PASCA PILEG; MENJARING KOALISI SERUMPUN

Oleh: Dedet Zelthauzallam

Hasil sementara pemilihan legislatif berdasarkan quick count dari beberapa lembaga survei menunjukan bahwa tidak ada partai yang memperoleh suara di atas 20%. Artinya semua parpol dalam menghadapi pemilihan presiden mendatang harus melakukan koalisi. Inilah yang membuat peta perpolitikan Indonesia menjadi menarik. Dimana partai politik yang berhaluan nasionalis akan bisa saja berkoalisi dengan partai islam ataupun partai islam bisa saja membuat poros tengah jilid II.

Koalisi antar partai ini memang masih bersifat terbuka bagi semua parpol. Tergantung dari hasil pembicaraan para elit parpol. Namun dalam membangun koalisi para elit parpol patut belajar dari Kabinet Indonesia Bersatu jilid II (KIB II). Bisa dilihat bagaimana kabinet tersebut dalam kuantitasnya bisa dikatakan mayoritas (gemuk), tetapi seringkali koalisi ini tidak satu kata dan satu pikiran, sehingga kuantitasnya yang banyak itu membuat kerapuhan. Ini bisa dilihat dari bagaimana kebijakan yang diambil sering kali antar parpol di dalam koalisi tidak sejalan.

Pengalaman tersebut harus menjadi pelajaran bagi parpol saat ini supaya tidak melakukan hal yang sama. Parpol yang mau berkoalisi harus mengedepankan kesamaan idiologi atau dalam artian serumpun. Jangan sampai koalisi hanya sebagai ajang pembagian kekuasaan. Seperti pembagian jatah menteri.

Koalisi yang dibangun hendaknya lebih mengedepankan bagaimana membangun pemerintahan yang kuat. Kuat dalam artian tidak dilihat dari jumlahnya, tetapi dalam berbagai kesempatan selalu searah dalam menelurkan kebijakan yang pro dengan rakyat. Kebijakan yang dihasilkan juga tidak terlalu lama dibicarakan yang hanya bersifat talik ulur kepentingan. Transaksi parpol harus dihilangkan demi membangun Indonesia yang lebih baik, sehingga cita-cita bangsa ini bisa tercapai.

Membangun koalisi untuk periode ini sepertinya akan berbeda dengan sebelumnya apabila melihat suara yang diperoleh masing-masing parpol, sehingga nilai tawar setiap parpol akan bisa dikatakan hampir sama. Ini bisa dilihat berdasarkan hasil survei, Lembaga Survei Indonesia (LSI), dengan perolehan suara PDIP 19,72%, Partai Golkar 14,57%, Gerindra 11,87%, Demokrat 9,69% dan PKB 9,06%. Diposisi selanjutnya PAN dengan perolehan suara 7,45%, PKS 6,61%, PPP 7,02%, Nasdem 6,41% dan Hanura 5,23%. Sedangkan dua partai yang tidak lolos ambang batas adalah PBB (1,38%) dan PKPI 0,98%).

Dari survei tersebut jelas terlihat bahwa untuk menghadapi pemilu presiden mendatang, semua parpol membutuhkan koalisi. Namun masih kita tunggu arah parpol ini. Menurut pengamat politik dari Indo Barometer, M. Qodari mengatakan ada tiga pasangan capres yang akan bertarung dalam pilpres mendatang, yaitu PDIP (Jokowi), Golkar (Abu Rizal Bakrie) dan Gerindra (Prabowo).  PDIP kemungkinan besar akan berkoalisi dengan tiga partai, yaitu PAN, PKB dan Nasdem. Sedangkan untuk Golkar kemungkinan akan berkoalisi dengan Demokrat ataupun bisa juga PKB. Sedangkan Gerindra bisa saja dengan PPP dan PKS ataupun Demokrat.

Banyak kemungkinan memang bisa terjadi dalam pembentukan koalisi. Hampir setiap orang memiliki pandangan sendiri-sendiri. Namun hal itu akan terjawab ketika deal-deal antar parpol sudah menemukan titik sepaham. Yang terpenting bagi kita, parpol yang berkoalisi hendaknya jangan dibangun karena adanya pembagian kekuasan yang hanya akan merugikan rakyat Indonesia. hendaknya koalisi harus serumpun dalam visi, misi serta program, sehingga percepatan pembangunan negeri ini akan lebih baik dari sebelumnya. Bukan koalisi dengan tujuan yang sama, yaitu mencari keuntungan bagi partai dan kelomponya.