WOW, GOLPUT DI AUSTRALIA KENA DENDA

Oleh: Dedet Zelthauzallam

Di era yang demokratis ini, banyak kebebasan yang diberikan  negara kepada seluruh rakyatnya. Rakyat tidak hanya menjadi penonton, tetapi memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan masa depan negara. Kewenangan dari warga negara tidak seperti pada zaman kerajaan. Saat ini semua lapisan masyarakat memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Tidak ada istilah kasta antara satu dengan lainnya.

Hak untuk memilih yang diberikan kepada seluruh rakyat tidak semata-mata digunakan secara maksimal. Ini bisa dilihat dari tingkat partisipasi rakyat dalam setiap pemilu sangat rendah. Angka partisipasi rakyat bisa dikatakan sangat mengecewakan, hanya mencapai 60%-75%. Bayangkan saja angka golput dibilang sangat tinggi. Banyak faktor yang menyebabkan angka golput yang tinggi. Tingkat partisipasi yang kurang ini hampir terjadi di seluruh negara yang menerapkan pemilihan langsung.

Di Indonesia, angka golput semakin lama semakin tinggi. Ini bisa dilihat dari tingkat golput pada pemilihan legislatif tahun 2004 yang hanya mencapai 23,24% dan meningkat pada tahun 2009 yang mecapai sekitar 37%. Inilah fenomena yang terjadi di era demokrasi.

Angka golput yang semakin lama semakin tinggi menjadi masalah yang perlu dicarikan problem solving. Jangan sampai partisipasi masyarakat makin berkurang. Keapatisan masyarakat ini harus dijawab dengan suatu bukti dari para calon yang sudah diberikan kepercayaan.

Perlu diketahui, pemerintah Australia menerapkan cara yang bisa dikatakan sangat memaksa kepada rakyatnya untuk memberikan suara pada pemilu. Bagi warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya, pemerintah Australia melakukan denda. Besaran denda sesuai dengan UU yang berlaku. Menurut Komisi Pemilihan Australia (AEC) jumlah dendanya sebesar AU$20 atau sekitar Rp 196.000,-. Dan apabila warga negara yang golput tidak memberikan alasan yang jelas kepada pemerintah mengenai alasan golput, maka jumlah denda akan ditingkatkan lagi atau sekitar AU$170 atau setara 1,7 juta rupiah.

Memang kelihatan cara dari pemerintah Australia sangat memaksa. Cara ini bisa menekan angka golput di Australia, meskipun banyak dari warga Australia yang hanya datang saja ke TPS, tetapi mereka tidak mencoblos atau memilih.

Apakah cara di Australia bisa diterapkan di Indonesia untuk menekan angka golput? Mungkin hal tersebut sangat sulit diterapkan, mengingat kebijakan seperti ini bersifat memaksa. Cara yang paling efektif untuk menekan angka golput adalah calon yang dipilih harus memberikan bukti, bukan janji.       

LOMBOK PULAU WISATA

Pulau Lombok merupakan salah satu dari ribuan pulau kecil di Indonesia. Pulau Lombok berada di sebelah pulau dewata, Bali. Meskipun tergolong dekat dengan Bali, Lombok jauh kalah dengan tetangganya ini. Bali sangat terkenal baik di dalam negeri maupun mancanegara. Bali dikenal sebagai salah satu objek wisata yang sangat indah, , khususnya pantainya.

Lalu bagaimana dengan Lombok? Sebenarnya Lombok itu juga memiliki banyak destinasi pariwisata yang luar biasa indahnya, tidak kalah jauh dengan Bali. Namun, potensi tersebut masih belum mampu dikelola dengan maksimal oleh pemerintah daerah. Tetapi saat ini pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten sudah mulai memaksimalkan pengelolaan  di sektor pariwisata. Ini bisa dilihat dari makin banyaknya program pemerintah untuk mempromosikan daerah pariwisata yang ada di Lombok.

