PEJABAT APATIS

Oleh: Dedet Zelthauzallam

Memang kita semua mengakui bahwa saat ini, Indonesia sedang terjadi krisis kepemimpinan. Krisis kepemimpinan yang dimaksud bukanlah krisis tingkat pendidikannya, tetapi krisis moril, iman dan sikap sehingga membuat kebijakan yang dibuat bukan untuk kepentingan umum. Namun hanya berorientasi pada kepentingan pribadi, keluarga dan kelomponya. Inilah yang disebut sebagai pejabat apatis.

Bisa dilihat berapa banyak para pejabat yang bisa digolongkan sebagai pejabat apatis di Indonesia. Indikator penilaiannya adalah dengan melihat kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat tersebut. Mengecewakan memang para pejabat yang apatis. Keapatisan inilah yang menjadi jamur untuk terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan yang inmoral lainnya.

Sungguh memprihatinkan memang keadaan saat ini. Namun hal seperti ini tidak boleh dibiarkan berlanjut apa lagi membudaya di Indonesia. Seluruh lapisan masyarakat, baik pelajar/mahasiswa, pengusaha, buruh, petani serta pejabat yang tidak termasuk pejabat apatis harus segera memikirkan langkah-langkah supaya mampu meminimalisir pejabat apatis ini, sehingga Indonesia bisa maju dan bersaing dengan negara-negara tetangga.

Keapatisan pejabat ini bukan hanya dilakukan oleh pejabat politik (legislatif), namun dilakukan juga oleh para birokrasi (ekskutif), mulai dari eselon terendah sampai tertinggi. Inilah menjadi potret dari para pemimpin kita saat ini, sehingga kemajuan Indonesia itu kalah dengan negara lainnya, malah sudah disalip Malaysia.

Sebagai contoh dari keapatisan pejabat di Indonesia adalah lebih suka menggunakan anggaran negara yang merupakan pajak masyarakat kearah yang tidak urgen. Misalnya: lebih suka membeli mobil dinas baru padahal sudah memiliki mobil dinas (Vios ke Fortuner) dari pada memenuhi kebutuhan masyarakat atau bawahannya yang sangat dibutuhkan segera. Masih banyak sekali contoh dari keapatisan para pejabat di negeri ini.

Keapatisan pejabat ini timbul, karena mereka lupa dengan pesan Bung Karno yaitu Jas Merah. Pejabat negeri ini tidak boleh sekali-kali melupakan sejarah dari bangsa Indonesia. Sejarah mengenai bangsa Indonesia mulai dari zaman pra sejarah sampai saat ini harus benar-benar dipahami oleh pejabat/pemimpin bangsa saat ini, khususnya sejarah perjuangan kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 tidak didapatkan semudah membalikkan telapak tangan. Banyak nyawa dan harta para pahlawan menjadi tumbal kemerdekaan. Inilah yang perlu dipahami lebih mendalam oleh para pejabat saat ini, sehingga semangat keikhlasan dan ketulusan dari pengorbanan pahlawan tidak sia-sia. Mereka hanya ingin melihat anak cucu mereka lebih baik dari sebelumnya setelah mendapatkan kemerdekaan dari negera penjajah.

Pejabat negeri ini harus segera mengubah paradigma mengenai status jabatannya. Jabatan bukan berarti bisa semele-melenya (semau-maunya), tetapi jabatan merupakan tanggung jawab yang besar untuk mengurus dan memenuhi kepentingan publik. Kewenangan yang diberikan untuk menduduki jabatan bukan untuk pribadinya tetapi untuk masyarakat umum. Masyarakat umumlah menjadi sasaran utama dari segala kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan, bukan keluarga, partai dan dirinya sendiri.

Indonesia harus segera keluar dari kebiasaan memiliki pejabat apatis ini. Cara keluarnya adalah dengan seluruh lapisan masyarakat bergerak bersama-sama untuk melawan pejabat apatis. Pejabat apatis ini tidak boleh dibiarkan merusak tujuan negera kita. Pejabat apatis yang ada saat ini harus diberikan suntikan pengetahuan tentang sejarah kelam bangsa, supaya mereka sadar apa yang dilakukannya sangat tidak sesuai dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila.

Pendidikan pancasila, moril dan agama dinilai perlu diberikan lebih kepada anak-anak bangsa Indonesia, supaya keapatisan ini tidak timbul lagi. Dengan lebih banyak belajar Pancasila, maka akan lebih meningkatkan nasionalisme anak bangsa. Sedangkan dengan belajar agama dan moril akan membuat iman dan taqwa anak bangsa lebih meningkat, sehingga menjadi benteng dalam menghadapi kebiasaan apatis  para pejabat. Regenerasi sangat dibutuhkan demi menyelamatkan bangsa Indonesia menuju kearah lebih baik.