tersebut masih belum mampu dikelola dengan maksimal oleh pemerintah daerah. Tetapi saat ini pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten sudah mulai memaksimalkan pengelolaan  di sektor pariwisata. Ini bisa dilihat dari makin banyaknya program pemerintah untuk mempromosikan daerah pariwisata yang ada di Lombok.
Lombok bisa dikatakan sebagai pulau yang menawarkan banyak jenis pariwisata. Di Lombok bukan hanya pantai saja, tetapi juga ada air terjun, kampung adat, peninggalan-peninggalan sejarah, dan sebagainya. Khususnya bagi para pencinta pantai Lombok bisa dikatakan sebagai surganya pantai. Lombok memiliki banyak pilihan pantai, diantaranya Gili Trawangan, Pantai Senggigi, Pantai Mawun dan Pantai Kute.
Gili Trawangan merupakan suatu pulau yang mungil. Transportasi di Pulau ini tidak memakai sepeda motor atau mobil. Tetapi hanya memakai sepeda dan cidomo. Tujuannya melarang kendaraan bermotor adalah untuk mencegah terjadinya polusi.
Kalau penasaran datang dan berkunjunglah ke Pulau Lombok. Dijamin panorama alamnya pasti akan memberikan kepuasan kepada Anda.

  

Wednesday, 28 August 2013

ADA MASALAH, HARUSKAH IMPOR?

Oleh: Dedet Zelthauzallam
Siapa tidak kenal dengan negera kita, Indonesia. Indonesia  sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah nan subur menjadi rebutan negara-negara eropa. Portugis dan Spanyol sebagai pioner untuk mendatangi Indonesia. Tujuan utama mereka adalah untuk berdagang. Namun karena saking terpikatnya melihat negeri yang subur, dimana semua jenis tanaman bisa tumbuh maka mereka pun berusaha untuk menjajah negeri ini.
Di negeri yang subur yang di atasnya bisa tumbuh hampir semua jenis tanaman dan di bawahnya terdapat kekayaan alam, seperti emas, batu bara, minyak dan sebagainya yang melimpah ruah, harus menelan pil pahit dimana negeri ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan pokok masyarakatnya. Negeri ini harus meminta pasokan dari negeri orang.
Bayangkan saja negeri yang subur harus mengimpor beras, kedelai, bawang merah dan sejenisnya dari negeri orang. Belum lagi hal lainnya, seperti minyak. Untuk minyak, lebih khususnya premium pemerintah harus mengeluarkan subsidi yang sangat banyak.
Miris memang,namun ini harus dijadikan sebagai intropeksi bagi semua pihak, lebih khusus pemerintah yang memiliki kewenangan mengeluarkan kebijakan. Pemerintah tidak boleh selalu menjawab setiap masalah dengan jalan pintas. Jalan pintas yang dimaksud adalah melakukan impor.
Bisa dilihat dewasa ini, pemerintah selalu menjawab sesuatu masalah dengan impor. Menjelang lebaran harga daging sapi meroket karena disebabkan jumlah daging sapi kurang, pemerintah memilih impor. Saat ini kedelai kurang, pemerintah lagi-lagi impor. Bisa dikatakan impor sebagai suatu hobi dari pemerintah Indonesia atau impor dijadikan lahan basah bagi para pejabat.
Kalau pemerintah melakukan impor, impor dan impor selalu, maka masalah tidak akan bisa diselesaikan. Bolehlah masalah tersebut akan menghilang sejenak atau dalam jangka pendek, namun akan kembali lagi. Semua masalah akan bisa  diselesaikan ketika masalah tersebut dijawab melalui suatu proses pemberdayaan. Pemberdayaan disini meliputi pemberdayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Ketika SDA dan SDM yang ada dimaksimalkan, maka masalah tersebut bukan hanya bisa terselesaikan, namun juga kita akan bisa menjadi negeri pengekspor, bukan lagi pengimpor.
Itu bukan hal yang mudah tetapi tidak mustahil ketika semua elemen, khususnya pemerintah memiliki komitmen. Komitmen untuk melakukan perubahan di negeri ini harus dilakukan oleh semua pihak. Satu dengan lainnya harus saling bahu-membahu. Negeri ini harus mandiri dan berdikari. Jangan sampai negara yang subur malah menjadi negeri yang serba kekurangan.

