hidup

  • Indonesia.
  • Perkampungan Sasak.
  • Kantor Gubernur.
  • Sukarno.
  • Lombok.

Thursday, 17 April 2014

Mengeliminasi Rupiah di Alam Demokrasi, Dari Pasar Menuju Supermarket


Oleh: Dedet Zelthauzallam 
Ada pepatah yang menyatakan bahwa uang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya membutuhkan uang. Memang pepatah tersebut tidak benar, namun lebih banyak berbuah sebagai fakta. Apalagi di zaman saat ini, sepertinya uang bisa dikatakan menjadi nyawa kehidupan. Tanpa uang seperti tubuh tak bernyawa. Semua kegiatan akan mudah dilaksanakan dan dicapai dengan uang. Kehidupan seperti itu bukan hanya ditemukan di perkotaan saja, tetapi di desa yang dikenal memiliki hubungan kekeluargaan yang bisa dilihat dari kegiatan gotong royong sudah memulai membuyar.
Republik yang terbangun dari semangat gotong royong dalam mengusir penjajah ini sudah mulai bergeser ke arah yang berorientasi nilai harga yang disebut rupiah. Rupiah berhasil masuk dalam sendi-sendi kehidupan anak bangsa ini. Paradigma anak bangsa selalu berorientasi ke rupiah. Tanpa rupiah sepertinya anak bangsa ini akan sulit untuk bisa bergerak dalam tindakan untuk publik. Itu memang potret kenyataan mayoritas anak bangsa saat ini, meskipun masih ada sebagian anak yang memiliki semangat yang tidak mau dirupiahkan.
Orientasi mayoritas anak bangsa terhadap rupiah memang tidak bisa disalahkan. Ini memang diakibatkan oleh semakin kompleknya kebutuhan di era dewasa ini. Kebutuhan individual dan komunitasnya membuat sang anak bangsa harus melakukannya. Ini tidak masalah, ketika rupiah yang didapatkan memang dari hasil jerih payah keringat. Namun yang menjadi masalah adalah ketika dalam melakukan setiap tindakan anak bangsa harus dirupiahkan. Hal yang paling menyakitkan dalam orientasi tersebut adalah ketika dalam menyalurkan hak suara untuk menentukan nasib lima tahun Republik ini.
Dalam penyaluran hak suara mayoritas para pemegang kedaulatan tertinggi (amanah UUD 1945) menggadaikan Republik ini kepada para pemberi rupiah. Sepertinya demokrasi yang dibangun untuk tujuan mencapai cita-cita para pendiri Republik ini malah disalahgunakan dan tidak tepat sasaran. Demokrasi yang dipraktekan malah menjadi pasar tumpah yang menyajikan transaksi jual beli. Tawar menawar pun menjadi hal yang lumrah, karena itu merupakan ciri khas kehidupan pasar.
Demokrasi yang disajikan di Republik ini memang memperlihatkan kehidupan pasar. Kalau begitu berarti anak bangsa ini merupakan mayoritas orang pasar. Dimana orang pasar sering kali dikonotasikan sebagai orang miskin, wong deso dan sejenisnya. Atau pasar lebih dilihat sebagai tempat orang premetif/tradisional. Pasar tradisional dewasa ini sering kali menjadi antitesa dari supermarket, mall dan sejenisnya. Sehingga mayoritas anak bangsa gengsi masuk di dalam pasar.
Namun apabila melihat demokrasi Republik ini, maka mau tidak mau, suka tidak suka kita harus mau disebut sebagai orang pasar, karena mayoritas dari kita masih suka memperaktikan kehidupan pasar dalam menjalankan kehidupan Republik ini. Anehnya mayoritas anak bangsa di Republik ini tidak mau disebut sebagai orang pasar, namunmemperaktikan kehidupan orang pasar. Seharusnya kalau malu disebut sebagai orang pasar, anak bangsa harus menjauhkan diri dari namanya money politic. Demokrasi yang dipraktekan harus bergaya supermarket/mall, dimana para pembeli bisa memilih barang yang disukainya, tanpa adanya proses tawar menawar.
Fakta yang terjadi paska penyelenggaraan demokrasi langsung untuk ketiga kali di Republik ini membuktikan kepada kita bahwa proses demokrasi pasar masih dilakukan dan caranya pun semakin beraneka ragam. Ini akan sulit ditinggalkan dan dihilangkan, tetapi akan mudah ketika kita dalam proses demokrasi kita semua memperaktikan gaya para pembeli di supermarket/mall, bukan pasar. Caranya pasti dengan melalui peningkatan pendidikan, sehingga pengetahuan anak bangsa menjadi luas, pasti ujungnya akan menghasilkan sebuah paradigma tanpa rupiah tetapi lebih berbicara kepada kualitas.
