hidup

  • Indonesia.
  • Perkampungan Sasak.
  • Kantor Gubernur.
  • Sukarno.
  • Lombok.

Thursday, 6 February 2014

PARTAI POLITIK MELAHIRKAN PEMIMPIN NEGARAWAN

Oleh: Dedet Zelthauzallam
Di era demokrasi langsung saat ini, partai politik menjadi salah satu pilar penting dalam mencetak kader pemimpin. Partai politik memiliki kewenangan yang sangat besar dalam mengkaderisasi kader-kader anak bangsa untuk ikut bertarung dalam pemilihan umum. Pastinya pemimpin yang diharapakan lahir dari partai politik adalah anak bangsa yang memiliki jiwa kenegarawan, sehingga mampu menjadi pioner dalam menghadapi problem nasional maupun global.
Pemimpin negarawan yang dimaksud adalah pemimpin yang memiliki karakter yang digambarkan dalam basic law, Pancasila. Pancasila yang lahirdari ide Soekarno memberikan gambaran bahwa pemimpin Indonesia harus berazaskan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan sosial. Lima azas itulah harus menjadi karakter dasar seorang pemimpin di bangsa dan negara yang bhinneka ini.
Menurut Adi Sujatno dan Asep Suhendar dalam buku Konsep Ideal Kepemimpinan Nasional Nusantara Menjawab Tantangan Global disebutkan bahwa generalisasi beberapa karakter yang “extraordinary” dari seorang negarawan adalah 1) berbudi luhur, 2) memiliki visi yang jelas, 3) bijaksana, 4) teguh hati, 5) rasa keadilan yang tinggi, 6) memiliki prediksi jauh ke depan, tidak sekedar reaktif, tetapi juga proaktif dan antisifatif, 7) memiliki “extraordinary capabality”, 8) memiliki karya yang monumental yang relatif langgeng dam bersifat universal, 9) cinta damai, anti kekerasan, toleran dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, 10) memiliki keuletan, 11) bermartabat, 12) berjiwa besar/legowo, 13) diakui dan dihormati oleh masyarakat, nasional dan internasional, 14) demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, 15) memiliki keberanian, 16) non partisipan dalam memperjuangkan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan umum atau kesejahteraan umum, 17) menunjukkan kebijksanaan, kearifan, skill dan visi yang luas, 18) selalu berfikir strategis dan tidak ragu-ragu, 19) selalu energetic dan tak kenal menyerah, 20) selalu mendemonstrasikan “intellectual honesty” dan tidak pernah bertolak ukur ganda, 21) selalu berfikir sistemik, 22) tidak pernah bertolak ukur ganda, 23) setia pada nilai absolute yang universal, 24) selalu konsisten antara idialisme dan perbuatan, 25) selalu menjaga integritas atas dasar moralitas yang tinggi, 26) keterikatan akan dianggap sebagai hal yang mempersulit untuk setia kepada standar moral yang tinggi, 27) selalu terbuka dalam pengambilan keputusan dan meminimalkan kerahasiaan, dan 28) sederhana, rendah hati.
Karakter yang dimiliki oleh pemimpin yang berjiwa negarawan sepertinya masih sangat langka di Indonesia. Partai politik sulit untuk mencari, menemukan dan mendapatkan pemimpin seperti itu. Itulah mengapa banyak pemimpin atau yang disebut politisi sering melakukan hal-hal yang bukan menjadi kewenangannya. Menjalankan tugas melebihi apa yang sudah diamanahkan oleh undang-undang. Tugas dan fungsi tidak dijalanan sesuai dengan prosedur. Itulah yang menyebabkan penegak hukum sangat sibuk.
 Berdasarkan data dari Kemendagri per Januari 2014, sudah ada 311 kepala daerah yang tersandung kasus korupsi atau dengan kata lain sekitar 65% dari jumlah kepala daerah. Belum lagi melihat jumlah anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tersangkut masalah ini jumlahnya jauh lebih besar. Kasus seperti ini tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh gagalnya partai politik menjalankan kaderisasi.
Kaderisasi partai politik dewasa ini sepertinya lebih mengarah ke arah kaum kapitalis. Dimana kaum kapital-lah yang mampu menyediakan modal lebih untuk memperpanjang nafas dan melembarkan sayap partai politik dalam mempertahankan dan merebut kekuasaan. Modal memang menjadi suatu amunisi utama partai politik dalam menghadap demokrasi langsung. Namun, kebutuhan partai politik pada modal ini memberikan dampak yang negatif pada keberlangsungan berbangsa dan bernegara. Hal seperti inilah yang ditakutkan oleh Plato[1].
Partai politik perlu mengubah paradigma dalam melakukan kaderisasi. Kaderisasi yang saat ini dan yang sudah dilakukan oleh partai politik secara general bisa dikatakan gagal. Partai politik harus mulai berbenah dan menentukan indikator yan pasti dalam menjaring kader. Hal yang paling perlu diperhatikan dalam kaderisasi partai politik adalah pendidikan, pengalaman organisasi, kapabalitas dan prestasi kerja yang sudah diraih olehnya. Dan yang terpenting adalah melihat  skill dan attitude. Sikap sangat penting, karena ini berhubungan dengan etika dan moral dari seorang kader. Pengetahuan yang luas akan menjadi binasa ketika pemimpin itu tidak memiliki etika.
Partai politik harus bisa menyiapakan kader yang memang memiliki kapabilitas dan integritas sehingga bisa mendapatkan trust dari rakyat. Rakyat akan memberikan penghargaan yang luar biasa tingginya apabila hal itu bisa dilakukan oleh partai politik. Tingkat golput akan secara otomatis turun. Sosialisasi pemilu tidak akan memakan anggaran yang besar. Cukup dengan partai politik mampu memberikan bukti kepada konstituen, maka mereka akan senang hati mengamanahkan masa depannya kepada para wakilnya.
Sosok pemimpin negarawan seperti Soekarno, Hatta, Syahrir dan tokoh perjuangan lainnya akan bisa lahir kembali ketika partai politik menjalankan tugas dan fungsi kaderisasi dengan baik dan benar. Tentunya ini akan bisa dilaksanakan ketika elite partai tidak berpikir konservatif dalam mempertahankan status quo. Elit partai tidak boleh takut dengan sistem kaderisasi seperti ini.
Pada pemilu 2014 ini sepertinya akan masih sulit menemukan pemimpin yang negarawan. Ini tidak lain disebabkan oleh masih dominannya para incumbent yang maju dalam pertarungan. Di tingkat DPR RI, ada sekitar 90% calon yang berasal dari muka lama. Pastinya muka lama ini diberikan nomor urut teratas dibandingkan muka baru. Tentunya itu menjadi salah keuntungan dari  para incumbent.
Jadi pada pemilu 2014 ini masyarakat harus lebih selektif dalam melihat para calon dari partai politik. Jangan sampai memberikan peluang kepada para kader partai yang tidak memiliki kompetensi dan tidak amanah. Pilihan ada ditangan rakyat, mau pemimpin yang negarawan atau mau pemimpin yang ber-kepeng.


[1] Plato adalah seorang filsuf Yunani Kuno yang sangat menentang kekuatan ekonomi dilibatkan dalam urusan politik, karena akan sarat dengan kepentingan para pemilik modal, sehingga walfare state tidak akan bisa dicapai.