Saat ini, kita ketahui bersama dunia sedang dilanda krisis. Krisis global ini juga mau tidak mau berdampak ke Indonesia. Inilah momentum yang bagus untuk Indonesia. Indonesia harus bisa memperkuat perekonomian dalam negeri supaya Indonesia menjadi negara yang kuat dalam hal perekonomian. Indonesia tidak boleh selalu impor. Saatnya Indonesia bangkit. Indonesia Jaya.

Tuesday, 27 August 2013

MENUNGGU CAPRES DARI KONVENSI DEMOKRAT

Oleh: Dedet Zelthauzallam
Partai Demokrat sudah memulai saimbara dalam menentukan capres yang akan diusung pada pilpres 2014 mendatang. Partai pemenang pemilu 2009 ini akan menjaring capres melalui proses konvensi. Konvensi yang dilakukan PD bisa diikuti oleh kader partai maupun dari luar partai. Dengan diberikan peluang kepada tokoh dari luar partai akan membuka peluang kepada para tokoh untuk bisa maju dalam perebutan kursi RI-1.
Sampai saat ini ada beberapa nama yang sudah diundang untuk ikut dalam proses konvensi PD, baik kader partai maupun diluar. Nama-nama yang sudah diundang antara lain Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina), Dahlan Iskan (Menteri BUMN), Mahfud MD (Mantan ketua MK), Gita Wirjawan (Menteri Perdagangan), Dino Patti Djalal (Dubes RI untuk AS), Hayono Isman (anggota DPD), Irman Gusman (Ketua DPD), Isran Noor (Bupati Kutai), Pramono Edhie Wibowo (Mantan KSAD), Marzuki Ali (Ketua DPR), Sinyo Harry Sarundajang (Gubernur Sulut) dan Soekarwo (Gubernur Jatim).
Ada 12 nama yang sudah diundang PD untuk mengikuti konvensi. Dari nama-nama tersebut ada yang merupakan kader dan nonkader. Dari nama-nam tersebut juga terdapat tokoh-tokoh yang berlatar belakang yang berbeda-beda. Ada yang dari menteri, ketua dan mantan lembaga tinggi negara sampai ke bupati. Diharapkan dari nama-nama tersebut PD bisa menghasilkan capres yang bisa mendongkrak suara pada pemilu legislatif maupun presiden 2014.
Namun apabila melihat hasil survei terakhir, maka dari 12 nama tersebut belum ada yang memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi. Nama-nama tersebut masih kalah jauh dengan capres yang sudah diusung dari partai lain. Sebut saja Prabowo Subianto dan Aburizal Bakrie masih unggul jauh dengan Mahfud MD ataupun Marzuki Alie.
Inilah pekerjaan dan tantangan yang harus bisa dijawab oleh komite konvensi PD. Dimana konvensi ini harus bisa menghasilkan calon yang benar-benar diidamkan oleh rakyat Indonesia, dari Sabang-Merauke. Jangan sampai konvensi ini tidak bisa menghasilkan figur yang mampu bersaing dengan capres dari partai lain.
Saat ini, Jokowi masih menjadi capres yang paling diinginkan oleh rakyat. Ini berdasarkan hasil dari beberapa lembaga survei yang selalu menempatkan orang nomor 1 di DKI ini di posisi teratas. Berdasarkan hasil survei terakhir yang dilakukan oleh Litbang kompas, menempatkan Jokowi sebagai pemenang dengan hasil 32,5%. Jokowi unggul jauh dari Prabowo Subianto yang hanya mendapatakan 17,1% suara.
Keunggulan Jokowi ini harus diwanti-wanti oleh PD. PD harus bisa mencari sosok yang sepadan dengan Jokowi. Sosok yang memiliki tipe seperti Jokowilah yang diidamkan oleh rakyat Indonesia. Sederhana,jujur dan apa adanya adalah gambaran dari Jokowi.
Akankah konvensi PD mampu menghasilkan figur yang lebih dari Jokowi? Jawabannya akan bisa kita ketahui bersama ketika PD sudah selesai melaksanakan konvensi. Tetapi, sampai saat ini calon konvensi PD belum ada yang mampu bersaing dengan Jokowi. Semoga PD bisa menjaring dan menghasilkan capres yang benar-benar memiliki kapibilatas dan integritas untuk memperbaiki bangsa ini.