Lombok bisa dikatakan sebagai pulau yang menawarkan banyak jenis pariwisata. Di Lombok bukan hanya pantai saja, tetapi juga ada air terjun, kampung adat, peninggalan-peninggalan sejarah, dan sebagainya. Khususnya bagi para pencinta pantai Lombok bisa dikatakan sebagai surganya pantai. Lombok memiliki banyak pilihan pantai, diantaranya Gili Trawangan, Pantai Senggigi, Pantai Mawun dan Pantai Kute.

Gili Trawangan merupakan suatu pulau yang mungil. Transportasi di Pulau ini tidak memakai sepeda motor atau mobil. Tetapi hanya memakai sepeda dan cidomo. Tujuannya melarang kendaraan bermotor adalah untuk mencegah terjadinya polusi.

Kalau penasaran datang dan berkunjunglah ke Pulau Lombok. Dijamin panorama alamnya pasti akan memberikan kepuasan kepada Anda.

  

ADA MASALAH, HARUSKAH IMPOR?

Oleh: Dedet Zelthauzallam

Siapa tidak kenal dengan negera kita, Indonesia. Indonesia  sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah nan subur menjadi rebutan negara-negara eropa. Portugis dan Spanyol sebagai pioner untuk mendatangi Indonesia. Tujuan utama mereka adalah untuk berdagang. Namun karena saking terpikatnya melihat negeri yang subur, dimana semua jenis tanaman bisa tumbuh maka mereka pun berusaha untuk menjajah negeri ini.

Di negeri yang subur yang di atasnya bisa tumbuh hampir semua jenis tanaman dan di bawahnya terdapat kekayaan alam, seperti emas, batu bara, minyak dan sebagainya yang melimpah ruah, harus menelan pil pahit dimana negeri ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan pokok masyarakatnya. Negeri ini harus meminta pasokan dari negeri orang.

Bayangkan saja negeri yang subur harus mengimpor beras, kedelai, bawang merah dan sejenisnya dari negeri orang. Belum lagi hal lainnya, seperti minyak. Untuk minyak, lebih khususnya premium pemerintah harus mengeluarkan subsidi yang sangat banyak.

Miris memang,namun ini harus dijadikan sebagai intropeksi bagi semua pihak, lebih khusus pemerintah yang memiliki kewenangan mengeluarkan kebijakan. Pemerintah tidak boleh selalu menjawab setiap masalah dengan jalan pintas. Jalan pintas yang dimaksud adalah melakukan impor.

Bisa dilihat dewasa ini, pemerintah selalu menjawab sesuatu masalah dengan impor. Menjelang lebaran harga daging sapi meroket karena disebabkan jumlah daging sapi kurang, pemerintah memilih impor. Saat ini kedelai kurang, pemerintah lagi-lagi impor. Bisa dikatakan impor sebagai suatu hobi dari pemerintah Indonesia atau impor dijadikan lahan basah bagi para pejabat.

Kalau pemerintah melakukan impor, impor dan impor selalu, maka masalah tidak akan bisa diselesaikan. Bolehlah masalah tersebut akan menghilang sejenak atau dalam jangka pendek, namun akan kembali lagi. Semua masalah akan bisa  diselesaikan ketika masalah tersebut dijawab melalui suatu proses pemberdayaan. Pemberdayaan disini meliputi pemberdayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Ketika SDA dan SDM yang ada dimaksimalkan, maka masalah tersebut bukan hanya bisa terselesaikan, namun juga kita akan bisa menjadi negeri pengekspor, bukan lagi pengimpor.

Itu bukan hal yang mudah tetapi tidak mustahil ketika semua elemen, khususnya pemerintah memiliki komitmen. Komitmen untuk melakukan perubahan di negeri ini harus dilakukan oleh semua pihak. Satu dengan lainnya harus saling bahu-membahu. Negeri ini harus mandiri dan berdikari. Jangan sampai negara yang subur malah menjadi negeri yang serba kekurangan.

Saat ini, kita ketahui bersama dunia sedang dilanda krisis. Krisis global ini juga mau tidak mau berdampak ke Indonesia. Inilah momentum yang bagus untuk Indonesia. Indonesia harus bisa memperkuat perekonomian dalam negeri supaya Indonesia menjadi negara yang kuat dalam hal perekonomian. Indonesia tidak boleh selalu impor. Saatnya Indonesia bangkit. Indonesia Jaya.

