"PIDATO PENATIKAN JOKOWI , PRESIDEN KE-7"

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,Om Swastiastu,Namo Buddhaya
Yang saya hormati, para Pimpinan dan seluruh anggota MPR,Yang saya hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia,Yang saya hormati, Bapak Prof Dr. BJ Habibie, Presiden Republik Indonesia ke 3, Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia ke-5, Bapak Try Sutrisno, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Hamzah Haz, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, Yang saya hormati, Bapak Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Prof Dr Boediono, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Yang saya hormati, ibu Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid,Yang saya hormati, rekan dan sahabat baik saya, Bapak Prabowo Subianto. Yang saya hormati Bapak Hatta RajasaYang saya hormati, para pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara, Yang saya hormati dan saya muliakan, kepala negara dan pemerintahan serta utusan khusus dari negara-negara sahabat,Para tamu, undangan yang saya hormati,Saudara-saudara sebangsa, setanah air, Hadirin yang saya muliakan,
Baru saja kami mengucapkan sumpah, sumpah itu memiliki makna spritual yang dalam, yang menegaskan komitmen untuk bekerja keras mencapai kehendak kita bersama sebagai bangsa yang besar. 
Kini saatnya, kita menyatukan hati dan tangan. Kini saatnya, bersama-sama melanjutkan ujian sejarah berikutnya yang maha berat, yakni mencapai dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Saya yakin tugas sejarah yang berat itu akan bisa kita pikul bersama dengan persatuan, gotong royong dan kerja keras. Persatuan dan gotong royong adalah syarat bagi kita untuk menjadi bangsa besar. Kita tidak akan pernah besar jika terjebak dalam keterbelahan dan keterpecahan. Dan, kita tidak pernah betul-betul merdeka tanpa kerja keras. 
Pemerintahan yang saya pimpin akan bekerja untuk memastikan setiap rakyat di seluruh pelosok tanah air, merasakan kehadiran pelayanan pemerintahan. Saya juga mengajak seluruh lembaga Negara untuk bekerja dengan semangat yang sama dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Saya yakin, Negara ini akan semakin kuat dan berwibawa jika semua lembaga negara bekerja memanggul mandat yang telah diberikan oleh Konstitusi.
Kepada para nelayan, buruh, petani, pedagang bakso, pedagang asongan, sopir, akademisi, guru, TNI, POLRI, pengusaha dan kalangan profesional, saya menyerukan untuk bekerja keras, bahu membahu, bergotong rotong. Inilah, momen sejarah bagi kita semua untuk bergerak bersama untuk bekerja…bekerja… dan bekerja
Hadirin yang Mulia, Kita juga ingin hadir di antara bangsa-bangsa dengan kehormatan, dengan martabat, dengan harga diri. Kita ingin menjadi bangsa yang bisa menyusun peradabannya sendiri. Bangsa besar yang kreatif yang bisa ikut menyumbangkan keluhuran bagi peradaban global. 
Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk. 
Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jalesveva Jayamahe, di Laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali membahana.
Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,
Kerja besar membangun bangsa tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden ataupun jajaran Pemerintahan yang saya pimpin, tetapi membutuhkan topangan kekuatan kolektif yang merupakan kesatuan seluruh bangsa. 
Lima tahun ke depan menjadi momentum pertaruhan kita sebagai bangsa merdeka. Oleh sebab itu, kerja, kerja, dan kerja adalah yang utama. Saya yakin, dengan kerja keras dan gotong royong, kita akan akan mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Saudara-saudara sebangsa dan setanah airAtas nama rakyat dan pemerintah Indonesia, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia kepala negara dan pemerintahan serta utusan khusus dari negara-negara sahabat.
Saya ingin menegaskan, di bawah pemerintahan saya, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, sebagai negara kepulauan, dan sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, akan terus menjalankan politik luar negeri bebas-aktif, yang diabdikan untuk kepentingan nasional, dan ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Pada kesempatan yang bersejarah ini, perkenankan saya, atas nama pribadi, atas nama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dan atas nama bangsa Indonesia menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Prof. Dr. Boediono yang telah memimpin penyelenggaraan pemerintahan selama lima tahun terakhir.
Hadirian yang saya muliakan,
Mengakhiri pidato ini, saya mengajak saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk mengingat satu hal yang pernah disampaikan oleh Presiden Pertama Republik Indonesia, Bung Karno, bahwa untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai, kita harus memiliki jiwa cakrawarti samudera; jiwa pelaut yang berani mengarungi gelombang dan hempasan ombak yang menggulung.
Sebagai nahkoda yang dipercaya oleh rakyat, saya mengajak semua warga bangsa untuk naik ke atas kapal Republik Indonesia dan berlayar bersama menuju Indonesia Raya. Kita akan kembangkan layar yang kuat. Kita akan hadapi semua badai dan gelombang samudera dengan kekuatan kita sendiri. Saya akan berdiri di bawah kehendak rakyat dan Konstitusi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merestui upaya kita bersama.
Merdeka !!!Wassalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakatuhSemoga Tuhan memberkati,Om Shanti Shanti Shanti Om,Namo Buddhaya

MEMBANGUN TRADISI TRANSISI POLITIKs

SBY-Jokowi

Oleh: Dedet Zelthauzallam

Tak ada namanya terlambat. Ungkapan itu sangat pas menggambarkan bagaimana transisi politik di Republik kita dewasa ini. Transisi politik dari presiden keenam ke presiden ketujuh tentunya memberikan suasana yang baru. Dimana baru pertama kali ada tradisi transisi yang sampai saat ini berjalan dengan baik dan saling dukung mendukung.

Presiden dan presiden terpilih melakukan komunikasi selayaknya seorang senior ke seorang junior. Dimana presiden dan jajarannya memberikan gambaran mengenai bagaimana kondisi yang dihadapi. Hambatan, tantangan sampai peluang disampaikan.

Tentunya ini adalah tradisi yang amat baru di Republik ini. Kita ketahui bersama bahwa sejak Republik ini berdiri, tak ada transisi yag berjalan dengan baik, mulai dari Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono.

Transisi antara presiden pertama dan kedua diwarnai dengan proses yang cukup memberikan perhatian serius dan tanda tanya besar bagi generasi di Republik ini. Jawabannya pun tak tahu mau dicari dimana. Para pelaku dan dokumennya pun hilang bagaikan ditelan bumi. Soeharto berdalih, supersemar yang diberikan oleh Soekarno merupakan bukti penyerahan kekuasaan kepada dirinya. Tetapi menurut Soekarno, supersemar hanya surat perintah untuk menstabilkan situasi dan kondisi saat itu. Hal itulah yang menyebabkan hubungan diatara keduanya tak berakhir dengan cerita indah, penuh dengan luka dan dendam hingga membekas kepada keluarga dan generasinya (lihat hubungan keluarga Soekarno dan Soeharto saat ini).

Sepertinya hukum alam pun berlaku bagi presiden kedua yang populer dipanggil Bapak Pembangunan Republik ini. Setelah 32 tahun berkuasa, beliau dijatuhkan melalui proses demonstrasi besar-besaran oleh hampir semua elemen masyarakat, khususnya mahasiswa. Mereka menentang pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto yang dinilai penuh dengan tindakan yang korup dan dijalankan dengan otoriter. B.J. Habibi sebagai wakilnya pun naik menggantikannya. Hubungan diatara keduanya, menurut beberapa sejarahwan, tidak harmonis.