Sunday, 25 August 2013

UJIAN INDONESIA MENGHADAPI KRISIS GLOBAL

Oleh: Dedet Zelthauzallam
Krisis global yang terjadi saat ini, terutama krisis di Amerika Serikat membuat banyak negara ikut terkena dampak termasuk negara kita. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang menganut sistem pasar bebas mau tidak mau ikut terjebak dan menikmati dampak yang terjadi di AS. Inilah salah satu konsekuensi dari pasar bebas yang diterapkan. Pengaruh dari global sangat menentukan keadaan negara kita.
Dampak langsung dari krisis global itu bisa kita lihat dari nilai tukar mata uang kita yang makin melemah terhadap dolar AS. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menembus Rp 11.000,- per dolar. Ini merupakan hal yang sangat langka terjadi yang melemahkan perekonomian kita.
Saat ini Indonesia sedang mengalami empat defisit yang belum pernah kita alami, yaitu defisit APBN, defesit perdagangan, defisit pembayaran dan defesit transaksi berjalan. Defesit yang kita hadapi saat ini membutuhkan suatu kebijakan yang tepat untuk keluar dari krisis dan kalau bisa menjadikan  krisis ini sebagai suatu peluang.
Dalam menghadapi krisis ini, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa telah mengeluarkan kebijakan. Kebijakan yang diambil pemerintah itu ada dalam empat paket kebijakan. Paket kebijakan yang dimaksud adalah pemerintah akan focus untuk memperbaiki neraca transaksi berjalan dengan cara mendorong ekspor, pemerintah focus menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah akan focus menjaga daya beli masyarakat dan menjaga tingkat inflasi dan paket kebijakan terakhir adalah pemerintah focus dalam mempercepat investasi.
Empat paket kebijakan pemerintah tersebut diharapkan bisa menekan dampak dari krisis global saat ini. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan mampu untuk memperkuat nilai mata uang kita dan mengurangi defesit.
Indonesia Harus Belajar Mandiri
Krisis yang terjadi saat ini harus dijadikan sebagai pelajaran bagi Indonesia untuk ke depannya. Belajar dalam arti Indonesia harus bisa lebih mandiri lagi, tidak terlalu bergantung pada perekonomian global. Dewasa ini kita mengetahui bersama bahwa bangsa kita sangat bergantung pada negara-negara lain. Ini bisa dilihat dari nilai impor kita yang semakin tinggi.
Miris memang kita melihat, kalau Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa melimpahnya menjadi negara pengimpor. Seharusnya kalau bisa memenej sumber daya yang ada, Indonesia akan menjadi negara pengekspor. Bisa dibayangkan saja bagaimana negeri yang subur harus kekurangan kedelai, beras, buah-buahan dan sebagainya. Ini merupakan kejanggalan dan seharusnya kita malu sebagai bangsa yang subur nan kaya.
Pemerintah masih belum mampu untuk menjadikan negara ini mandiri. Pemerintah masih senang melaksanakan impor dibandingkan dengan mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk membangun perekonomian dalam negeri. Negeri yang pernah menjadi negeri swamsebada beras harus rela untuk mengimpor beras. Ini tidak lain adalah karena pemerintah lebih senang impor. Impor yang dilakukan oleh pemerintah tidak lain dan tidak bukan merupakan lahan proyek bagi para pejabat dalam meraup keuntungan.
Memperkuat perekonomian dalam negeri adalah jalan yang paling tepat dalam keluar dari krisis saat ini. Indonesia seharusnya mulai berbenah supaya hal seperti ini tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