MENUNGGU CAPRES DARI KONVENSI DEMOKRAT

Oleh: Dedet Zelthauzallam

Partai Demokrat sudah memulai saimbara dalam menentukan capres yang akan diusung pada pilpres 2014 mendatang. Partai pemenang pemilu 2009 ini akan menjaring capres melalui proses konvensi. Konvensi yang dilakukan PD bisa diikuti oleh kader partai maupun dari luar partai. Dengan diberikan peluang kepada tokoh dari luar partai akan membuka peluang kepada para tokoh untuk bisa maju dalam perebutan kursi RI-1.

Sampai saat ini ada beberapa nama yang sudah diundang untuk ikut dalam proses konvensi PD, baik kader partai maupun diluar. Nama-nama yang sudah diundang antara lain Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina), Dahlan Iskan (Menteri BUMN), Mahfud MD (Mantan ketua MK), Gita Wirjawan (Menteri Perdagangan), Dino Patti Djalal (Dubes RI untuk AS), Hayono Isman (anggota DPD), Irman Gusman (Ketua DPD), Isran Noor (Bupati Kutai), Pramono Edhie Wibowo (Mantan KSAD), Marzuki Ali (Ketua DPR), Sinyo Harry Sarundajang (Gubernur Sulut) dan Soekarwo (Gubernur Jatim).

Ada 12 nama yang sudah diundang PD untuk mengikuti konvensi. Dari nama-nama tersebut ada yang merupakan kader dan nonkader. Dari nama-nam tersebut juga terdapat tokoh-tokoh yang berlatar belakang yang berbeda-beda. Ada yang dari menteri, ketua dan mantan lembaga tinggi negara sampai ke bupati. Diharapkan dari nama-nama tersebut PD bisa menghasilkan capres yang bisa mendongkrak suara pada pemilu legislatif maupun presiden 2014.

Namun apabila melihat hasil survei terakhir, maka dari 12 nama tersebut belum ada yang memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi. Nama-nama tersebut masih kalah jauh dengan capres yang sudah diusung dari partai lain. Sebut saja Prabowo Subianto dan Aburizal Bakrie masih unggul jauh dengan Mahfud MD ataupun Marzuki Alie.

Inilah pekerjaan dan tantangan yang harus bisa dijawab oleh komite konvensi PD. Dimana konvensi ini harus bisa menghasilkan calon yang benar-benar diidamkan oleh rakyat Indonesia, dari Sabang-Merauke. Jangan sampai konvensi ini tidak bisa menghasilkan figur yang mampu bersaing dengan capres dari partai lain.

Saat ini, Jokowi masih menjadi capres yang paling diinginkan oleh rakyat. Ini berdasarkan hasil dari beberapa lembaga survei yang selalu menempatkan orang nomor 1 di DKI ini di posisi teratas. Berdasarkan hasil survei terakhir yang dilakukan oleh Litbang kompas, menempatkan Jokowi sebagai pemenang dengan hasil 32,5%. Jokowi unggul jauh dari Prabowo Subianto yang hanya mendapatakan 17,1% suara.

Keunggulan Jokowi ini harus diwanti-wanti oleh PD. PD harus bisa mencari sosok yang sepadan dengan Jokowi. Sosok yang memiliki tipe seperti Jokowilah yang diidamkan oleh rakyat Indonesia. Sederhana,jujur dan apa adanya adalah gambaran dari Jokowi.

Akankah konvensi PD mampu menghasilkan figur yang lebih dari Jokowi? Jawabannya akan bisa kita ketahui bersama ketika PD sudah selesai melaksanakan konvensi. Tetapi, sampai saat ini calon konvensi PD belum ada yang mampu bersaing dengan Jokowi. Semoga PD bisa menjaring dan menghasilkan capres yang benar-benar memiliki kapibilatas dan integritas untuk memperbaiki bangsa ini.

