hidup

  • Indonesia.
  • Perkampungan Sasak.
  • Kantor Gubernur.
  • Sukarno.
  • Lombok.

Sunday, 19 October 2014

MEMBANGUN TRADISI TRANSISI POLITIKs

SBY-Jokowi
Oleh: Dedet Zelthauzallam
Tak ada namanya terlambat. Ungkapan itu sangat pas menggambarkan bagaimana transisi politik di Republik kita dewasa ini. Transisi politik dari presiden keenam ke presiden ketujuh tentunya memberikan suasana yang baru. Dimana baru pertama kali ada tradisi transisi yang sampai saat ini berjalan dengan baik dan saling dukung mendukung.
Presiden dan presiden terpilih melakukan komunikasi selayaknya seorang senior ke seorang junior. Dimana presiden dan jajarannya memberikan gambaran mengenai bagaimana kondisi yang dihadapi. Hambatan, tantangan sampai peluang disampaikan.
Tentunya ini adalah tradisi yang amat baru di Republik ini. Kita ketahui bersama bahwa sejak Republik ini berdiri, tak ada transisi yag berjalan dengan baik, mulai dari Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono.
Transisi antara presiden pertama dan kedua diwarnai dengan proses yang cukup memberikan perhatian serius dan tanda tanya besar bagi generasi di Republik ini. Jawabannya pun tak tahu mau dicari dimana. Para pelaku dan dokumennya pun hilang bagaikan ditelan bumi. Soeharto berdalih, supersemar yang diberikan oleh Soekarno merupakan bukti penyerahan kekuasaan kepada dirinya. Tetapi menurut Soekarno, supersemar hanya surat perintah untuk menstabilkan situasi dan kondisi saat itu. Hal itulah yang menyebabkan hubungan diatara keduanya tak berakhir dengan cerita indah, penuh dengan luka dan dendam hingga membekas kepada keluarga dan generasinya (lihat hubungan keluarga Soekarno dan Soeharto saat ini).
Sepertinya hukum alam pun berlaku bagi presiden kedua yang populer dipanggil Bapak Pembangunan Republik ini. Setelah 32 tahun berkuasa, beliau dijatuhkan melalui proses demonstrasi besar-besaran oleh hampir semua elemen masyarakat, khususnya mahasiswa. Mereka menentang pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto yang dinilai penuh dengan tindakan yang korup dan dijalankan dengan otoriter. B.J. Habibi sebagai wakilnya pun naik menggantikannya. Hubungan diatara keduanya, menurut beberapa sejarahwan, tidak harmonis.
B.J. Habibi tak lama menduduki kursi RI-1, laporan pertanggungjawaban beliau tak diterima oleh MPR selaku lembaga tertinggi saat itu. Dengan demikian, maka dilakukanlah pemilihan umum tahun 1999. Hasilnya, PDIP menjadi juara. Anehnya kursi RI-1 tak diduduki oleh kader atau ketua umum PDIP, malah jatuh pada Gus Dur yang merupakan kader PKB yang notabenenya berasal dari partai kecil. Hanya mereka menang  akibat dibentuk poros tengah yang diisi oleh partai yang berbasis islam.
Gus Dur memimpin Republik ini tak lama. Ini diakibatkan oleh banyak argumen-argumennya bersifat kontroversial. Dengan tidak direstui oleh lembaga tertinggi, maka Megawati selaku wakil presiden naik ketangga puncak. Putri Soekarno menjabat sampai sisa jabatan.
Pada tahun 2004, Republik tercinta ini melaksanakan pemilihan langsung yang pertama kali untuk memilih presiden dan wakil presiden. Disinilah dimulai cerita awal retaknya hubungan Megawati dengan Susilo Bambang Yudhoyono. SBY yang awalnya merupakan pembantu (baca: menteri) Megawati maju sebagai salah satu calon presiden, kemudian keluar menjadi pemenang. Setelah itu, komunikasi antara Megawati dan SBY tak kunjung menemukan benang merah.
Dalam perjalanan pemerintahan SBY, mulai pelantikan sampai acara-acara besar, Megawati hampir tidak pernah menghadirinya. Hal itu terjadi sampai saat ini, yang katanya kebanyakan orang (baca: pengamat) sebagai biang kerok dari tidak bergabungnya demokrat ke koalisi Jokowi-JK.
Apa yang dilakukan oleh Megawati tak diteruskan oleh SBY. Dimana SBY sebagai seorang presiden yang akan mengakhiri jabatan yang telah diemban selama satu dasawarsa melakukan langkah-langkah yang patut diapresiasi. SBY pernah mengatakan bahwa siapa pun yang terpilih menjadi presiden, baik Jokowi atau Prabowo, beliau akan menyambutnya dengan upacara penyambutan ala militer.
Apa yang dikatakan oleh SBY bukan hanya omong saja. Beliau membuktikannya dengan bagaimana beliau memang sudah mempersiapkan penyambutan di istana negara pada tanggal 20 Oktober 2014. Beliau juga menginstruksikan para pembantunya untuk melakukan komunikasi dengan tim transisi, supaya pemerintahan baru paham dengan keadaan Republik ini.
Transisi Hampir Ternodai
  Menjelang pelantikan Jokowi, ada beberapa dinamika yang terjadi. Dinamika tersebut bisa tergolong cukup memberikan respon yang negatif dari publik. Itu disebabkan oleh adanya adu jatos antara koalisi yang dibangun Jokowi, Koalisi Indonesia Hebat, dengan koalisinya Prabowo, Koalisi Merah Putih pada sidang paripurna pembahasan RUU Pilkada sampai memilih pimpinan DPR/MPR.
Isu mengenai akan adanya penjenggalan terhadap pemerintahan juga sempat muncul akibat tingginya tensi politik. Namun apa yang terjadi tersebut akhirnya terjawab dengan bertemunya Jokowi dengan para petinggi partai Koalisi Indonesia  Hebat. Dengan demikian, maka publik merasa lebih adem-ayam dengan hal tersebut.
Jokowi selaku presiden terpilih tidak sungkan-sungkan bertemu dengan elit partai Koalisi Merah Putih. Ini adalah pendidikan politik yang baik bagi publik. Publik akan merasakan efek yang awalnya galau menjadi sangat yakin bahwa semua elemen akan bergabung dalam pemerintahan mendatang. Bergabung bukan berarti pemerintah baru bebas kritik, tetapi akan sejalan apabila kebijakan yang diambil untuk rakyat banyak. Jangan sampai mereka hanya bertameng atas nama rakyat, tetapi semuanya untuk mereka.

Apa yang dilakukan oleh Jokowi merupakan hal yang luar biasa. Beliau tahu bahwa Republik ini dibangun di atas Gotong royong. Jadi semua pihak harus dirangku demi mencapai cita-cita bangsa.