    

Friday, 23 August 2013

MENUNGGU KEJUTAN DARI AUDIT II HAMBALANG

Oleh: Dedet Zelthauzallam
Hari ini tepatnya pada Jum’at, 23 Agustus 2013, BPK menyerahkan hasil audit tahap ke II proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) kepada DPR dan KPK. Ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih jauh dan untuk menindaklanjuti hasil audit tahap I, dimana banyak politisi yang tersandung proyek ini. Proyek ini sudah menyeret beberapa nama, mulai dari bendahara umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin dan diikuti oleh Anggelina Sondakh. Hasil audit tahap I juga mensinyalir Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Malarangeng ikut tersandung dalam proyek ini. Dan tidak kalah hebohnya adalah ketika KPK menetapkan ketua umum partai berkuasa, Anas Urbaningrum sebagai tersangka.
Itulah beberapa elit politik yang tersandung proyek Hambalang pada tahap audit I BPK. Akankah audit tahap II ini akan memberikan kejutan dengan menampilkan muka-muka baru. Kita akan tunggu bersama siapa-siapa yang mengikuti jejak para politisi PD.
Berdasarkan isu yang beredar banyak politisi senayan yang tersandung hasil audit II Hambalang, khususnya komisi X. Disebutkan ada sekitar 15 nama politisi yang tersangkut dalam memperlicin proyen ini. 15 nama anggota DPR tersebut adalah MNS, RCA, HA, AHN, APPS, WK, KM, JA, MI, AU, AZ, EHP, MY, MHD dan HLS. Sampai-sampai nama presiden pun disebut dari hasil audit ini.
Ketua BPK, Hadi Poernomo  menyatakan bahwa tidak bisa mengatakan siapa saja yang ada dalam hasil audit II Hambalang, karena peraturan perundang-undangan mengamanatkan BPK untuk merahasiakan hasil investigasinya sesuai Keterbukaan Informasi Publik (KIP). BPK menyerahkan hasil audit ke KPK supaya bisa ditindaklanjuti dari segi penegakan hukum.
Dalam hasil audit terbaru ini menyangkut masalah mulai proses penggunaan hak tanah, pembangunan, pelelangan, persetujuan kontrak tahun jamak, pembayaran dan aliran dana. Inilah proses yang menyangkut rekayasa proyek Hambalang yang proyeknya mencapai ratusan miliaran rupiah. BPK menemukan indikasi kerugian negara pada proyek Hambalang sebesar Rp 463,67 miliar.
Ada beberapa kejanggalan yang ditemukan BPK, diantaranya adalah pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 tahun 2010 yang diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah.
Hasil temuan BPK pada tahap II audit Hambalang ini diharapkan mampu menyeret para pelaku baru, sehingga masalah seperti Hambalang ini tidak terulang kembali. KPK sebagai lembaga penegak hukum harus berani dan tegas dalam menindak siapa pun yang terseret kasus ini, meskipun itu orang nomor satu di negeri ini.
Kebenaran isu mengenai disebutnya nama presiden dalam hasil audit terbaru ini sangat ditunggu-tunggu. Apakah SBY memang terlibat secara langsung atau bagaimana? Itu akan terjawab ketika KPK sudah mengumumkan kepada publik.
Dan yang paling penting adalah mengenai ke lima belas nama para politisi senayan yang sudah disebutkan inisialnya. Akankah para politisi ini akan bisa menjadi petunjuk baru mengenai siapa saja yang menjadi otak dari proyek Hambalang ini.
Masyarakat Indonesia pasti mengharapkan KPK mampu membongkar mega proyek ini. Taji KPK akan teruji dalam membongkar masalah ini. Kita akan sama-sama tunggu langkah dan keberanian dari KPK.