Anak bangsa yang memiliki paradigma seperti itulah yang diharapkan sebagai generasi pemegang kedaulatan tertinggi (baca: rakyat), sehingga demokrasi yang berlangsung di Republik ini bisa meraih tujuan yang diharapkan, bukan demokrasi transaksional rupiah semata. Demokrasi saat ini harus lebih berbicara tentang kualitas bukan tentang kekuatan rupiah. Rupiah tidak boleh menjadi panglima demokrasi di Republik ini. Rupiah harus menjadi sirna ketika demokrasi berkangsung. Apabila rupiah tetap menjadi panglima penentu dalam proses demokrasi, maka nasib Republik ini pun akan semakin menjadi buram dalam mencapai cita-cita yang diamanahkan dalam UUD 1945, yaitu  mencerdaskan, melindungi dan mensejahterakan. Tiga poin pokok itu menjadi hal yang penting diwujudkan demi membangun Republik ini untuk bisa bersaing dikencah internasional.
Demokrasi transaksional yang kita sebut pasar hanya akan menguntungkan bagi mereka yang duduk disinggasana kursi kekuasaan. Dengan kekuasaan itulah mereka memperkaya diri, keluarga dan kroninya, tanpa mementingkan kepentingan mayoritas anak bangsa di Republik ini. Mereka pasti akan menikmati keenakan hidup di Republik ini. Tidak seperti mayoritas anak bangsa yang melangsungkan hidup dengan jerih payah yang mengeluarkan keringat sebegitu besar untuk mengais rupiah. Itu kalau ada tempat untuk mendapatkan rupiah, tetapi kalau tidak ada terpaksa mereka harus berpuasa dari sebutir nasi yang hanya bisa didapatkan dari rupiah. Ada juga anak bangsa yang harus tidur dengan beralaskan tanah dengan diterangkan oleh cahaya rembulan.
Tegakah kita mebiarkan anak bangsa ini seperti itu. Jawaban itu akan kembali lagi kepada diri masing-masing.anak bangsa ini, termasuk saya. Kalau kita selalu berbicara demokrasi yang bersifat transaksional, maka para wakil rakyat kita tidak akan bisa bekerja untuk rakyat tetapi bekerja untuk pribadi, keluarga dan kelompoknya. Rakyat hanya akan di atas namakan oleh mereka. Namun kebijakan yang dihasilkan hanya akan kembali ke mereka. Maukah kita selalu dibelenggu dengan kehidupan para wakil rakyat seperti itu. Pasti semua anak bangsa di seluruh pelosok Republik ini, dari Sabang- Merauke, jawabannya TIDAK.
Meskipun semuanya mengatakan tidak, namun tidak dipungkiri masih banyak yang masih mau melakukannya. Itulah yang dikatakan oleh Anis Baswedan mayoritas anak bangsa hanya bisa urun angan tanpa turun tangan. Tidak ada yang mau melawan praktek tersebut, malah kita memgamininya. Mereka hanya menunggu, menunggu dan menunggu. Padahal Allah sudah menyatakan dengan jelas dalam Al-Qur’an tidak akan mengubah nasib suatu kaum, apabila kaum itu tidak mau mengubah nasibnya sendiri. Harusnya kita bangsa Indonesia sebagai Republik penganut Islam terbesar di dunia memahami itu.

Sejarah telah mencatat bahwa Republik ini dibangun oleh pahlawan pemberani. Mereka tidak takut melawan  bedil (baca: pistol) dengan bambu runcing. Berkat semangat optimisme ditengah kekurangan itulah mereka merebut Republik ini dari tangan bangsa asing yang telah memeras alam berabad-abad. Pahlawan Republik kita memiliki cita-cita mulia demi masa depan anak bangsa dikemudian hari. Tegakah kita menghianati perjuangan tanpa pamrih mereka? Kalau tidak, kita harus mengubah budaya demokrasi di Republik ini ke arah yang tidak berorientasi rupiah, tetapi lebih ke arah kualitas. Atau kita sebut sebagai peralihan dari budaya pasar menuju supermarket. Anak bangsa yang baik dan benar pasti akan meng-IYA-kan dan menolak dengan mengatakan TIDAK pada rupiah dalam demokrasi.