INDONESIA HARUS TEGAS

Oleh: Dedet Zelthauzallam

Dalam beberapa bulan terakhir ini, isu penyadapan menjadi suatu perbincangan yang menarik dan hangat bagi dunia internasional. Ini berawal dari pengakuan Snowden yang mengatakan bahwa Amerika Serikat melakukan penyadapan kepada masyarakat Amerika maupun beberapa pimpinan dunia. Dengan adanya pengakuan dari Snowden ini membuat hubungan internasional negara yang disadap Negeri Paman Sam menjadi retak.

Isu penyadapan atau bisa juga disebut “spionisasi” ini juga tidak terlepas dari Indonesia. Indonesia juga menjadi negara yang mengalami penyadapan dari Amerika Serikat dan Australia. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri, Marty Netalegawa, meminta penjelasan dari pemerintah Amerika dan Australia. Namun ternyata jawaban dari kedua pihak tidak memberikan suatu informasi yang jelas. Hanya bersifat asal-asal saja.

Kekesalan Indonesia terhadap Australia bertambah, setelah mncul laporan terbaru dari dua Koran yang selama ini getol memberitakan bocoran Snowden, The Guardian dan Sydney Morning Herald. Kali ini muncul kabar bahwa telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan para meeterinya, bahkan sampai Ibu Negara, Ani Yudhoyon pun pernah disadap oeh intelejen Australia. (Viva News, 19 Novembar 2013).

Dalam menanggapi masalah tersebut, banyak para pejabat negara memberikan reaksi keras, mulai dari presiden, menteri sampai anggota legislatif mengecam atas tindakan yang dilakukan oleh Australia. Presiden Susilo Bambang Yudoyono langsung memberikan intruksi kepada Kemenlu dan BINuntuk menyelidiki dan mendeteksi penyadapan terhadap pejabat Indonesia.

Pastinya dengan adanya isu ini, hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia akan memanas. Ada kemungkinan besar, duta besar Indonesia untuk Australia akan ditarik. Ini memang perlu dilakukan untuk membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki karakter seperti pada zamannya Soekarno.

Pernyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, sangat disayangkan. Sangat tidak pantas dikatakan oleh seorang petinggi negara. Tony Abbott mengatakan bahwa pemerintah negara itu pasti juga mengetahui bahwa semua administrasi di suatu negara melakukan hal serupa, yaitu mengumpulkan informasi. Tony Abbott juga menambahkan bahwa tugas utama saya melindungi dan meningkatkan kepentingan nasional Australia. Saya tidak akan beranjak dari tujuan itu dan akan terus konsisten dengan tugas itu.

Pernyataan Tony Abbott ini memberikan sinyal bahwa pemerintah Australia memang benar melakukan peyadapan dan mendukung penuh atas kegiatan tersebut. Ini pastinya sangat mencoreng sistem demokrasi yang selalu dielu-elukan oleh barat, khususnya Amerika dan Australia. Mereka selalu berbicara tentang HAM, tetapi malah mereka yang melanggar.

Aneh memang, tetapi ini sudah terlanjur diketahui oleh dunia. Indonesia harus mengambil langkah yang tegas, kalau perlu Dubes RI untuk Australia ditarik. Ini untuk memberikan bukti kepadanya bahwa Indonesia bukan negara boneka, tetapi memiliki karakter dan idiologi yang tidak bisa disepelekan. Indonesia tidak boleh takut, karena ini sudah menyangkut privatisasi negara. Australia sudah berani menginjak-injak harga diri bangsa kita. Keberanian dan ketegasan Soekarno perlu dibangkitkan lagi, supaya Indonesia tidak dipandang sebelah mata oleh negara lain.

Dari aksi penyadapan yang dilakukan oleh Australia maupun Amerika Serikat, Indonesia perlu mengambil pelajaran. Pelajaran yang paling penting adalah harus lebih berhati-hati. Dengan kemajuan tehnologi, maka penyadapan yang akan dilakukan oleh negara maju akan semakin terbuka. Jadi negara berkembang seperti kita, perlu lebih waspada dalam melakukan komunikasi melalui media komunikasi.

Dengan adanya penyadapan ini juga, Indonesia perlu lebih memperkuat Badan Intelejen Negara (BIN). Pengawasan BIN terhadap intelejen negara lain perlu ditingkatkan lagi. Disini juga BIN membutuhkan tehnologi yang memang benar-benar memiliki kualitas yang tinggi untuk mendukung pencegahan aksi spionisasi lagi.