Thursday, 22 August 2013

JOKOWI-AHOK BUKAN HANYA OMONG

Oleh: Dedet Zelthauzallam
DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia memiliki masalah yang sangatlah banyak. Mulai dari masalah kemacetan, premanisme, banjir, tawuran dan sebagainya. Masalah yang sangat multidemensi inilah menjadi tantangan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta  periode 2012-2017, Jokowi-Ahok.
Gubernur DKI yang terpilih, Jokowi merupakan seorang pengusaha mebal dan memiliki pengalaman sebagai Walikota Surakarta dua periode jabatan. Sedangkan Wakil Gubernur, Ahok merupakan seorang mantan bupati di Belitung dan menjadi anggota legislatif di Senayan.  Jokowi-Ahok menjadi harapan baru bagi rakyat Jakarta untuk bisa menyelesaikan masalah akut di DKI, khususnya banjir dan macet.
Amanah yang diberikan oleh rakyat Jakarta kepada Jokowi-Ahok bukanlah amanah yang kecil. Bagaimana tidak banyak sekali masalah ibu kota yang menunggu Jokowi-Ahok. Kemenangan Jokowi-Ahok merupakan kemenangan rakyat. Rakyat sangat senang dan menaruh harapan besar kepada pasangan kepala daerah ini.
Tidak disangka, nama Jokowi-Ahok sangat cepat populer di seluruh penjuru nusantara sampai-sampai di luar negeri. Ini tidak lain dan tidak bukan karena disebabkan oleh gaya kepemimpinan Jokowi yang sangat berbeda dengan pemimpin lainnya. Gaya blusukan yang dilakukan Jokowi dianggap masyarakat sebagai suatu langkah yang bagus untuk memperbaiki image para pemimpin di negeri ini. Gaya Jokowi yang sederhana, merakyat dan jujur sangat direspon baik oleh masyarkat.
Lain lagi dengan Ahok, sang wagub DKI sangat tegas dalam melaksanakan tugas dan program pemerintah DKI. Ahok tidak kenal kompromi dengan para mafia anggaran. Kemampuan manajemen Ahok sangat bisa dikatakan baik. Inilah ke dua sosok pemimpin yang saling melengkapi, ada yang langsung terjun ke masyarakat dan ada yang mengurus di tingkat atas atau di kantor.
  Lalu bagaimana program yang telah dilaksanakan Jokowi-Ahok selama kepemimpinannya? Bisa kita lihat bersama bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh Jokowi-Ahok untuk mengatasi masalah di DKI. Banyak kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Jokowi-Ahok, mulai dari penataan kota, pengerukan sungai, memperbaiki transportasi umum (angkutan transjakarta, kereta bawah tanah) dan sebagainya.
Langkah awal yang dilakukan oleh Jokowi-Ahok yang dinilai sangat bagus adalah dengan diadakannya lelang jabatan untuk lurah dan camat se DKI Jakarta. Ini tidak lain dan tidak bukan ditujukan supaya kinerja pegawai di DKI makin membaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan diisinya jabatan lurah dan camat oleh orang yang memiliki kapibilitas dan integritas, maka visi, misi dan program akan bisa terealisasi dengan maksimal. Lelang jabatan yang dilakukan oleh Jokowi-Ahok menjadi suatu terobosan baru bagi perbaikan birokrasi di Indonesia.
Dalam hal mengatasi kemacetan, Jokowi-Ahok sudah berencana untuk membangun transortasi massa seperti MRT. MRT dibangun untuk mengatasi masalah kemacetan untuk jangka panjang. Sedangkan untuk jangka pendek, Jokowi-Ahok telah melakukan penertiban bagi para PKL yang mengganggu lalu lintas. Keberhasilan penertiban PKL di Tanah Abang merupakan suatu hal yang dinilai oleh banyak kalangan sangat luar biasa. Ini disebabkan oleh cara penertiban pasar Tanah Abang tidak menuai keributan sebagaimana yang sering kita saksikan kalau ada penggusuran. Jokowi-Ahok dinilai mampu menyakinkan para PKL untuk pindah ke blok G Tanah Abang.
 Untuk mengatasi banjir yang sering terjadi di DKI, Jokowi-Ahok sudah melakukan pengerukan dan perluasan sungai di seluruh DKI. Selain pengerukan, pemda DKI juga menertibkan rumah-rumah yang ada di pinggir sungai dan para warga dipindahkan ke rusun-rusun. Untuk jangka panjang, Jokowi-Ahok sudah menyiapkan pembangunan terowongan multiguna atau multipurpose deep tunnel.
 Selain ke dua masalah di atas, Jokowi-Ahok sudah melakukan banyak hal untuk memajukan DKI Jakarta. Mulai dari menghidupkan kembali aroma betawi dan membuat taman di tempat-tempat kumuh di DKI. Jokowi-Ahok bisa menyulap tempat kumuh menjadi tempat rekreasi, seperti di waduk Pluit.

