hidup

  • Indonesia.
  • Perkampungan Sasak.
  • Kantor Gubernur.
  • Sukarno.
  • Lombok.

Wednesday, 12 November 2014

EKSISTENSI NKRI (BUKAN) HARGA MATI

Oleh: Dedet Zelthauzallam
Berita cukup mengejutkan, bagi saya, datang dari bagian ujung utara Republik ini, Pulau Borneo, tepatnya dari Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimatan Timur. Ada 10 desa di satu kecamatan, Kecamatan Long Apari, yang ingin memisahkan diri dari ibu pertiwi untuk bergabung menjadi warga Serawak, Malaysia. Alasannya pun sangat tak mengenakkan untuk didengar, yaitu kesejahteraan, lebih khusus kelaparan.
Belum lagi isu yang sempat muncul dari pulau yang sama, Kalimantan, untuk ingin melakukan refrendum. Refrendum ini pun disebabkan oleh tidak terakomodirnya putra daerahnya untuk menduduki jabatan pembantu presiden. Ditambah dengan alasan pemerintah sering alfa terhadap pulau yang dijuluki sebagai paru-paru dunia ini, sehingga mereka menuntut ada hal lebih dari pusat.
Apa yang terjadi di Pulau Borneo sepertinya menjadi sebuah teguran bagi pemerintah untuk lebih bisa melaksanakan perannya dengan baik dan benar. Jangan sampai hal itu tak direspon yang kemudian mengakibatkan rentetan-rentetan permasalahan lainnya, sehingga akan merusak bingkai NKRI yang sudah diharga matikan oleh para pahlawan pejuang Republik ini.
Sepertinya pemerintah tak mau kejadian Timur-Timur maupun Pulau Sipadan dan Ligitan terulang kembali sehingga pemerintah langsung merespon cepat dengan melakukan pengiriman makanan langsung ke lokasi. Melalui BPKP2DT bekerjasama dengan TNI, pemerintah mendistribusikan makanan dengan jumlah yang cukup untuk menahan jeritan masyarakat.
Langkah sigap pemerintah patut diberikan apresiasi yang tinggi. Namun sepertinya kesigapan itu hanya bersifat semu. Dikatakan demikian karena pemerintah pusat lebih sibuk dengan hal-hal yang sebetulnya, menurut saya, tak terlalu perlu. Sepertinya pemerintah lebih masih sibuk dengan wacana pengosongan kolom agama. Padahal hal itu tak terlalu penting, jauh lebih penting bagaimana menjadikan daerah perbatasan bisa menjadi gerbang utama dan paling pertama bagi memperkenalkan Republik ini ke manca negara.
Belum lagi anggota legislatif kita, DPR, yang masih terlalu sibuk dengan urusan internnya yang malah menghambat kinerja DPR itu sendiri. Kesibukan DPR sepertinya tak akan menghasilkan hasil yang cukup memuaskan ketika mereka masih terperangkap dengan perebutan kekuasaan. Padahal pemerintah selaku mitra kerjanya perlu membicarakan masalah yang urgen, seperti masalah yang terjadi di Kalimantan.
DPR pun terperangkang dengan tiga kartu sehat yang digulirkan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Mereka lebih vokal atau hobi mengkritik hal ini daripada mereka memperbaiki diri terlebih dahulu. Seharusnya dengan adanya kejadian ini, kasus Kalimantan, anggota dewan yang terhormat bersama pemerintah sama-sama berbicara mencarikan solusi. Jangan hanya bisa saling salah menyalahkan. Mereka sama-sama terjun memberikan solusi kepada masyarakat. Salah satunya adalah dengan adanya tiga kartu sakti ini.
Tiga kartu sakti ini dengan segala kekurangannya tentunya akan menjadi obat dari jeritan mereka. Mereka membutuhkan kehadiran para pemimpin (pemerintah) yang benar-benar mengilhami rakyat dengan segala daya dan upaya, bukan hanya bisa berbicara lantang saling salah menyalahkan, tetapi ada action.
Rakyat menunggu kehadiran pemerintah. Pemerintah melalui fungsinya, salah satunya pelayanan, harus segera hadir tanpa alfa kepada mereka yang ada di perbatasan, bukan hanya di Kalimantan Timur, tetapi diseluruh daerah perbatasan maupun daerah-daerah yang masih dianak tirikan.
Pemerintahan baru yang dinahkodai oleh Jokowi harus bisa lebih baik dari pemerintahan sebelumnya. Dengan semangat revolusi mental, Jokowi-JK harus mengaplikasikan salah satu pepatah dari negeri Tirai Bambu yang menyatakan bahwa “rakyat adalah yang terpenting. Setelah itu negara dan terakhir adalah penguasa”. Sepertinya hal itu sejalan dengan roh Pancasila maupun tri sakti yang menjadi jargon Bung Karno yang kemudian sering diucapkan oleh Jokowi pada masa kampanye.
“NKRI Harga Mati” harus tetap menjadi jargon seluruh rakyat Indonesia, khususnya pemerintah. Pemerintah harus bisa hadir dimana-mana supaya NKRI selalu utuh. Bukan hanya utuh tetapi bisa satu menyatu membentuk sebuah kekuatan dalam menghadapi era globalisasi yang semakin tanpa batas.