UJIAN INDONESIA MENGHADAPI KRISIS GLOBAL

Oleh: Dedet Zelthauzallam

Krisis global yang terjadi saat ini, terutama krisis di Amerika Serikat membuat banyak negara ikut terkena dampak termasuk negara kita. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang menganut sistem pasar bebas mau tidak mau ikut terjebak dan menikmati dampak yang terjadi di AS. Inilah salah satu konsekuensi dari pasar bebas yang diterapkan. Pengaruh dari global sangat menentukan keadaan negara kita.

Dampak langsung dari krisis global itu bisa kita lihat dari nilai tukar mata uang kita yang makin melemah terhadap dolar AS. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menembus Rp 11.000,- per dolar. Ini merupakan hal yang sangat langka terjadi yang melemahkan perekonomian kita.

Saat ini Indonesia sedang mengalami empat defisit yang belum pernah kita alami, yaitu defisit APBN, defesit perdagangan, defisit pembayaran dan defesit transaksi berjalan. Defesit yang kita hadapi saat ini membutuhkan suatu kebijakan yang tepat untuk keluar dari krisis dan kalau bisa menjadikan  krisis ini sebagai suatu peluang.

Dalam menghadapi krisis ini, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa telah mengeluarkan kebijakan. Kebijakan yang diambil pemerintah itu ada dalam empat paket kebijakan. Paket kebijakan yang dimaksud adalah pemerintah akan focus untuk memperbaiki neraca transaksi berjalan dengan cara mendorong ekspor, pemerintah focus menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah akan focus menjaga daya beli masyarakat dan menjaga tingkat inflasi dan paket kebijakan terakhir adalah pemerintah focus dalam mempercepat investasi.

Empat paket kebijakan pemerintah tersebut diharapkan bisa menekan dampak dari krisis global saat ini. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan mampu untuk memperkuat nilai mata uang kita dan mengurangi defesit.

Indonesia Harus Belajar Mandiri

Krisis yang terjadi saat ini harus dijadikan sebagai pelajaran bagi Indonesia untuk ke depannya. Belajar dalam arti Indonesia harus bisa lebih mandiri lagi, tidak terlalu bergantung pada perekonomian global. Dewasa ini kita mengetahui bersama bahwa bangsa kita sangat bergantung pada negara-negara lain. Ini bisa dilihat dari nilai impor kita yang semakin tinggi.

Miris memang kita melihat, kalau Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa melimpahnya menjadi negara pengimpor. Seharusnya kalau bisa memenej sumber daya yang ada, Indonesia akan menjadi negara pengekspor. Bisa dibayangkan saja bagaimana negeri yang subur harus kekurangan kedelai, beras, buah-buahan dan sebagainya. Ini merupakan kejanggalan dan seharusnya kita malu sebagai bangsa yang subur nan kaya.

Pemerintah masih belum mampu untuk menjadikan negara ini mandiri. Pemerintah masih senang melaksanakan impor dibandingkan dengan mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk membangun perekonomian dalam negeri. Negeri yang pernah menjadi negeri swamsebada beras harus rela untuk mengimpor beras. Ini tidak lain adalah karena pemerintah lebih senang impor. Impor yang dilakukan oleh pemerintah tidak lain dan tidak bukan merupakan lahan proyek bagi para pejabat dalam meraup keuntungan.

Memperkuat perekonomian dalam negeri adalah jalan yang paling tepat dalam keluar dari krisis saat ini. Indonesia seharusnya mulai berbenah supaya hal seperti ini tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

    

MENUNGGU KEJUTAN DARI AUDIT II HAMBALANG

Oleh: Dedet Zelthauzallam

Hari ini tepatnya pada Jum’at, 23 Agustus 2013, BPK menyerahkan hasil audit tahap ke II proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) kepada DPR dan KPK. Ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih jauh dan untuk menindaklanjuti hasil audit tahap I, dimana banyak politisi yang tersandung proyek ini. Proyek ini sudah menyeret beberapa nama, mulai dari bendahara umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin dan diikuti oleh Anggelina Sondakh. Hasil audit tahap I juga mensinyalir Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Malarangeng ikut tersandung dalam proyek ini. Dan tidak kalah hebohnya adalah ketika KPK menetapkan ketua umum partai berkuasa, Anas Urbaningrum sebagai tersangka.