B.J. Habibi tak lama menduduki kursi RI-1, laporan pertanggungjawaban beliau tak diterima oleh MPR selaku lembaga tertinggi saat itu. Dengan demikian, maka dilakukanlah pemilihan umum tahun 1999. Hasilnya, PDIP menjadi juara. Anehnya kursi RI-1 tak diduduki oleh kader atau ketua umum PDIP, malah jatuh pada Gus Dur yang merupakan kader PKB yang notabenenya berasal dari partai kecil. Hanya mereka menang  akibat dibentuk poros tengah yang diisi oleh partai yang berbasis islam.

Gus Dur memimpin Republik ini tak lama. Ini diakibatkan oleh banyak argumen-argumennya bersifat kontroversial. Dengan tidak direstui oleh lembaga tertinggi, maka Megawati selaku wakil presiden naik ketangga puncak. Putri Soekarno menjabat sampai sisa jabatan.

Pada tahun 2004, Republik tercinta ini melaksanakan pemilihan langsung yang pertama kali untuk memilih presiden dan wakil presiden. Disinilah dimulai cerita awal retaknya hubungan Megawati dengan Susilo Bambang Yudhoyono. SBY yang awalnya merupakan pembantu (baca: menteri) Megawati maju sebagai salah satu calon presiden, kemudian keluar menjadi pemenang. Setelah itu, komunikasi antara Megawati dan SBY tak kunjung menemukan benang merah.

Dalam perjalanan pemerintahan SBY, mulai pelantikan sampai acara-acara besar, Megawati hampir tidak pernah menghadirinya. Hal itu terjadi sampai saat ini, yang katanya kebanyakan orang (baca: pengamat) sebagai biang kerok dari tidak bergabungnya demokrat ke koalisi Jokowi-JK.

Apa yang dilakukan oleh Megawati tak diteruskan oleh SBY. Dimana SBY sebagai seorang presiden yang akan mengakhiri jabatan yang telah diemban selama satu dasawarsa melakukan langkah-langkah yang patut diapresiasi. SBY pernah mengatakan bahwa siapa pun yang terpilih menjadi presiden, baik Jokowi atau Prabowo, beliau akan menyambutnya dengan upacara penyambutan ala militer.

Apa yang dikatakan oleh SBY bukan hanya omong saja. Beliau membuktikannya dengan bagaimana beliau memang sudah mempersiapkan penyambutan di istana negara pada tanggal 20 Oktober 2014. Beliau juga menginstruksikan para pembantunya untuk melakukan komunikasi dengan tim transisi, supaya pemerintahan baru paham dengan keadaan Republik ini.

Transisi Hampir Ternodai

  Menjelang pelantikan Jokowi, ada beberapa dinamika yang terjadi. Dinamika tersebut bisa tergolong cukup memberikan respon yang negatif dari publik. Itu disebabkan oleh adanya adu jatos antara koalisi yang dibangun Jokowi, Koalisi Indonesia Hebat, dengan koalisinya Prabowo, Koalisi Merah Putih pada sidang paripurna pembahasan RUU Pilkada sampai memilih pimpinan DPR/MPR.

Isu mengenai akan adanya penjenggalan terhadap pemerintahan juga sempat muncul akibat tingginya tensi politik. Namun apa yang terjadi tersebut akhirnya terjawab dengan bertemunya Jokowi dengan para petinggi partai Koalisi Indonesia  Hebat. Dengan demikian, maka publik merasa lebih adem-ayam dengan hal tersebut.

Jokowi selaku presiden terpilih tidak sungkan-sungkan bertemu dengan elit partai Koalisi Merah Putih. Ini adalah pendidikan politik yang baik bagi publik. Publik akan merasakan efek yang awalnya galau menjadi sangat yakin bahwa semua elemen akan bergabung dalam pemerintahan mendatang. Bergabung bukan berarti pemerintah baru bebas kritik, tetapi akan sejalan apabila kebijakan yang diambil untuk rakyat banyak. Jangan sampai mereka hanya bertameng atas nama rakyat, tetapi semuanya untuk mereka.

Apa yang dilakukan oleh Jokowi merupakan hal yang luar biasa. Beliau tahu bahwa Republik ini dibangun di atas Gotong royong. Jadi semua pihak harus dirangku demi mencapai cita-cita bangsa.

REPUBLIK SIKUT MENYIKUT, MENUJU INDONESIA SATU

Ilustrasi by Mbah G

Oleh: Dedet Zelthauzallam (Rojet, Pujut) 

Akhir-akhir ini, publik Indonesia dipertontonkan dengan adegan yang amat luar biasa. Adegan yang dimaksud adalah adegan yang dipermainkan oleh para elit yang terhormat kedudukannya. Sepertinya adegan yang dimainkan oleh para elit yang terhormat ini bisa jadi menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari Republik yang kaya nan subur ini. Adegan seperti inilah yang membuat Republik ini ketinggalan kereta oleh negara tetangga yang bisa dikatakan tidak memiliki founding yang jelas. Namun mereka bisa menemukan momentum dalam menjalankan roda kehidupan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh publik (baca: rakyat).

Adegan yang dimaksud di atas adalah bagaimana sikap para anggota dewan yang terhormat dalam menjalankan sidang, baik disidang terakhir dan sidang perdana. Pada sidang terakhir tentunya publik tak akan lupa dengan bagaimana para anggota dewan yang bertameng atas nama rakyat melakukan hal-hal yang amat memalukan, jauh dari standar etika moral kehidupan yang tertanam di Republik ini. Kemudian tak berselang beberapa lama, mereka yang baru dilantik kembali melakukan hal yang serupa. Ini pun disebabkan oleh masalah sepele, yaitu memilih siapa yang jadi pemimpin mereka. Adu jatos antar kubu pun tak bisa dihindarkan, semuanya berakhir dengan aksi walk-out.

Ini baru yang dilakukan oleh elit yang terhormat, belum lagi yang dilakukan oleh mereka yang ada di lapisan bawah. Mereka juga sering kali harus saling sikut menyikut dalam roda kehidupan. Mulai dari tingkat paling bawah sampai tingkat paling atas. Sebut saja mulai dari kompetisi antar tetangga sampai antar provinsi maupun kementerian/lembaga. Belum lagi kompetisi yang dilakukan antar satu profesi sangat mengerikan. Sebut saja sopir angkot. Berdasarkan pengalaman pribadi di Jakarta, sikut menyikut antar sopir tak terhindarkan. Komptensinya mengerikan dan amat membahayakan.

Banyak dari mereka takut lahannya (baca: kewenangannya) diambil. Padahal perubahan kebijakan yang diambil itu untuk perbaikan dan peningkatan kepentingan umum. 

Apa yang dilakukan oleh orang-orang terhormat dan contoh lainnya  itu sepertinya sudah bisa menjadi sampel yang mencerminkan apa yang pernah dikatakan oleh Hobbes, homo homuni lupus, manusia seperti serigala bagi yang lainnya. Mereka haus kekuasaan, ibarat mata air di Gurun Pasir Lut di Iran. Ini memang bisa dikatakan sebagai sifat alamiah yang dimiliki oleh manusia sebagai mahluk individu yang terus menerus ingin menggapai kepuasaan diri sampai titik didih terakhir, yaitu aktualisasi diri (Maslow).

Dengan cerminan seperti itu, dunia ini (baca: Indonesia) menurut Nietzsche dalam karyanya yang berjudul “der wille zur macht” atau nafsu berkuasa. Dalam karyanya tersebut, dunia ia gambarkan tidak lain adalah dunia dari segala macam kemauan untuk berkuasa. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Schopenhauer yang menyimpulkan bahwa dunia ini bukanlah merupakan gejala metafisik.

