hidup

  • Indonesia.
  • Perkampungan Sasak.
  • Kantor Gubernur.
  • Sukarno.
  • Lombok.

Saturday, 16 March 2013

PILKADA: CALON OKE, GOLPUT NO


Oleh :  Dedet zelthauzallam
Pilkada sebagai pesta demokrasi terbesar di daerah, seharusnya disambut antusias oleh masyarakat. Namun, dalam kenyataannya masyarakat sangat kurang antusias dalam menyambut pilkada. Bisa dilihat bagaimana tingkat  partisipasi pemilih untuk menyalurkan suara dalam pemilihan gubernur, bupati dan walikota sangat memprihatinkan. Ini merupakan masalah yang sangat memprihatinkan dan harus cepat dicari solusi untuk penyelesaiannya.
Bayangkan saja, tingkat golput di pilkada tidak pernah kurang dari 30%. Misalnya, pemilihan gubernur Sumatera Utara 2013 tingkat golputnya mencapai 63,38% suara, pemilhan gubernur Jabar 2013 golputnya 37,85%, dan pemilihan gubernur DKI 2012 golputnya mencapai 32,23% . Ini berarti, masyarakat yang tidak memberikan suara sangat banyak, sekitar 1/3 dari jumlah pemilih. Apalagi di pilgub Sumut lebih banyak yang tidak memilih dari pada yang memilih.
Tingkat golput yang tinggi merupakan sebuah ancaman bagi demokrasi di Indonesia, khususnya di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Bagaimana tidak pilkada langsung yang dilaksanakan dari tahun 2005 tidak mampu menjawab masalah golput ini, malah tingkat golput ini makin lama makin meningkat. Mungkin pada awalnya, banyak yang mengklaim bahwa golput itu dilakukan karena kurang meleknya masyarakat dengan namanya pilkada langsung atau disebut masyarakat Indonesia masih mengadopsi budaya politik prokhial dan kaula. Jadi masyarakat dinilai kurang mampu, sadar dan peduli akan pentingnya pilkada itu. Tetapi ternyata pendapat tersebut apabila dikaji setelah dilakukannya pemilu langsung sejak tahun 2004 (pemilihan legislatife dan presiden) dan 2005 (Pilkada) maka itu bisa dikatakan tidak benar.
 Golput sebenarnya bukan karena kurang meleknya masyarakat tentang politik, tetapi karena lebih kepada masyarakat merasa pilkada tidak bisa menjawab persoalan mendasar dari masyarakat itu sendiri. Slogan yang menyatakan  “suara anda menetukan nasib daerah ini selama 5 tahun ke depan”, dianggap hanya omong kosong belaka. Bagaimana tidak, kepala daerah yang sudah terpilih bukan memperjuangkan kepentingan masyarakat umum, tetapi lebih cenderung untuk kepentingan krononi, kelompok dan partainya. Banyak kepala daerah yang tersandung kasus korupsi.
 Dalam pilkada ini, masyarakat hanya diingat pada waktu menjelang penycontrengan atau pencoblosan. Tetapi setelah terpilih seorang kepala daerah seolah-olah hilang ditelan bumi. Kepala daerah terpilih melupakan semua janji-janji manis yang dilontarkan pada masa kampanye. Kepala daerah lupa dengan fakta yang ada di daerahnya. Masyarakat hanya bisa melihat bagaimana kepala daerah terpilih duduk sebagai orang nomor satu di daerahnya yang hidup dengan kemewahan. Bagaikan seorang penguasa di zaman kerajaan, yang dikelilingi oleh selir-selir cantik dan dikawal oleh pengawal (vorjaider) yang tangguh di setiap langkahnya. Sikap seperti inilah penyebab dari makin tingginya golput di pilkada langsung.
Jadi golput bisa diminimalisir dengan cara pemerintah di bawah komando kepala daerah terpilih harus mampu memberikan bukti perubahan bagi masyarakat ke arah lebih baik. Kepala daerah terpilih harus konsisten dalam mencapai dan melaksanakan visi dan misi selama kempanye. Apabila kepala daerah terpilih bisa memberikan bukti, maka masyarakat sebagai pemilih akan merasa tidak sia-sia dalam meluangkan waktu pergi ke TPS.
Selain itu juga, dalam pilkada partai politik memiliki peran sangat penting dalam menekan tingkat golput. Parpol harus bisa mengusung calon kepala daerah setelah difilter sebaik mungkin, yang pro rakyat. Calon kepala daerah yang diusung harus memiliki kapabilitas dan integritas untuk membangun daerah tersebut. Partai politik jangan mengusung tokoh yang memiliki banyak uang saja, tetapi lebih memilih tokoh yang disukai oleh masyarakat. Hal ini untuk bisa mempengaruhi masyarakat untuk lebih antusias lagi ke TPS.
Jadi bisa disimpulkan bahwa golput akan tetap merajalela apabila calon kepala daerah tetap seperti saat ini (KKN). Golput akan mampu ditekan ketika kepala daerah bisa memberikan bukti nyata kepada masyarakat dalam memperbaiki keadaan sosial masyarakat. Masyarakat akan menyatakan calon oke, maka golput no.