Banyak hal yang telah dilakukan oleh Jokowi-Ahok dalam masa jabatan yang masih belum genap satu tahun. Harapan besar masyarakat kepada Jokowi-Ahok untuk keluar dari masaalh akut ini sangat ditunggu-tunggu menjadi kenyataan. JOKOWI-AHOK UNTUK DKI JAKARTA DAN SELANJUTNYA UNTUK INDONESIA.    

Monday, 19 August 2013

LAPAS SEBAGAI LAHAN SUBUR NARKOBA

Oleh: Dedet Zelthauzallam
Di usia yang 68 tahun ini, bangsa Indonesia memiliki masalah yang sangat multidimensi. Salah satunya adalah kasus di dalam penjara (LP). Penjara yang notabenenya merupakan tempat yang menyeramkan, tetapi tidak untuk di Indonesia. Penjara di negeri ini sangat memberikan rasa nyaman bagi para penjahat.
Penjara dijadikan sebagai tempat memproduksi narkoba, tempat pesta seks dan kejahatan lainnya. Narkoba bisa dengan mudahnya beredar dan diproduksi di dalam bui. Penjara sangat memanjakan para tahanan. Penjara bukannya memberikan rasa jera tetapi malah sebaliknya.
Seharusnya pemerintah melihat masalah ini sebagai suatu yang serius. Jangan sampai masalah ini tidak direspon dengan sikap yang serius dari pemerintah. Ada masalah apa sebenarnya di dalam penjara negeri ini? Kemana para sipir atau pimpinan LP?
Inilah keganjilan yang terjadi di dalam penjara di negeri kita. Kita sebagai negara yang berlandaskan hukum harus dan wajib untuk mampu menyelesaikan masalah ini. Ini bukan masalah yang ribet kalau semua mau berbenah diri.
Jangan sampai kasus seperti Olla dan Freddy Budiman yang sudah dihukum mati masih bisa mengendalikan peredaran narkoba dalam skala nasional maupun internasional terulang lagi. Pemerintah melalui Menkumham harus tetap melakukan penyidakan-penyidakan ke lapas-lapas supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi. Jangan hanya melakukan penyidakan di sebagian lapas, namun Menkumham harus melakukannya ke semua lapas yang ada. Tetapi tidak mungkin Menkumham di bawah komando menteri dan wamen mampu menjangkau semua lapas yang ada. Dibutuhkan kerjasama dari semua elemen untuk memberantas masalah ini.
Menkumham harus memperbaiki manajemen lapas, mulai dari pimpinan lapas sampai sipir. Kualitas dari sipir perlu ditingkatkan melalui pemberian pendidikan dan pelatihan yang lebih, supaya mereka melakukan tupoksinya dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab yang besar dari semua sipir akan mampu meminimalisir masalah yang ada di dalam lapas.
Jangan sampai para pimpinan dan sipir menjadi bagian dari berkembangnya masalah penyimpangan di lapas. Sipir harus bersikap professional dalam menjalankan tupoksinya. Kerjasama sipir dan para tahanan inilah yang menjadi masalah yang perlu diselidiki oleh Menkumham. Jangan sampai kongkalingkong antara sipir dan tahanan terjadi.
Penyidakan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM ke lapas-lapas perlu diberikan apresiasi. Dengan penyidakan itulah masalah penyimpangan di penjara diketahui. Namun akan lebih kita apresiasi apabila Menkumham bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kita akan sama-sama tunggu apa yang akan dilakukan Menkumham untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lapas.