Apa yang disampaikan tersebut jelas gejalanya sedang mewabah di Republik ini. Bisa dilihat dari semua lapisan, mulai dari konglomerat sampai kuli pun ingin menduduki jabatan. Jabatan yang memberikan kekuasaan yang lebih dari orang lain. Mereka ingin terlihat lebih superior, sehingga bisa untuk menggapai apa yang diinginkan.

Anehnya, mayoritas mereka yang mengejar tahta kekuasaan banyak yang melupakan proses. Proses sering kali selalu disepelekan demi mencapai tujuan. Ada yang mengambil jalan tikus yang tentunya memiliki berbagai variasi. Variasinya mulai dari menghalalkan segala cara, mengkarbitkan diri dengan berbagai perhiasan yang mampu meningkatkan akseptabilitas, menghambur-hamburkan kepeng (baca: uang) dan masih banyak variasi lainnya yang tak terdeteksi oleh akal sehat.

Apabila hal-hal tersebut terus menerus dipertahankan tentunya akan menjadi bumerang bagi keberlangsungan masa depan Republik ini. Meskipun dalam berbagai riset dan penelitian menyatakan tanah kita adalah tanah surga, tetapi kalau terus menerus saling sikut-menyikut dalam hidup kehidupan akan malah menjadi bom waktu yang bisa saja meledak kapan saja. Organisasi yang memiliki tingkat pluralisme yang tak terbendung kuantitasnya akan menjadi kapal oleng yang hanya akan menunggu waktu saja.

Melihat sejarah dan kondisi empirik dewasa ini, banyak negara yang sukses bukan mengandalkan sumber daya alamnya, tetapi lebih mengandalkan manajemen organisasi yang mampu menerapkan prinsip manajemen, yaitu the raight man on the raight please. Sebut saja kerajaan Romawi. Menurut Romein, yang menjadi kunci kesuksesannya terletak pada kemampuan berorganisasi dari masyarakat Romawi. Masyarakat Romawi bukan masyarakat yang pemberani seperti masyarakat Mesir, tetapi mereka lebih mengandalkan tingkat kedisiplinannya. Itulah yang membawa mereka menjadi kekuatan militer terbesar di masanya.

Romawi memperlihatkan kesuksesan masa lampau, di era dewasa ini pun bisa kita lihat banyak negara yang sukses tanpa sumber daya alam yang tinggi. Tidak perlu jauh-jauh, lihat saja tetangga kita, Singapura. Singapura yang seper sekian dari Republik ini bisa menjadi salah satu sentral bisnis dan menjadi negara jasa yang super sibuk disebabkan karena mereka memahami keterbatasan dan kekurangannya, sehingga mereka akan terus menerus berusaha untuk survive ditengah bayang-bayang negara yang katanya kaya dengan sumber daya alamnya. Hasilnya pun bisa dilihat bagaimana perbedaan Singapura dengan Republik kita, meminjam pribahasa, bagaikan bumi dan langit.

Indonesia Satu

Dalam mempertahankan Republik ini untuk tetap eksis, maka perlu mematri semangat para founding father Republik ini di dalam sanubari seluruh lapisan rakyat Indonesia. Ini dilakukan untuk mengingatkan kita semua bahwa Republik ini ada bukan untuk sebagian orang, tetapi, katanya Soekarno, semua untuk semua.

Tentunya dalam membangkitkan rakyat yang mayoritas sedang terjangkit gejala amnesia butuh sosok figur pemimpin yang transformasional, supaya mereka bisa menjadikan pemimpinnya sebagai subjek yang bisa dicerminkan bukan sebagai objek hinaan.  Pemimpin juga harus menerapkan model kepemimpinan dari Bapak Pendidikan, Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung talada, ing madya mangun karsa dan tut wuri hadayani.

Harapan baru tentang sosok pemimpin puncak di Republik ini pun akan segera muncul untuk melanjutkan suksesi kepemimpinan presiden sebelumnya, mulai dari Soekarno-Susilo Bambang Yudhoyono. Jokowi-lah menjadi pemimpin yang terpilih untuk menjadi garda terdepan dalam mengarungi ombak kehidupan yang semakin dinamis nan tak terkontrol selama lima tahun kedepan.

Pemimpin baru hendaknya bisa mengembalikan “tri sakti” yang sudah lama diabaikan dalam action. Mengembalikan semangat tri sakti akan menjadi langkah baru dalam menyatukan Republik ini yang kemudian mengarahkan kesatu rel menuju cita-cita bangsa dan negara.  Dengan begitu, maka apa yang dipertontonkan oleh elit yang terhormat bisa untuk segera ditanggalkan, karena perilaku yang seperti itu sudah kusam dan basi, hanya memperlambat gerakan menuju cita-cita.

Tri sakti akan menjadi langkah awal dalam menyatukan seluruh elemen di Republik ini, karena dengan seperti itu, distribusi ke bawah akan menjadi amat terarah dan disparitas akan bisa didekatkan, tidak seperti dewasa ini rentangnya amat jauh. Dengan demikian, maka mereka tak akan berfokus pada pencarian kekuasaan. Mereka akan lebih fokus pada pengembangan kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing pribadi. Mereka tak akan lagi sibuk mencari kekuasaan yang tak tahu menahu ujungnya. Mereka akan saling bahu membahu, bukan menjatuhkan, menuju harapan para founding father.

Tentunya dalam mensuksesi tri sakti, pemimpin baru perlu memenej organisasi yang ada, mulai dari kementerian sampai tingkat paling bawah (desa/kelurahan). Organisasi tersebut harus mampu menerjemahkan tujuan organisasi dalam tindakan dan perbuatan, bukan hanya slogan. Tanpa perbaikan organisasi akan sulit untuk bisa menggapai cita-cita bangsa.

Dalam memenej, pemimpin baru harus berani berpikir out the box, bukan tunduk dan sujud pada prosedur yang sudah jelas-jelas membelenggu masa depan bangsa. Masa depan apa pun namanya tak boleh digadaikan pada prosedur yang penuh liku. Tetapi sekali lagi harus berani keluar demi perbaikan dengan pencapaian cita-cita Republik ini. Dengan catatan tidak melanggar nyawa dari sumber segala sumber hukum di Republik ini. 

MENGUJI IMUNITAS KURIKULUM 2013 DI PEMERINTAHAN BARU

Oleh: Dedet Zelthauzallam

Kurikulum 2013 secara serentak diberlakukan pada tahun ajaran 2014/2015 di seluruh sekolah. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muh. Nuh, yang mengatakan bahwa sekolah tidak ada alasan untuk tidak menerapkan kurikulum 2013. Pemberlakuan kurikulum 2013 ini sebagai  pengganti dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum KTSP. Dengan digantinya KTSP menjadi kurikulum 2013 menambah rentetan pergantian kurikulum pendidikan di Republik ini yang sudah mencapai 11 kali.

Seringnya pergantian kurikulum di Republik ini diakibatkan oleh tidak adanya parametar yang jelas mengenai pendidikan. Tidak adanya parameter inilah yang menyebabkan kurikulum di Republik ini mengikuti kemauan penguasanya. Hal itulah yang menimbulkan adigium, penguasa berganti kurikulum pun berganti.