Itulah beberapa elit politik yang tersandung proyek Hambalang pada tahap audit I BPK. Akankah audit tahap II ini akan memberikan kejutan dengan menampilkan muka-muka baru. Kita akan tunggu bersama siapa-siapa yang mengikuti jejak para politisi PD.

Berdasarkan isu yang beredar banyak politisi senayan yang tersandung hasil audit II Hambalang, khususnya komisi X. Disebutkan ada sekitar 15 nama politisi yang tersangkut dalam memperlicin proyen ini. 15 nama anggota DPR tersebut adalah MNS, RCA, HA, AHN, APPS, WK, KM, JA, MI, AU, AZ, EHP, MY, MHD dan HLS. Sampai-sampai nama presiden pun disebut dari hasil audit ini.

Ketua BPK, Hadi Poernomo  menyatakan bahwa tidak bisa mengatakan siapa saja yang ada dalam hasil audit II Hambalang, karena peraturan perundang-undangan mengamanatkan BPK untuk merahasiakan hasil investigasinya sesuai Keterbukaan Informasi Publik (KIP). BPK menyerahkan hasil audit ke KPK supaya bisa ditindaklanjuti dari segi penegakan hukum.

Dalam hasil audit terbaru ini menyangkut masalah mulai proses penggunaan hak tanah, pembangunan, pelelangan, persetujuan kontrak tahun jamak, pembayaran dan aliran dana. Inilah proses yang menyangkut rekayasa proyek Hambalang yang proyeknya mencapai ratusan miliaran rupiah. BPK menemukan indikasi kerugian negara pada proyek Hambalang sebesar Rp 463,67 miliar.

Ada beberapa kejanggalan yang ditemukan BPK, diantaranya adalah pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 tahun 2010 yang diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah.

Hasil temuan BPK pada tahap II audit Hambalang ini diharapkan mampu menyeret para pelaku baru, sehingga masalah seperti Hambalang ini tidak terulang kembali. KPK sebagai lembaga penegak hukum harus berani dan tegas dalam menindak siapa pun yang terseret kasus ini, meskipun itu orang nomor satu di negeri ini.

Kebenaran isu mengenai disebutnya nama presiden dalam hasil audit terbaru ini sangat ditunggu-tunggu. Apakah SBY memang terlibat secara langsung atau bagaimana? Itu akan terjawab ketika KPK sudah mengumumkan kepada publik.

Dan yang paling penting adalah mengenai ke lima belas nama para politisi senayan yang sudah disebutkan inisialnya. Akankah para politisi ini akan bisa menjadi petunjuk baru mengenai siapa saja yang menjadi otak dari proyek Hambalang ini.

Masyarakat Indonesia pasti mengharapkan KPK mampu membongkar mega proyek ini. Taji KPK akan teruji dalam membongkar masalah ini. Kita akan sama-sama tunggu langkah dan keberanian dari KPK.

JOKOWI-AHOK BUKAN HANYA OMONG

Oleh: Dedet Zelthauzallam

DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia memiliki masalah yang sangatlah banyak. Mulai dari masalah kemacetan, premanisme, banjir, tawuran dan sebagainya. Masalah yang sangat multidemensi inilah menjadi tantangan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta  periode 2012-2017, Jokowi-Ahok.

Gubernur DKI yang terpilih, Jokowi merupakan seorang pengusaha mebal dan memiliki pengalaman sebagai Walikota Surakarta dua periode jabatan. Sedangkan Wakil Gubernur, Ahok merupakan seorang mantan bupati di Belitung dan menjadi anggota legislatif di Senayan.  Jokowi-Ahok menjadi harapan baru bagi rakyat Jakarta untuk bisa menyelesaikan masalah akut di DKI, khususnya banjir dan macet.

Amanah yang diberikan oleh rakyat Jakarta kepada Jokowi-Ahok bukanlah amanah yang kecil. Bagaimana tidak banyak sekali masalah ibu kota yang menunggu Jokowi-Ahok. Kemenangan Jokowi-Ahok merupakan kemenangan rakyat. Rakyat sangat senang dan menaruh harapan besar kepada pasangan kepala daerah ini.