 



Sunday, 18 August 2013

POLISI LAGI-LAGI DITEMBAK

Oleh: Dedet Zelthauzallam
Akhir-akhir ini bisa kita lihat banyak sekali peristiwa penembakan. Penembakan ini dilakukan bukan oleh anggota polisi, namun polisilah menjadi korban. Aneh memang, polisi yang memiliki senjata api (pistol) malah menjadi sasaran penembakan para pelaku yang tidak dikenal. Sampai saat ini pelaku penembakan oknum polisi masih belum ditemukan.
Penembakan oknum polisi ini terus terjadi, yang paling update adalah penembakan Aipda Kus Hendratma dan Bripda Maulana tadi malam. Penembakan ini dilakukan di Kecamatan Pondok Aren, Bintaro, Tangerang. Penembakan dua anggota polisi ini memperbanyak korban penembakan dari kalangan kepolisian.
 Pelaku penembakan anggota polisi ini harus cepat ditemukan. Supaya hal serupa tidak terjadi lagi. Ini merupakan masalah yang sangat serius. Mengingat motif penembakan kepada anggota polisi belum diketahui jelas. Banyak orang bertanya, mengapa polisi menjadi sasaran penembakan? Ada apa dengan polisi? Itulah pertanyaan yang banyak muncul dari masyarakat.
Penembakan anggota polisi ini menjadi misteri tersendiri. Banyak orang menyatakan kalau pelaku adalah teroris. Tetapi kalau teroris kenapa polisi menjadi sasarannya? Memang masalah penembakan polisi ini menjadi pertanyaan banyak kalangan. Banyak orang menunggu siapa sebenarnya korban ini dan apa motif melakukan penembakan ke anggota polisi.
Saat ini memang kita hanya bisa berandai-andai. Tetapi kita akan tahu jawabannya ketika pelaku bisa ditangkap. Jadi sebelum para pelaku ditangkap anggota kepolisian harus lebih berhati-hati supaya korban tidak ada lagi.

  

Friday, 16 August 2013

KAMPANYE ALA LEGISLATOR

Oleh: Dedet Zelthauzallam
Pemilu 2014 memang masih cukup lama. Namun hawa pemilu sudah sangat terasa di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana tidak, karena para calon anggota legislatif baik tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat sudah mulai turun untuk memperkenalkan diri mereka. Spanduk dan stiker sudah mulai bermunculan di sudut jalan maupun di rumah-rumah masyarakat.
Para calon legislatif berlomba-lomba menarik simpati dari masyarkat di daerah pemilihannya masing-masing. Mereka memiliki jurus yang berbeda-beda, namun bisa dikatakan semua tehnik yang dipakai hanya menjurus ke satu muara, yaitu untuk dipilih.
Bulan Ramadhan 1434 H ini menjadi ladang yang sangat empuk bagi para legislator untuk meraih simpati dari masyarakat. Ada yang membagi-bagi sarung, mukenah dan sejenisnya. Ada juga yang melaksanakan buka bersama dengan masyarakat. Inilah caranya para legislator memikat hati masyarakat.
Memang masyarakat sangat diuntungkan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para calon legislator ini. Kebutuhan masyarakat banyak bisa terpenuhi secara gratis. Namun masyarakat perlu cerdas dalam menyikapi hal ini. Jangan sampai masyarakat terperangkap dengan pemberian yang diberikan oleh salah satu calon.

Masyarakat tidak boleh memberikan suaranya kepada mereka yang memberi, tetapi lebih ke calon yang benar-benar memiliki kapibilitas dan integritas sehingga wajah legislatif di negeri ini bisa lebih baik dari sebelumnya. Masyarakat harus benar-benar berkomitmen bersama untuk menghasilkan para DPR yang berkualitas, mulai dari kabupaten/kota, provinsi dan pusat. 