Dengan perubahan kurikulum yang mengikuti penguasa membuat wajah pendidikan di Republik ini cenderung stagnan. Stagnan karena lebih cenderung bersifat politis. Politis dalam artian hanya akan berlaku di era pembuatnya.

Tentunya budaya perubahan kurikulum ini tidak boleh terus menerus dibiarkan. Apabila dibiarkan, maka otomatis Republik inilah yang akan dirugikan, baik dari segi materil maupun masa depan manusianya. Dari segi materi misalnya, biaya yang dibutuhkan untuk pergantian kurikulum mencapai miliaran sampai triliunan rupiah. Sebagai contoh, pergantian kurikulum 2013 menghabiskan anggaran sekitar 2,49 T. Anggaran yang tersedot tersebut bisa dikatagorikan amat tinggi, sehingga apabila tidak ada konsep yang jelas akan menyebabkan uang tersebut mubazir.

 Pergantian kurikulum juga membuat tenaga pengajar (baca: guru) menjadi pusing. Ini diakibatkan oleh buku yang digunakan, metode pengajaran maupun materinya akan berubah, sehingga diperlukan adaptasi yang cepat dan tepat dari guru. Namun, yang menjadi permasalahan, guru sulit untuk beradaptasi, sehingga kurikulum baru secara formal berlaku, tetapi dalam prakteknya masih menggunakan pola lama.

Revolusi Mental Pada Pemerintahan Baru

Berlakunya kurikulum 2013 di tahun transisi pemerintahan membuat masa depan kurikulum ini penuh tanda tanya. Penuh tanda tanya maksudnya adalah apakah kurikulum 2013 ini sesuai atau tidak sesuai dengan konsep revolusi mental  yang didengungkan oleh pemerintahan baru yang dipimpin Jokowi-JK. Apabila tidak satu nafas, maka otomatis kurikulum yang bernilai triliunan ini akan mati suri diusia muda.

Melihat konsep revolusi mental dari Jokowi-JK yang disampaikan pada saat kampanye pemilihan presiden, maka kurikulum 2013, menurut saya, belum sejalan. Kurikulum 2013 masih belum bisa mengekskusi visi misi pemerintahan baru, karena orientasi kurikulum ini lebih berorientasi saintifik. Siswa lebih dituntut menemukan sendiri keilmuan yang ada, tanpa terlalu banyak menggantungkan diri pada pengajaran guru.

Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan pendidikan yang dicita-citakan oleh Jokowi-JK. Sesuai dengan apa yang disampaikan Jokowi pada saat kampanye, pendidikan harus bernuansa revolusi mental yang akan dimulai dari tingkat pendidikan dasar. Menurutnya, siswa SD harus lebih banyak diberikan pendidikan karakter, etika dan budi pekerti, presentasenya sebesar 80%, sedangkan pengetahuan umum hanya sebesar 20%. Untuk tingkat SMP, porsi materi pengetahuan umum dengan pendidikan karakter sebesar 40%-60%. Sedangkan untuk SMA, porsi pengetahuan umum lebih besar dengan presentase 80%-20%. Jokowi juga ingin memperbanyak sekolah kejuruan yang bisa menghasilkan siswa yang lebih siap terjun langsung ke lapangan dengan memiliki keahlian yang sudah didapatkan di sekolah.

Dengan melihat konsep yang diberikan Jokowi, maka konsep pendidikan ke depan lebih mengarah pada pembangunan karakter, tidak seperti dewasa ini, materi pendidikan lebih didominasi oleh pengetahuan umum. Pendidikan budi pekerti, menurut saya, penting diakibatkan oleh masalah yang multidemensi melanda Republik ini berawal dari kekosongan etika moral masyarakat.

Sebut saja korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara di Republik ini. Mereka memiliki latar pendidikan yang tinggi dengan gelar yang tak terhitung. Namun mereka tetap saja melakukan tindakan korupsi. Ini dilakukan bukan karena mereka tidak paham atau kebodohannya, tetapi karena mereka tidak memiliki karakter yang kuat dalam diri mereka, sehingga etika dan moral mereka nol besar.

Kekosongan etika moral masyarakat perlu dibangun melalui pendidikan. Pendidikan sangat tergantung pada model kurikulum yang digunakan. Apabila kurikulum yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan, maka akan menciptakan manusia Indonesia yang memiliki karakter, beretika dan bermoral. Dengan demikian, maka manusia Indonesia adalah manusia yang bermartabat. Bermartabatnya manusia Indonesia tentunya akan melepas Indonesia dari berbagai belenggu yang menghalangi pencapaian cita-cita berbangsa dan bernegara, khususnya cita-cita mencerdaskan.

Dalam menyusun kurikulum pendidikan, hendaknya pemerintah baru harus mengacu pada kebutuhan lingkungan internal dan eksternal. Yang dimaksud internal adalah dari dalam negeri sendiri. Pancasila sebagai dasar negara wajib dijadikan landasan utama dalam penyusunan kurikulum, supaya nilai-nilai di dalam sila Pancasila, mulai dari ke-Tuhanan sampai keadilan sosial menjiwai seluruh mata pelajaran. Selain itu, budaya lokal harus diperhatikan, supaya tidak seperti dewasa ini, dimana generasinya lebih paham dengan budaya luar dibandingkan budaya sendiri.

Lingkungan eksternal yang dimaksud adalah dari aras global, karena mau tidak mau, suka tidak suka, akan ikut mempengaruhi iklim persaingan dalam berbagai hal. Yang perlu dicatat disini, dalam mengambil acuan pada lingkungan eksternal tidak boleh merusak lingkungan internal. Artinya, nilai-nilai positif pendidikan yang sudah berakar di Republik ini tidak boleh tereleminasi dengan adanya nilai baru yang berasal dari luar.

Kurikulum ke depannya juga harus memiliki pilar yang kuat. Menurut UNESCO, ada empat pilar pendidikan sekarang dan masa depan yang perlu dikembangkan oleh lembaga pendidikan formal, yaitu 1) learning to know (belajar untuk mengetahui), 2) learning to do (belajar untuk melakukan sesuatu), 3) learning to be (belajar untuk menjadi seseorang), dan 4) learning to live together (belajar untuk menjalani kehidupan bersama). Empat pilar pendidikan dari UNESCO ini harus menjadi refrensi bagi pendidikan di Republik ini.

Pendidikan masa depan tidak menciptakan manusia robot, tetapi menelurkan manusia-manusia yang memiliki inovasi dan kreatifitas yang tinggi serta memiliki kapasitas dan integritas. Dari manusia yang berinovasi, kreatif dan berintegritas, maka Republik yang kaya nan subur ini bisa tumbuh dalam meraih cita-citanya sebagai negara welfare state yang dicita-citakan oleh para founding father.

Pendidikan Indonesia masa depan juga harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak bangsa yang sedang menuntut ilmu. Tidak seperti dewasa ini, dimana tempat pendidikan sangat rawan akan kejahatan. Pemerintah dan seluruh pihak harus mampu bekerjasama dalam menciptakan suasana aman dan nyaman.

Desain pendidikan (baca: kurikulum pendidikan) Indonesia harus dipersiapkan dengan lebih matang, sehingga anak bangsa bisa berkarya dalam membangun bangsa dan negara ini. Masa depan Republik ini akan menjadi sangat terang benderang ketika desain pendidikan yang akan dilaksanakan jelas tujuan dan arahnya.

