Contoh Masalah Pelayanan Publik dan Solusinya

TUGAS PELAYANAN PUBLIK

·         Contoh Masalah Pelayanan Publik dalam proses “PEMBUATAN KARTU KELUARGA”

Masalah pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintahan menjadi keluhan utama masyarakat. Ini disebabkan karena dalam proses pelayanan sering kali tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Padahal standar pelayanan minimal (SPM) dalam setiap instansi pemerintahan pasti ada. Inilah permasalahan dari implementasi penyelenggara pemerintahan.

Hal-hal yang sering dikeluhkan masyarakat terhadap proses pelayanan publik, khususnya mengenai masalah pembuatan kartu keluarga, adalah sebagai berikut:

1.    Terjadinya Diskriminasi dalam Memberikan Pelayanan

Ini memang bukan rahasia lagi, karena hal ini sudah biasa dan sering terjadi di lapangan. Banyak masyarakat sudah menjadi korban dari adanya diskriminasi dalam pelayanan publik. Diskriminasi ini bisa menyangkut hubungan kekerabatan, pertemanan, keluarga, etnis, status sosial dan lain sebagainya.

Bisa dilihat bagaimana seorang aparatur pemrintahan masih padang bulu dalam memberikan pelayanan. Misalnya, dalam memberikan pelayanan dalam pembuatan KK akan berbeda sikap dan tata cara aparatur pemerintahan menerima orang berdasi dengan orang tidak berdasi. Kalau kepada orang berdasi biasanya para petugas sangat ramah, tetapi kalau orang biasa raut mukanya bisa berubah 180 derajat.

2.    Sering Terjadinya Pungli

Dalam memberikan pelayanan publik biasanya para petugas menawarkan dua cara kepada masyarakat, yaitu cara cepat dan lambat. Cara cepat inilah yang kita maksud sebagai proses pungli. Biasanya cara cepat ini membutuhkan biaya yang tinggi. Dalam hal ini yang menjadi korban adalah masyarakat yang tidak memiliki uang atau masyarakat miskin.

Dalam pembuatan KK biasanya pungli sering dilakukan. Dengan beribu alasan para petugas menyatakan proses pembuatan KK membutuhkan waktu yang lama. Padahal pembuatan KK hanya membutuhan berapa jam saja.  

3.    Tidak Adanya Kepastian

Dalam memberikan pelayanan publik juga, instansi pemerintahan biasanya tidak memberikan kepastian, baik itu dari waktu dan biaya yang dibutuhkan. Dengan ketidak ada pastian inilah maka aparat pemerintah sering melakukan KKN. Ini merupakan peluang bagi aparatur pemerintahan untuk meningkatkan income dengan cara tidak baik.

Dalam pembuatan KK biasanya petugas meminta uang supaya waktu penyelesaiannya cepat. Inilah potret dari pelayanan publik di negeri ini.

Tiga masalah di ataslah yang menjadi inti dari keluhan masyarakat dalam proses pelayanan. Tidak hanya terjadi pada proses pebuatan KK, tetapi ini terjadi di semua proses pelayanan public lainnya.

·         Solusi Masalah Pelayanan Publik

Dalam memperbaiki pelayanan publik kepada masyarakat, pemerintah harus segera bisa mengubah paradigma para aparatur dari mau dilayani menjadi pelayan, karena fungsi utama dari pemerintahan adalah memberikan pelayanan. Fungsi pelayanan inilah yang sering dilupakan oleh para birokrat.

Hal-hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki pelayanan publik, khususnya pembuatan KK, diantaranya:

1.    Memperbaiki Sistem Rekrutmen

Sistem rekrutmen sangat penting, karena inilah awal dari adanya aparatur pemerintahan. Seleksi aparatur pemerintahan harus diperketat lagi dan tesnya harus diperbaiki, sehingga mampu menghasilkan pegawai yang professional.

2.    Memberikan Sangsi yang Tegas

Dalam proses pelayanan sering kali petugas tidak melakukan apa yang sudah diatur dalam aturan, sehingga masyarakat tidak mendapatkan kepuasan. Petugas yang sering melanggar harus diberikan sangsi yang tegas,  kalau perlu dipecat. Dengan adanya sangsi yang tegas ini diharapkan para aparatur pemerintahan tidak berani melakukan tindakan yang melanggar aturan.

3.    Mempermudah Proses

Proses pembuatan KK yang bisa dikatakan berbelit-belit sering mengundang untuk terjadinya pungli. Jadi dalam pembuatan KK harus disederhanakan, supaya masyarakat senang mengurus dan membuat KK.

4.    Pelatihan dan Pendidikan Berkala

Pemerintah juga harus melakukan pendidikan dan pelatihan secara berkala bagi aparatur pemerintahan, sehingga memiliki kapabilitas dan profesionalitas tinggi dalam melayani masyarakat.