HUT RI 68: MENUJU INDONESIA LEBIH BAIK

Oleh: Dedet Zelthauzallam
 Tak terasa bangsa Indonesia sudah berumur 68 tahun. Tahun 1945 tepatnya 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia berhasil keluar dari belenggu penjajahan. Saat itu Sukarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dengan dibacakan proklamasi tersebut maka bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bebas dari para jajahan kolonial yang sudah menjajah selama sekitar tiga abad.
  Umur bangsa Indonesia bisa dibilang tidak muda lagi, kalau dianalogikan dengan manusia maka bisa tergolong sudah berbau tanah. Namun meskipun sudah tergolong tua tetapi Indonesia masih belum bisa keluar dari zona kemiskinan. Indonesia saat ini masih terbelenggu oleh masalah-masalah yang sangat fundamental, mulai dari kemiskinan, kejahatan, korupsi dan lainnya.
Keadaan Indonesia yang bisa dikatakan stagnan di umur 68 tahun ini menjadi sebuah pertanyaan banyak orang. Bagaimana tidak, karena Indonesia merupakan negara yang kaya raya dengan sumber daya alam yang melimpah. Namun tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh bangsa Indonesia.
Kalau kita bandingkan Indonesia dengan negara-negara yang merdeka lebih lambat, misalnya dengan Malaysia, maka bisa dikatakan Indonesia kalah maju, baik dari segi pembangunan maupun ualitas manusianya.
Bangsa Indonesia di HUT-68 seharusnya mengintropeksi diri supaya masalah-masalah yang menjadi penghambat dari kemajuan bangsa ini bisa terselesaikan atau paling tidak diminimalisir.
Saat ini kalau dilihat bangsa Indonesia memiliki masalah yang multidimensi, mulai dari korupsi, asusila dan narkoba. Masalah korupsi bisa tergolong menjadi masalah yang sangat menghambat dari kemajuan bangsa ini. Korupsi merajalela di negeri ini. Semua tingkatan masyarakat bisa dan berani melakukan tindakan korupsi. Korupsi bukan hal yang menakutkan bagi para pejabat negeri ini. Korupsi miliaran atau triliunan sudah bisa dibilang biasa-biasa saja. Mereka tidak takut dan malah cengar-cengir kesana kesini. Seolah-olah mereka bangga dan tidak malu memakan uang rakyat.
Lain lagi dengan masalah narkoba. Meskipun narkoba tergolong kejahatan yang luar biasa, namun di Indonesia narkoba itu hal yang biasa-biasa saja. Bagaimana tidak praktek narkoba itu bisa ditemukan dimana saja. Penjara yang notabenenya tempat yang menyeramkan bukan menjadi penghalang bagi beredarnya narkoba. Narkoba bisa dengan mudah beradar di dalam penjara. Sampai-sampai penjara dijadikan sebagai tempat produksi dari pil-pil ekstansi.
Luar biasa memang kalau kita melihat bagaimana praktek korupsi dan narkoba di Indonesia. Suburnya praktek korupsi dan narkoba di Indonesia seperti halnya dengan suburnya tanah negeri ini.
Masalah yang membelenggu negeri ini setidaknya menjadi cambuk bagi anak bangsa ini untuk bisa keluar dan membawa bangsa Indonesai menjadi negara yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang kuat. Di HUT RI ke-68 harus menjadi sebuah momentum yang tepat bagi seluruh anak bangsa untuk bersama-sama untuk berkomitmen menjauhi masalah seperti korupsi dan narkoba demi mencapai cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Semangat para pahlawan harus menjadi acuan bagi anak bangsa dalam memperbaiki keadaan bangsa ini. Semangat pahlawan yang berjuang tanpa pamrih demi kemajuan bangsa harus diikuti oleh generasi saat ini. Jayalah bangsaku, INDONESIA tercinta.