Pemerintahan Jokowi-JK harus bisa melepas urusan pendidikan dari belenggu kepentingan politik. Harus dibangun paradigma baru, yaitu politik dengan pendidikan memiliki arah yang berbeda, sehingga apabila disatukan akan menghasilkan pertentangan hasil yang tak akan berumur lama. Dengan lepasnya penyusunan kurikulum pendidikan dari kepentingan politik yang bersifat sementara akan bisa menghasilkan kurikulum abadi tanpa mengenal siapa pembuatnya dan siapa berkuasa. Dengan demikian, maka akhirnya Indonesia akan keluar menjadi bangsa dan negara yang terhormat dimuka bumi karena memiliki generasi emas yang dihasilkan dari pendidikan yang memiliki landasan kokoh.

QUO VADIS KEBUDAYAAN INDONESIA: STRATEGI PENYERBUKAN SILANG ANTARBUDAYA DI ERA GLOBALISAS

Oleh: Dedet Zelthauzallam

 Di era globalisasi dewasa ini, dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara tidak bisa dilepaskan dari pengaruh lingkungan strategis yang melingkupinya, baik di tingkat global, regional, nasional maupun lokal. Pengaruh lingkungan tersebut disebabkan oleh kemajuan tehnologi yang berkembang pesat, sehingga menyebabkan dunia seolah-olah tanpa batas (borderless world). Keadaan seperti itulah yang menuntut bangsa dan negara di dunia untuk selalu siap dan tanggap dalam menghadapi segala bentuk dinamika global yang bisa berdampak langsung ke kehidupan sosial masyarakat.

Proses globalisasi telah mengakibatkan terjadinya proses restrukturisasi kehidupan sehari-hari dalam sejumlah sektor dihampir seluruh populasi dunia, serta mendefinisikan kembali gagasan mengenai ruang, waktu, identitas dan agen pada tingkatan lokal.[1] Sebagai konsekuensinya, globalisasi telah menghadirkan perbedaan-perbedaan yang meruntuhkan totalitas dan kesatuan nilai-nilai individu dan kolektif. Budaya global ditandai oleh integrasi budaya lokal ke dalam suatu tantanan global.[2] Oleh karena itu, globalisasi mengandung elemen homogenisasi kultural. Meski demikian, pada saat bersamaan mekanisme fragmentasi, heterogenisasi dan hibridisasi juga beroperasi.

Hibridisasi budaya atau yang lebih populer disebut sebagai penyerbukan silang antarbudaya[3] sebenarnya sudah terjadi sebelum Republik Indonesia memperoleh legitimasi kemerdekaan dari penjajah. Letaknya yang strategis membuat Indonesia menjadi titik temu para penjelajah bahari yang membawa berbagai arus peradaban yang beranekaragam. Pertemuan itulah yang meyebabkan budaya yang ada di Indonesia menjadi sangat plural. Menurut Denys Lombard, tak ada satu pun tempat di dunia ini, kecuali Asia Tengah, yaitu nusantara (baca: Indonesia) menjadi tempat kehadiran hampir semua kebudayaan besar di dunia, berdampingan atau lebur menjadi satu. Dia melukiskan adanya beberapa nebula sosial-budaya yang secara kuat mempengaruhi peradaban Nusantara (khususnya Jawa), yaitu Indianisasi, jaringan Asia (Islam dan Tiongkok) serta arus westernisasi.

Pengaruh Indianisasi (Hindu-Budha) bisa dilihat dari bentuk candi kerajaan nusantara zaman dulu, seperti Candi Borobudur dan Prambanan. Bentuknya mirip dengan bentuk candi yang ada di India. Selain itu juga, struktur konsentris kosmologi India mempengaruhi mentalitas masyarakat Indonesia, khususnya Jawa dan Bali. Hal itu tampak pada cara berfikir, sistem tata susila, upacara-upacara dan seni. Sedangkan pengaruh Islam mulai dirasakan kuat masuk di Indonesia pada abad ke-XIII dengan ditandai oleh berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Mulai dari kerajaan Islam pertama di Indonesia, Samudera Pasai kemudian menjalar secara cepat ke seluruh nusantara, baik di Jawa maupun Indonesia bagian timur.

Penyerbukan silang antarbudaya yang telah berlangsung lama itulah yang telah menelurkan kebudayaan yang ada di seluruh pelosok nusantara, yang membentang dari Sabang-Merauke. Terdapat lebih dari 300 etnik atau tepatnya 1.340 suku bangsa.[4] Kebudayaan yang plural tersebut menjadi aset kekayaan yang berharga bagi Indonesia. Sebagai aset kekayaan, kebudayaan yang dimiliki harus dilestarikan dan dikembangkan supaya masyarakat Indonesia memiliki identitas kebudayaan yang kuat untuk menghadapi segala bentuk perubahan yang diakibatkan dari dinamika globalisasi. 

Untuk menjaga kemajemukan kebudayaan Indonesia, para founding father Republik ini sudah mem-frame di dalam sebuah semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, artinya berbeda-beda namun satu jua. Lebih tepatnya adalah keanekaragaman budaya yang ada di seluruh nusantara dibingkai menjadi satu di dalam kebudayaan nasional, baik itu bahasa, adat istiadat, lagu daerah, pakaian adat, rumah adat dan lainnya. Dan selanjutnya akan menjadi strategi dalam mempercepat pembangunan Indonesia.

Namun yang terjadi pasca hampir 69 tahun Republik Indonesia merdeka adalah budaya yang plural nan kaya tidak mampu mengangkat kualitas bangsa dan negara. Indonesia masih terbelenggu menjadi negara konsumtif. Itu bisa dilihat dari produk luar negeri yang terus menerus membanjiri pasar dalam negeri. Produk dari Tiongkok mendominisasi barang-barang elektronik yang sudah tidak terhitung jumlah mereknya. Indonesia juga masih harus mengimpor beras, daging sapi, kedelai, cabai dan sejenisnya dari negara lain yang notabenenya jauh tidak subur dibandingkan kita, seperti Vietnam, Thailand, India, Pakistan dan Myanmar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013, Vietnam menjadi pemasok terbesar beras impor Indonesia yang mencapai 171.286 ton dari total 472.000 ton beras yang dimpor.[5]  

Hadirnya era reformasi yang membawa banyak perubahan juga belum mampu menciptakan harapan menjadi kenyataan. Malah perubahan tersebut menimbulkan benih-benih permasalahan baru yang membelenggu tujuan dari pelaksanaannya. Seperti kasus korupsi yang dilakukan oleh elit semakin bersifat masif. BPK RI mencatat sudah ada 311 kepala daerah atau sekitar 65% dari total kepala daerah di Indonesia tersandung korupsi yang nilai potensi kerugian negara mencapai 36,7 triliun rupiah.[6]

Korupsi sepertinya menjadi budaya baru dan mulai mendarah daging dalam diri masyarakat Indonesia. Korupsi dewasa ini dilakukan oleh lintas kalangan dengan berbagi macam modus. Budaya malu pun mulai terdegradasi dalam diri masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia pun sudah mulai apatis dan semangat gotong royong sudah mulai luntur. Semua tindakan dan kegiatan masyarakat Indonesia dewasa ini berorientasi pada rupiah. Sepertinya pergeseran prilaku budaya Indonesia yang terjadi di era globalisasi ini lebih mengarah ke arah yang negatif. Akselerasi pertukaran budaya yang berlangsung dengan cepat tidak bisa dihadapi masyarakat kita. Masyarakat seharusnya diedukasikan dan dilatih, supaya tidak hanya mendapatkan ampas dari budaya lain. Ampas dalam artian hanya bisa mengambil hal-hal yang negatif dari suatu budaya.