Tidak disangka, nama Jokowi-Ahok sangat cepat populer di seluruh penjuru nusantara sampai-sampai di luar negeri. Ini tidak lain dan tidak bukan karena disebabkan oleh gaya kepemimpinan Jokowi yang sangat berbeda dengan pemimpin lainnya. Gaya blusukan yang dilakukan Jokowi dianggap masyarakat sebagai suatu langkah yang bagus untuk memperbaiki image para pemimpin di negeri ini. Gaya Jokowi yang sederhana, merakyat dan jujur sangat direspon baik oleh masyarkat.

Lain lagi dengan Ahok, sang wagub DKI sangat tegas dalam melaksanakan tugas dan program pemerintah DKI. Ahok tidak kenal kompromi dengan para mafia anggaran. Kemampuan manajemen Ahok sangat bisa dikatakan baik. Inilah ke dua sosok pemimpin yang saling melengkapi, ada yang langsung terjun ke masyarakat dan ada yang mengurus di tingkat atas atau di kantor.

  Lalu bagaimana program yang telah dilaksanakan Jokowi-Ahok selama kepemimpinannya? Bisa kita lihat bersama bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh Jokowi-Ahok untuk mengatasi masalah di DKI. Banyak kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Jokowi-Ahok, mulai dari penataan kota, pengerukan sungai, memperbaiki transportasi umum (angkutan transjakarta, kereta bawah tanah) dan sebagainya.

Langkah awal yang dilakukan oleh Jokowi-Ahok yang dinilai sangat bagus adalah dengan diadakannya lelang jabatan untuk lurah dan camat se DKI Jakarta. Ini tidak lain dan tidak bukan ditujukan supaya kinerja pegawai di DKI makin membaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan diisinya jabatan lurah dan camat oleh orang yang memiliki kapibilitas dan integritas, maka visi, misi dan program akan bisa terealisasi dengan maksimal. Lelang jabatan yang dilakukan oleh Jokowi-Ahok menjadi suatu terobosan baru bagi perbaikan birokrasi di Indonesia.

Dalam hal mengatasi kemacetan, Jokowi-Ahok sudah berencana untuk membangun transortasi massa seperti MRT. MRT dibangun untuk mengatasi masalah kemacetan untuk jangka panjang. Sedangkan untuk jangka pendek, Jokowi-Ahok telah melakukan penertiban bagi para PKL yang mengganggu lalu lintas. Keberhasilan penertiban PKL di Tanah Abang merupakan suatu hal yang dinilai oleh banyak kalangan sangat luar biasa. Ini disebabkan oleh cara penertiban pasar Tanah Abang tidak menuai keributan sebagaimana yang sering kita saksikan kalau ada penggusuran. Jokowi-Ahok dinilai mampu menyakinkan para PKL untuk pindah ke blok G Tanah Abang.

 Untuk mengatasi banjir yang sering terjadi di DKI, Jokowi-Ahok sudah melakukan pengerukan dan perluasan sungai di seluruh DKI. Selain pengerukan, pemda DKI juga menertibkan rumah-rumah yang ada di pinggir sungai dan para warga dipindahkan ke rusun-rusun. Untuk jangka panjang, Jokowi-Ahok sudah menyiapkan pembangunan terowongan multiguna atau multipurpose deep tunnel.

 Selain ke dua masalah di atas, Jokowi-Ahok sudah melakukan banyak hal untuk memajukan DKI Jakarta. Mulai dari menghidupkan kembali aroma betawi dan membuat taman di tempat-tempat kumuh di DKI. Jokowi-Ahok bisa menyulap tempat kumuh menjadi tempat rekreasi, seperti di waduk Pluit.

Banyak hal yang telah dilakukan oleh Jokowi-Ahok dalam masa jabatan yang masih belum genap satu tahun. Harapan besar masyarakat kepada Jokowi-Ahok untuk keluar dari masaalh akut ini sangat ditunggu-tunggu menjadi kenyataan. JOKOWI-AHOK UNTUK DKI JAKARTA DAN SELANJUTNYA UNTUK INDONESIA.