Jokowi Memahami Fungsi Pemerintahan

Oleh: Dedet Zelthauzallam

Sejarah lahirnya negara tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Masyarakat membutuhkan sebuah organisasi yang bisa menjamin hak-hak dasarnya. Masyarakat ingin memberikan hak-haknya kepada sebuah organisasi yang mampu menjawab kebutuhan dasarnya. Jadi bisa dikatakan bahwa negara atau pemerintahan lahir dari masyarakat itu sendiri.

 Sangat salah apabila suatu pemerintahan malah menjadi penghalang bagi keberlangsungan hak dasar yang dimiliki masyarakat. Masyarakat harus diberikan kebebesan dalam artian kebebasan yang terkontrol yang tidak mengganggu hak orang lain. Pemerintah harus menjalankan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri.

Menurut Prof. Ryas Rasyid, fungsi pemerintahan itu memiliki empat fungsi pokok, yaitu layanan publik (public service), pengaturan (regulasi), pembangunan (development) dan pemberdayaan (empowerment). Pelayanan merupakan inti dari fungsi pemerintahan. Memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakatlah yang menjadi tugas pokok dari pemerintah, bukan sebaliknya. Dalam prakteknya di lapangan, khususnya di Indonesia, pemerintah malah meminta masyarakat melayaninya.

Sebenarnya fungsi pemerintahan akan bisa terlaksana dengan baik apabila pemimpinnya memiliki komitmen. Fungsi pemerintahan di suatu negara sangat bergantung dari pemimpinnya. Pemimpin yang memiliki kemampuan, baik knowledge, skill dan attitude pasti bisa menjalankan hal itu. Pemimpin memerlukan seni dalam menyatukan perbedaan yang ada. Pasti kebutuhan antara kelompok masyarakat yang satu dengan lainnya berbeda. Disinilah peran pemimpin untuk bisa lebih peka dalam melihat masyarakat yang plural.

Pelayanan yang buruk dari para birokrat kerap kali menjadi sebuah kritikan dari berbagai pihak. Aparat pemerintahan sering kali menjadi sorotan akibat pelayanan yang buruk. Masyarakat selalu menjadi korban dari para pemberi layanan ini. Masyarakat bawahlah yang sering menerima perlakuan yang tidak maksimal. Inilah yang harus diperbaiki bersama. Para pemimpin harus lebih bisa memenej para bawahannya supaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada siapa pun, tanpa memandang bulu.

Praktek mau dilayani sering sekali dilakukan oleh para pelaksana dari pemerintahan. Jokowi sebagai seorang kepala pemerintahan di Jakarta membuktikan bahwa dirinya memahami fungsi pokoknya. Bisa dilihat bagaimana cara Jokowi memimpin. Jokowi berusaha sekuat tenaga untuk memberikan pelayanan yang prima kepda masyarakat.

Jokowi menuntut untuk melakukan evolusi di intern pemerintahan Jakarta. Evolusi dalam arti meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jokowi menuntut para pegawai untuk bisa menjemput bola bukan menunggu bola. Ini berarti para pegawai di bawah pimpinan Jokowi harus memiliki kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat.

Jokowi juga tidak senang dengan praktek birokrasi yang bertele-tele. Jokowi menuntut untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan efesien. Para pegawai dituntut meninggalkan budaya lama yang sudah berakar. Praktek pungli dalam setiap pelayanan kepada masyarakat akan Jokowi minimalisir. Ini tidak lain dan tidak bukan karena Jokowi memahami tugas pokoknya.

  Kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi memang sangat minim. Terlebih pelayanan yang diberikan pemerintah sangat rentan dengan pemungutan liar. Trust dari masyarakat harus dibangun supaya keberlangsungan kehidupan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal dibentuknya pemerintah. Pemerintah sebagai pelayan harus dipraktekkan. Komitmen Jokowi dalam mengubah wajah birokrasi perlu didukung. Tanpa dukungan dari pihak lain, baik pegawai maupun masyarakat akan sulit bisa tercapai.

Menguatkan fungsi pemerintahan perlu dilakukan di Indonesia. Negara akan bisa dikatagorikan gagal apabila fungsi pemerintahan tidak dijalankan. Dr. Muhadam Labolo dalam bukunya yang berjudul Memperkuat Pemerintahan Mencegah Negara Gagal, menekankan pentingnya menjalankan dan melaksanakan fungsi pemerintahan. Ini sebenarnya warning bagi Indonesia yang sudah terlalu keluar koridor. Indonesia melaksanakan praktek pemerintahan yang tidak sehat.