Solusi dari problem tersebut adalah melalui penyerbukan silang antarbudaya yang harus ditelurkan di era globalisasi, yaitu dengan mengambil aspek positif budaya-budaya lain, baik di aras lokal maupun aras global, kerena menurut Samuel P. Hutington, kebudayaan merupakan unsur determinan maju dan mundurnya suatu bangsa. Sehingga sangat penting sekali bagi Indonesia memiliki kebudayaan yang mampu  menghadapi dinamika perubahan di era globalisasi demi menata dan membangun bangsa ini.

Strategi Penyerbukan Silang Antarbudaya di Era Globalisasi

Dalam melihat penyerbukan silang antarbudaya di era globalisasi terlebih dahulu kita harus mengetahui karakteristik prosesnya. Arjun Appadurai mengindentifikasikan karakteristik proses globalisasi harus melalui lima aliran atau pergerakan dari sudut pandang etnik, finansial, teknologi, media dan ideologi dalam aliran yang disjungtif. Disebut disjungtif karena kecepatan, cakupan dan akibat dari aliran-aliran ini tidak harmonis, melainkan aliran ini terbelah-belah dan terputus-putus. Appadurai menggunakan akhiran “scape” pada kelima aliran itu untuk menggambarkan lanskap tak menentu yang dihasilkannya. Kelima aliran tersebut adalah 1) ethnoscapes, lanskap orang-orang yang mendasari pergeseran dunia tempat kita bermukim, seperti turis, imigran, pegungsi dan tenaga kerja asing, 2) finanscapes, lanskap pergerakan modal dan komoditas dalam kecepatan yang mengagumkan, 3) technoscapes, lanskap perubahan dan transformasi tehnologi global, 4) mediascapes, lanskap kapasitas media elektronik dalam memproduksi dan mendiseminasi informasi, seperti surat kabar, stasiun televisi dan studio produksi film berikut citraan dunia yang diciptakan oleh media-media tersebut, dan 5) ideoscapes, lanskap diskursus yang berkaitan dengan artikulasi identitas kolektif, nasional dan individual.[7]

Menurut Woodham, sejarah masyarakat kontemporer di era globalisasi ini dibentuk secara signifikan oleh abad mesin dan tehnologi baru industri kapitalis. Pada masa ini, kapitalisme menjadi kekuatan yang paling penting yang tidak hanya mampu menata dunia menjadi satu tatanan global, tetapi juga telah mengubah tatanan masyarakat yang bertumpu pada perbedaan-perbedaan dan mengarahkan masyarakat dalam pembentukan status dan identitas personal dan kolektif. Dalam era ini, media elektronik dan budaya konsumer telah memainkan peranan penting di jantung kehidupan masyarakat kontemporer. Proses tersebut telah menempatkan pasar ditahta tertinggi dalam membangun tata nilai dan tantanan sosial. Pasar juga telah memperluas orientasi masyarakat dan mobalitas sosial sampai titik nadir terakhir yang menyebabkan batas-batas sosial kultural cenderung mengabur akibat berubahnya orientasi ruang dan waktu.[8]

Dalam menjalankan strategi penyerbukaan di era globalisasi, kita juga perlu mengubah persepsi kita tentang kebudayaan. Kebudayaan bukan sekedar merupakan koleksi barang-barang budaya yang disakralkan, melainkan kegiatan manusia untuk menciptakan alat-alat kerja yang senantiasa memberi wujud baru pada pola-pola kebudayaan yang ada. Dengan demikian, secara formal kebudayaan adalah realisasi kemampuan-kemampuan manusia, yaitu sebagai pengembangan segala bakat dan kekuatan kodrat. Kebudayaan terlihat dalam dinamika serta proses realisasinya menuju kedewasaan hidup. Dengan kata lain, kebudayaan terwujud dalam learning process selama hidup.

Dengan kita mengetahui karakteristik globalisasi dan perubahan persepsi tentang kebudayaan, maka penyerbukan silang antarbudaya di era globalisasi bisa dilakukan dengan menyilangkan antara budaya lokal dengan lokal, budaya asing dengan lokal maupun budaya nasional dengan asing yang di-frame menjadi budaya nasional dengan tetap memperhatikan pergerakan dari sudut etnik, finansial, teknologi, media dan ideologi yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa, sehingga kebudayaan yang ditelurkan memang memiliki mutu yang berkualitas tinggi.  Budaya akan menjadi spirit baru masyarakat Indonesia dalam mengejar ketertinggalan, baik itu budaya yang berupa etos kerja, kepribadian, kedisiplinan, keterampilan dan lainnya.

Banyak contoh penyerbukan silang antarbudaya yang sudah dilakukan dan dinilai berhasil, seperti, Batik Tiga Negeri Tambal, batik ini merupakan hasil silang antar budaya (antar kelompok agama dan etnik) dan kerjasama teknis-ekonomis lintas daerah. Batik motif Tambal umumnya ditemukan pada gaya batik pedalaman (Yogya dan Solo). Sedangkan batik Tiga Negeri umumnya dikenal sebagai batik multikultural yang melibatkan pembuatan di tiga daerah, yaitu Lasem, Pekalongan dan Solo. Batik Tiga Negeri bermotif Tambal dari Batang merupakan gabungan desain pedalaman dan peisisiran yang menarik dikaji. Dengan adanya penyerbukan silang antarbudaya tersebut, maka desain batik yang disajikan lebih menarik, sehingga disukai oleh konsumen.

Dibalik keberhasilan tersebut masih ada pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dalam melakukan penyerbukan silang antarbudaya, yaitu bangsa Indonesia masih diembargo dalam budaya lembek (soft culture), pasrah dan terlena oleh alam.[9] Mochtar Lubis menyebut ciri-ciri manusia Indonesia, yaitu: hipokrit, tidak bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri, memiliki jiwa feodal, masih mempercayai takhyul, artistik, watak lemah, boros dan sifat buruk lainnya.[10] Sifat-sifat seperti itu memang masih mematri pada mayoritas masyarakat Indonesia. Seharusnya sifat tersebut sudah ditinggalkan oleh masyarakat, karena akan menjadi bumerang bagi masa depan bangsa Indonesia.

Masyarakat Indonesia saatnya untuk berguru pada Jepang, Tiongkok dan Korea Selatan. Mereka bisa melangkah jauh lebih cepat dibandingkan Indonesia, meskipun keadaan alamnya sangat memprihatinkan. Mereka dewasa ini menjadi kekuatan baru dunia yang mampu bersaing dengan negara-negara Eropa maupun dengan Amerika Serikat. Sejumlah lembaga internasional malah memprediksi ekonomi Tiongkok akan segera melampaui Amerika Serikat, karena dalam satu dekade terakhir pertumbuhan ekonominya sangat fantastis.[11]  Mereka bisa demikian, karena memiliki budaya kerja, semangat juang pantang menyerah dan kepercayaan diri yang tinggi. Namun bangsa Indonesia sebaliknya, terlalu dininak bobokan dengan alam Indonesia nan kaya. Masyarakat Indonesia masih mengadopsi sifat-sifat yang telah disebut oleh Mochtar Lubis di atas, sehingga kekayaan alam yang luar biasa melimpahnya hanya dikeruk asing dan dibawa mentahnya ke luar negeri. Padahal Ir. Sukarno pernah mengatakan bahwa kita harus menjadi bangsa yang berdikari, baik di bidang ekonomi, politik maupun budaya. Namun apa yang dikatakan Sukarno itu tidak didengar oleh pemimpin setelahnya. Kekayaan alam bangsa ini malah digadaikan kepada asing.

Sukarno juga dengan kepercayaan diri yang tinggi mengatakan: “aku tinggalkan kekayaan alam Indonesia, biar semua negara besar iri dengan Indonesia dan aku tinggalkan sampai bangsa Indonesia sendiri yang mengolahnya”. Lalu kalau alam sudah mengikis dan kebudayaan sudah terdegradasi, apa yang akan diwariskan kepada anak bangsa ini? Warisan yang paling bisa diturunkan adalah dengan membangun sebuah budaya nasional yang kuat dan inovatif, sehingga mampu membentuk mental-mental baja dalam menghadapi gelombang globalisasi.

Wadah Penyerbukan Silang Antarbudaya

Dalam mengimpelmentasikan penyerbukan silang antarbudaya di Indonesia tentunya tidak mudah. Mengingat mayoritas masyarakat Indonesia masih banyak memiliki sikap etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan sikap yang cenderung memandang rendah orang-orang yang dianggap asing dan merasa budayanya sebagai budaya yang terbaik. Menurut Adorno, orang-orang etnosentris cenderung kurang terpelajar, kurang bergaul dan pemeluk agama yang fanatik. Ciri-ciri yang disebutkan oleh Andorno tersebut sepertinya masih melekat di masyarakat kita, sehingga dalam mengimplementasi penyerbukan silang antarbudaya harus dibuatkan sebuah formula untuk mengeliminasi konflik. Formula yang dimaksud adalah strategi pendekatan yang bisa diterima oleh semua masyarakat, sehingga etnosentrisme yang masih mematri dalam mayoritas masyarakat bisa dilunakkan demi membangun budaya bangsa yang bermartabat.

Formula yang dimaksud bisa dilakukan melalui pendekatan budaya. Pendekatan budaya mempertanyakan makna pembangunan nasional dan berusaha mencari pemecahan terhadap masalah yang dihadapinya untuk menemukan jalan yang bermakna. Untuk itu, pendekatan budaya menurut Johan Galtung harus bisa melibatkan tiga unsur yang berbentuk segitiga, yaitu data, teori dan nilai.[12] Dari pendapat Galtung tersebut, maka dalam melakukan penyerbukan silang antarbudaya harus berpijak pada data objektif, sebab tanpa adanya data tersebut budaya hasil penyerbukan akan hanya merupakan utopia yang tidak tahu ujung pangkalnya. Data yang dimaksud merupakan pengetahuan tentang nilai-nilai positif yang dimiliki oleh budaya yang akan diserbukkan.

Pendekatan tersebut bisa dilakukan melalui kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan harus bisa menyiapkan pelajaran-pelajaran yang bisa mengambil segi positif dari beragam budaya yang ada di nusantara, mulai dari Aceh-Papua, maupun budaya asing, seperti India, Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan. Budaya-budaya itu akan dijadikan sebagai budaya nasional yang akan membentuk generasi yang mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi di era globalisasi.

Strategi penyerbukan silang antarbudaya juga bisa dilakukan dengan membangun sebuah instansi pendidikan yang bisa menampung seluruh perwakilan suku bangsa atau daerah yang ada di Indonesia. Sekolah ini akan menjadi wadah penyerbukan silang antar budaya yang memiliki tugas dan fungsi untuk menginternalisasikan nilai-nilai positif masing-masing daerah (budaya) melalui suatu interaksi. Dewasa ini yang bisa dijadikan rujukan adalah IPDN. Meskipun konsentrasi pendidikannya adalah bidang pemerintahan, tetapi sekolah kepamongprajaan ini dijuluki sebagai miniatur NKRI. Disebut demikian karena praja (baca: mahasiswa) IPDN berasal dari seluruh pelosok nusantara. Hampir setiap kabupaten/kota memiliki perwakilannya.

Tentunya konsep pendekatan kurikulum dan membentuk wadah (sekolah/universitas) yang bertugas menginternalisasi nilai-nilai budaya yang positif akan menjadi strategi baru dalam membangun kebudayaan Indonesia. Kebudayaan Indonesia yang terbangun dari hasil penyerbukaan ini diarahkan untuk membantu membangun identitas bangsa yang berbudaya dan beradab, yang menjunjung nilai moral agama yang hidup di bangsa ini. Diharapkan ini akan menjadi langkah baru dalam menyongsong masa depan bangsa yang mampu meraih cita-cita bangsa yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alenia empat, yaitu mencerdaskan, melindungi dan mensejahterakan serta ikut memelihara ketertiban dunia.

---

[1] Manuel A. Vasquez dan Marie Friedmann Marquardt, Globalizing the Sacred: Religion across the Americas (New Brunswick, New Jersey dan London: Rutgers University Press, 2003), hal. 37.

[2] Irwan Abdullah, Konstruksi dan Reproduki Kebudayaan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 107.

[3] Istilah Penyerbukan Silang Antarbudaya (Cross Cultural Fertilization) digagas oleh Aan Rukmana dan Eddie Lembong. Istilah ini berbeda dengan artikulasi atau multikulturisme. Ide asimilasi budaya yang secara politik digulirkan oleh Partai Tionghoa Indonesia (PTI) sejak tahun 1932 yang kemudian mendapat sambutan positif dari pemerintahan sejak tahun 1960 dan dipraktekkan dengan masif pada era Orde Baru berangkat dari pandangan bahwa budaya minor dalam hal ini budaya Tionghoa harus masuk ke dalam budaya mayor. Maka sejak saat itu, banyak warga keturunan Tionghoa yang berubah nama menjadi nama  Jawa dan lain sebagainya sebagai bagian dari implementasi gagasan asimilasi. Ide ini tidaklah buruk, akan tetapi untuk konteks saat ini perlu ditinjau kembali sesuai dengan konteks kekinian. Dalam konsep asimilasi masih ada anggapan budaya mayoritas dan budaya minoritas, jadi sebuah budaya dilihat bukan dari sisi kualitasnya melainkan dari kuantitasnya. Ini berbeda dengan ide penyerbukan silang antarbudaya yang berangkat dari kualitas masing-masing budaya, sehingga tidak perlu dipersoalkan apakah budaya itu minoritas asalkan ia memiliki keunggulan maka dapat kita pelajari juga. Lihat di http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/sites/46/2013/10/aan-rukmana_warisan-dan-pewarisan-budaya_penyerbukan-silang-budaya_penyerbukan-silang-antarbudaya.pdf.  

[4] Lihat Data BPS tahun 2010

[5] “Tahun Lalu, Indonesia Impor Beras dari Lima Negara (05/02/2014)”, tempo.co, diakses tanggal 24 April 2014.

[6] “311 Kepala Daerah Tersandung Korupsi (10/01/2014)”, Lihat di http://bareskrim.com/wp-content/uploads/2013/10/KEPALA-BARESKRIM.jpg, diakses tanggal 5 Mei 2014.

[7] Arjun Appadurai, Modernity at Large, Cultural Dimensions of Globalization (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996), hal. 33-37.

[8] Rahmat Hidayatullah, “Artikulasi Simbol-Simbol Islam dalam Lanskap Budaya Populer Indonesia”, (Titik Temu Jurnal Dialog Peradaban, 2012), hal. 90-91.

[9] Menurut Arnold J. Toynbee (1889 – 1975) bangsa-bangsa yang mendiami wilayah di sekitar garis khatulistiwa dikenal memiliki budaya yang lembek (soft culture). Toynbee yang menelaah delapan pusat peradaban dunia, dan kemudian menghasilkan teori Challenge and Response itu, mengemukan bahwa suatu kebudayaan akan tumbuh manakala ia mampu menghadapi tantangan yang datang dari tempat dimana ia hidup. Hal serupa disampaikan juga oleh Tokuyama Jiro, peneliti dari Nomura Institute, bahwa bangsa agraris biasanya lebih subsisten, bersifat pasrah dibandingkan bangsa Barat yang lebih keras, karena harus berburu untuk bertahan hidup. Disini alam agraris cenderung memanjakan manusia yang hidup di atasnya. Mereka pun tidak memiliki daya saing yang kuat sebagaimana bangsa yang memiliki empat musim. Lihat di http://web.budaya-tionghoa.net/index.php/item/3728-penyerbukan-silang-antarbudaya-1-bagian-kedua.

[10] Mochtar Lubis, Manusia Indonesia (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hal. 18-34.

[11] “Sebentar Lagi, Ekonomi Cina Lampaui AS (04/05/2014)”, http://m.republika.co.id, diakses tanggal 6 Mei 2014.

[12] Soerjanto Poespowardojo, Strategi Kebudayaan ( Jakarta: PT. Gramedia: 1989), hal. 5.

MELAHIRKAN POLITISI (BUKAN) PENCARI KERJA

Oleh: Dedet Zelthauzallam

Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, politisi selalu menjadi penghias media cetak dan elektronik. Politisi menjadi sorotan media, karena perilaku (oknum) politisi yang amat tak etis. Tak etis dalam artian mayoritas tindakan yang dilakukannya merugikan publik. Mereka sepertinya hanya menjual nama rakyat untuk memuluskan kepentingan pribadi, golongan dan partainya.

Kasus korupsi yang terjadi di Republik ini menjadi bukti nyata dari potret politisi kita dewasa ini. Dimana para politisi masih memimpin diposisi atas daftar tersangka kasus korupsi. Ini bisa dilihat dari data di KPK, dalam kurun waktu 2007-2014 ada 74 anggota DPR RI yang tersandung kasus korupsi. Belum lagi dihitung anggota DPR dan DPRD yang kasusnya ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Ini baru dilihat dari lembaga legislatif, belum lagi dilihat dari politisi yang duduk di lembaga ekskutif yang menduduki jabatan strategis, seperti menteri, gubernur dan bupati/walikota, jumlahnya akan semakin banyak.

Model korupsi para politisi pun beraneka ragam. Ada yang menerima fee proyek, gratifikasi, penggelembungan anggaran, permainan proyek, lelang barang dan jasa serta kasus lainnya yang tergolong korupsi. Korupsi ini pun dilakukan dengan berbagai alasan, mulai dari memperkaya sanak saudara, pembiayaan kampanye partai politik, sampai pada alasan politik balas budi.

Sepertinya politisi dewasa ini memperaktikkan politik yang pernah dikatakan oleh Harold Laswell yang menyatakan bahwa politik merupakan proses sosial yang menentukan siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana. Politik seperti itu akan menghasilkan paradigma berorientasi profit bukan benefit, yang hanya akan menghasilkan politisi yang menjujung pragmatisme.

Menurut Etty Indriati dalam bukunya Pola dan Akar Korupsi, korupsi merupakan problem universal peradaban. Di era negara demokrasi modern, koruptor dan pejabat korup membeku dalam waktu, ketinggalan jaman, karena hidup di jaman sekarang, tetapi perilakunya masih sama dengan perilaku di abad pertengahan. Perilaku yang dimaksud seperti: membangun kekuasaan berbasis kekerabatan, mengumpulkan upeti, komisi dan gratifikasi.

Perilaku membangun kekuasaan berbasis kekerabatan bisa dilihat dari beberapa daerah. Tentunya yang paling populer adalah dinasti Atut di Banten. Sedangkan ditingkat pusat juga masih terjadi dibeberapa partai politik. Dimana anak dan keluarganya memegang jabatan strategis.

Masalah korupsi merupakan maslaah yang akut di Republik ini, sehingga dibutuhkan sebuah formula khusus. Formula yang kira-kira bisa memotong korupsi yang sudah membudaya dan berakar dalam kehidupan sosial masyarakat.

Sebenarnya dalam hal memberantas korupsi, Indonesia bisa belajar dari Singapura. Singapura di bawah pimpinan Lee Kuan Yew mampu melepas diri dari jeratan korupsi yang membelenggu negaranya. Ketegasan Lee yang tidak memberi ampun bagi koruptor kelas kakap menjadi kunci keberhasilannya. Hasilnya bisa dilihat dewasa ini, Singapura menjadi salah satu negara yang memiliki indeks pendapatan per kapita yang tinggi. Jauh meninggalkan Indonesia yang katanya negeri yang subur nan kaya.

Lalu yang menjadi pertanyaannya, korupsi di Indonesia harus dimulai dari siapa dan darimana? Tentu jawabannya adalah mulai dari para pemimpinnya. Pemimpin yang dimaksud adalah mereka yang memiliki power full, sehingga bisa mempengaruhi bawahannya. Itulah yang dimaksud oleh Lee Kuan Yew sebagai pemberantasan korupsi top down.

Indonesia pun berharap banyak pada presiden dan wakil presiden hasil Pilpres 2014, yaitu Jokowi-JK. Diharapkan Jokowi dan Jusuf Kalla mampu menjadi pioner dalam memberantas korupsi tanpa memandang bulu. Ini bisa dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dengan lebih memperkuat KPK, baik dari segi kewenangannya maupun sumber dayanya. Kepemimpinan Jokowi-JK juga diharapkan bisa membuat KPK dengan dua lembaga penegak hukum lainnya, kejaksaan dan kepolisian bisa harmonis, sehingga tidak ada lagi istilah cicak dan buaya dalam memberantas korupsi.

Politisi harus menjadi target yang paling utama untuk bisa meminimalisir korupsi, karena mau tidak mau, suka tidak suka, korupsi sering kali di era demokrasi langsung dewasa ini bermula dari (oknum) politisi. Politisi di Republik Indonesia, meminjam pikiran Weber, sebaiknya bukan pencari kerja, tetapi mereka yang sudah mapan secara ekonomi. Mapan secara ekonomi pun menurut saya tidak cukup, tetapi mereka yang sudah bebas dari dirinya. Artinya, politisi yang dibutuhkan adalah mereka yang benar-benar mendedikasikan dirinya demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kroni-kroninya.

Untuk menghasilkan politisi seperti itu, dibutuhkan peran partai politik dalam melakukan kaderisasi. Jangan sampai rekrutmen yang dilakukan hanya pada mereka yang berduit, tanpa melihat kapasitas dan integritas yang dimilikinya. Tentunya konsistensi dari partai politik dibutuhkan untuk bisa menghasilkan politisi bukan pencari kerja.  

Diharapkan Jokowi bisa membuat payung hukum dalam memperbaiki sistem kaderisasi parpol dan persyaratan politisi yang bisa maju dalam pemilihan legislatif maupun ekskutif. Dengan seperti itu, maka akan ada filterisasi politisi yang masuk dalam ranah parlemen dan pemerintah. Apabila hal ini bisa dilakukan, maka saya pribadi yakin dan percaya, korupsi akan bisa diminimalisir dan para politisi akan bekerja dengan satu nafas, yaitu mencapai cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia.