PBL DI KOTA MANADO

Oleh: Dedet Zelthauzallam

Dewasa ini, kebersihan lingkungan menjadi hal yang sangat urgen bagi setiap daerah, khususnya daerah perkotaan. Kebersihan bisa dikatakan menjadi suatu isu yang terus menerus disorot. Banyak kota-kota besar di Indonesia sudah mulai melakukan terobosan-terobasan dalam meningkatkan kebersihan lingkungan. Mulai dari cara mengeluarkan perda-perda tentang kebersihan, pengelolaan sampah dan lainnya.

Di Kota Manado ada suatu  program pemerintah kota yang bisa dinilai sangat bagus. Program yang dimaksud adalah program Pembangunan Berbasis Lingkungan (PBL). PBL ini merupakan suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian dan partisipasi semua masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Jadi, pembangunan di Kota Manado sangat fokus di tingkat lingkungan. Ini bisa dilihat dari anggaran yang dikeluarkan oleh pemkot bagi setiap lingkungan.

Anggaran yang diberikan Pemerintah Kota Manado kepada setiap lingkungan adalah 75 juta per tahun. Anggaran 75 juta ini diberikan sebagai dana bagi setiap kepala lingkungan untuk membangun lingkungan masing-masing, khususnya masalah kebersihan.

Dengan adanya PBL ini, maka masyarakat Kota Manado memiliki peran sangat penting. Pemkot juga melakukan perlombaan-perlombaan supaya masyarakat makin termotivasi dalam menjaga lingkungan tetap bersih.

Dengan adanya PBL ini juga, masyarakat Kota Manado menjadi lebih bisa mengelola sampah, karena setiap lingkungan diharuskan membangun bank sampah. Bank sampah ini bertujuan untuk mengolah sampah supaya bermanfaat menjadi pupuk kompos atau lainnya.

Program PBL di Kota Manado perlu menjadi dicontoh oleh kota lainnya, supaya semua masyarakat memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan.

BENTUK HUBUNGAN EKSKUTIF DAN LEGISLATIF

Oleh: Dedet Zelthauzallam

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem demokrasi menurut Montesquieu mengenal tiga pembagian kekuasaan, yaitu ekskutif, legislative dan yudikatif. Ke tiga lembaga ini memiliki fungsi dan tugas yang berbeda-beda. Dari ketiga lembaga ini diharapkan bisa mencapai pemerintahan yang good government.

 Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi sudah menerapkan ajaran dari Motesquieu tentang pembagian kekuasaan. Ini bisa dilihat dari lembaga negara yang ada di Indonesia. Ekskutif terdiri dari presiden dan jajarannya, legislative terdiri dari DPR/MPR/DPD dan yudikatif terdiri dari MA, MK, KPK, dan sebagainya.

Perlu diketahui bahwa ketiga lembaga tersebut memiliki tupoksi yang berbeda-beda, namun tidak bisa terpisahkan satu dengan lainnya.

Hubungan antara ekskutif dan legislative itu sangat penting dalam menjaga proses terselenggaranya pemerintahan yang baik. Di Indonesia, antara legislative dan ekskutif sering sekali terjadi kongkalingkon, baik dalam masalah anggaran, kebijakan dan lainnya. Dalam hal hubungan, ekskutif dan legislatife ada yang bersifat positif dan negative.

Ada tiga bentuk hubungan yang sering terjadi antara ekskutif dan legislative, yaitu:

1.    Bentuk hubungan searah positif

Yaitu hubungan antara ekskutif dan legislative memiliki visi/tujuan yang sama dalam mencapai tujuan negara dan menciptakan pemerintahan yang good governent. Hubungan ini tidak dilatarbelakangi oleh kepentingan kelompok atau partai, tetapi lebih kepada pengamdian kepada negara.

2.    Bentuk hubungan konflik

Adalah hubungan antara ekskutif dan legislative itu bertentangan, sehingga menyebabkan masalah di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan yang ingin dicapai antara ekskutif dan legislative berbeda-beda.

3.    Bentuk hubungan searah negative

Maksud dari hubungan ini adalah antara ekskutif dan legislative bekerjasama untuk melakukan tindakan yang merugikan negara, misalnya melakukan korupsi berjemaah, permainan anggaran, membuat kebijakan yang hanya mementingkan individu dan lainnya.

Apabila melihat tiga bentuk hubungan di atas, maka bisa disimpulkan di Indonesia saat ini masih didominasi oleh hubungan searah negative. Bentuk hubungan antara lembaga negara di Indonesia harus diubah ke arah yang positif, sehingga tujuan dari negara Indonesia bisa dicapai.

DIBALIK GAGALNYA KOTA MANADO MENDAPATKAN ADIPURA KENCANA

Oleh: Dedet Zelthauzallam

Pada tanggal 10 Juni 2013 di Istana Negara dilakukan pengumuman pemenang Adipura. Adipura merupakan suatu penghargaan yang diberikan kepada kota di seluruh Indonesia yang mampu menjaga dan mengelola kebersihan lingkungan perkotaan. Adipura ini merupakan salah satu program dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Piala Adipura ini langsung diserahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada bupati/walikota yang daerahnya menjadi juara.

Untuk tahun 2013, Kota Manado kembali mendapatkan piala Adipura. Ini berarti menjadi suatu prestasi yang dikatakan luar biasa, karena dalam tujuh tahun berturut-turut Kota Manado mendapatkan penghargaan bergengsi ini. Namun yang perlu disayangkan adalah ketidakmampuan Kota Manado untuk meraih Adipura Kencana. Padahal di tahun ini, Manado sudah masuk dalam katagori peraih Adipura Kencana bersama Kota Malang dan Kota Balikpapan untuk katagori kota besar. Tetapi, Kota Manado hanya mampu berada di urutan ke dua, kalah dengan Kota Balikpapan.

 Ketidakmampuan Kota Manado meraih Adipura Kencana tidak terlepas dari masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjaga lingkungan tetap bersih, bebas dari sampah. Di Manado bisa dikatakan partisipasi masyarakat masih kurang.

Kota Manado di bawah pimpinan GS Vicky Lumentut dan Harley AB Mangindaan, sebenarnya sudah memiliki program yang bisa dikatakan sangat bagus untuk menjaga lingkungan tetap bersih, yaitu program Pembangunan Berbasis Lingkungan (PBL). Namun, PBL ini masih belum terealisasi secara maksimal di seluruh lingkungan. Masih banyak lingkungan di Manado yang bisa dikatakan kotor, yang hanya melaksanakan pembersihan pada saat ada kunjungan saja.

Banyak hal yang masih perlu dibenahi oleh pemerintah Kota Manado untuk bisa meraih Adipura Kencana. Yang paling penting adalah paradigma dari seluruh masyarakat Kota Manado harus diubah, mulai dari walikota sampai masyarakat umum. Kebanyakan masyarakat Manado melakukan dan melaksanakan kebersihan lingkungan pada saat menjelang penilaian Adipura. Kalau Adipura sudah lewat masyarakat tidak peduli lagi dengan lingkungan. Yang anehnya sampai-sampai tong sampah yang ada disimpan setelah penilaian Adipura. Kalau seperti itu berarti orientasi hanya pada adipura. Seharusnya semangat untuk menjaga lingkungan tetap ada dalam diri masyarakat Manado baik pada saat penilaian Adipura maupun tidak.

Sesuai dengan hasil pengamatan di lapangan, ada banyak titik yang perlu dibenahi di Kota Manado, khususnya di seputaran Jalan A.A. Maramis Kecamatan Mapanget. Jalan A.A Maramis bisa dikatakan sebagai gerbang utama masuknya orang luar ke Manado, karena letaknya sangat strategis menghubungkan Bandara Samrat ke pusat kota. Seharusnya pemerintah Kota Manado lebih fokus melakukan pembersihan dan pemangkasan rumput di area jalan ini. Banyak tempat di seputaran jalan ini yang bisa dikatakan masih kurang diperhatikan, lebih khususnya di Monumen A.A. Maramis. Bayangkan saja monumen ini dipenuhi rerumputan dan sampah.

Besar harapan saya kepada pemerintah Kota Manado untuk bisa lebih meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Untuk pemerintah Kota manado juga saya harapkan lebih memperhatikan lagi cagar budaya yang ada, khususnya monumen A.A Maramis yang sudah sangat parah, karena sudah tidak terawat lagi.    

INDONESIA IMPOR ASAP KE SINGAPURA

Oleh: Dedet Zelthauzallam

Kebakaran hutan di Provinsi Riau menyebabkan masalah yang makin meluas. Dampaknya bukan hanya dirasakan oleh Indonesia saja, tetapi dampaknya juga dirasakan oleh negara tetangga, Singapura dan Malaysia. Asap yang sampai ke Singapura dan Malaysia itu menyebabkan aktfitas masyarakat terganggu.

Di Singapura, asap yang dikirim dari Pulau Sumatera itu merupakan asap yang terparah dalam satu dekade terakhir. Pemerintah Singapura tidak tinggal diam. Melalui Menteri Luar Negerinya, Singapura melayangkan protes kepada Indonesia. Sampai-sampai masyarakat Singapura menyatakan bahwa pemerintah Singapura terlalu lembek terhadap Indonesia. Pernyataan tersebut perlu dipertanyakan oleh Indonesia.

Bukan hanya di Singapura, Malaysia juga terkena dampak dari kebakaran hutan di Indonesia ini. Sampai-sampai pemerintah Malaysia meliburkan sekolah di wilayah yang terkena asap. Sekitar 100 sekolah yang diliburkan di Malaysia. Sedangkan sekolah di Singapura tidak ditutup, soalnya sedag masa libur.

Berdasarkan hasil pemantuan satelit pemantau cuaca dan pendeteksi panas bumi (NOAA) milik BMKG, terdeteksi 148 titik api.Berdasarkan hasil tersebut, maka wilayah yang kebakaran sebagian besar adalah perkebunan dan hutan tanaman industry milik perusahaan asing asal Malaysia.

Dari hasil pemantuan tersebut bisa dikatakan bahwa ini merupakan ulah dari perusahaan asing yang berada di Indonesia. Jadi, seharusnya negara tetangga ikut membantu Indonesia, bukan malah menyalahkan.

Kebakaran hutan ini merupakan bencana. Kalau namanya bencana berarti sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh siapa saja. Indonesia pun demikian, tidak pernah menginginkan kebakaran hutan ini. Jadi, seharusnya negara tetangga, baik Malaysia dan Singapura tidak boleh menyalahkan Indonesia. Dengan adanya bencana ini pemerintah Singapura dan Malaysia harus ikut membantu menyelesaikan permasalahan ini.

  Untuk ke depan, pemerintah Indonesia perlu lebih memberikan pengawasan yang ketat terhadap hutan. Supaya masalah seperti ini tidak terjadi lagi. Ilegalloging maupun pemakaian yang illegal terhadap hutan harus tetap diawasi.

MASA REFORMASI ATAU ORBA?

Oleh: Dedet Zelthauzallam

Pada tahun 1998 adalah tahun yang sangat bersejarah bagi Indonesia, karena berhasil menumbangkan kekuasaan orde baru yang telah berkuasa selama 32 tahun. Zaman orde baru dikenal dengan sistem yang sangat otoriter-sentralistik di bawah pimpinan Soeharto. Sistem otoriter-sentralistik diyakini oleh banyak orang menjadi penghambat kemajuan di nusantara. Inilah yang menjadi dasar dari adanya reformasi yang dilakukan oleh rakyat Indonesia, dari mahasiswa, buruh dan masyarakat umum menuntut reformasi.

Keberhasilan menumbangkan kekuasaan Soeharto membuat sistem di Indonesia diubah, dari yang otoriter-sentralistik menjadi demokratis-desentralisasi (UU Nomor 22/1999). Sistem demokratis-desentralisasi ini diyakini akan lebih mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Namun, setelah 15 tahun masa reformasi berlaku, ternyata tidak jauh berbeda dengan zaman orde baru. Malah banyak orang yang menyatakan lebih enak zaman orde baru dari pada sekarang. Ini tidak lain disebabkan karena ketidakmampuan era reformasi untuk menjawab masalah dan tuntutan dari masyarakat.

Di era reformasi yang mengenal sistem demokratis-desentralisasi  malah membuat banyak masalah. Masalah yang paling utama adalah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) semakin meluas. KKN inilah yang menyebabkan masyarakat tidak lagi percaya dengan era reformasi ini.

Pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat tidak mampu dijawab oleh era reformasi ini. Desparitas malah makin menjauh, si kaya makin kaya, si miskin semakin miskin. Kebebasan di era reformasi ini juga menyebabkan kebebasan di Indonesia tidak menentu arah. Kebebasan yang diberikan sering kali keluar dari jalur, sehingga menyebabkan konflik di tengah-tengah masyarakat.

Zaman orde baru dan reformasi memang memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri, tergantung dari sudut pandang mana melihatnya. Lalu sistem apa yang seharusnya diterapkan di Indonesia supaya bisa mencapai tujuan negara yang tertuang di alenia ke empat UUD 1945? Haruskah kita kembali lagi ke zaman orde baru yang sistemnya otoriter-sentralistis atau tetap bertahan di era reformasi yang demokratis-sentralistis seperti saat ini. Atau malah Indonesia akan mengarah ke sistem yang baru selain ke dua sistem itu. Mari kita berikan pendapat dan saran sistem apa yang sebenarnya cocok di Indonesia.

MEMPERTANYAKAN MASA HUKUMAN DI INDONESIA

Oleh: Dedet Zelthauzallam

Indonesia merupakan negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum telah ditegaskan dalam UUD 1945. Ini berarti pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Dewasa ini bisa dikatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum sudah menunjukkan tajinya, karena sudah agak berani. Kemajuan ini bisa dilihat dari makin banyaknya pejabat negara yang diadili. Meskipun demikian, hukum di Indonesia masih banyak kekurangan, baik itu dari peraturan (UU), penegak hukum maupun sarana prasarana hukum.

Dari sekian banyak proses hukum yang telah diputuskan di pengadilan. Ada beberapa keanehan yang masih dipertanyakan. Banyak kongkalingkong yang masih terjadi antara penegak hukum dengan tersangka.

Keanehan yang paling saya pertanyakan di dalam putusan hakim adalah hukuman yang diberikan terlau banyak di bawah 5 tahun. Menurut saya ini merupakan suatu permainan di dalam lembaga peradilan. Dimana seorang tersangka yang berlatar belakang politisi atau anggota DPR, akan berusaha untuk mendapatkan hukuman di bawah 5 tahun. Ini tidak lain untuk tetap mempertahankan karirnya sebagai seorang politis, karena dalam peraturan mantan narapidana akan bisa menjadi calon legislative kalau hukuman di bawah 5 tahun. Sedangkan kalau hukuman 5 tahun atau lebih harus menunggu 5 tahun lagi setelah lepas dari bui.

Kalau aturan PNS mengatur lamanya penjara di atas 4 tahun atau lebih pegawai bersangkutan akan diberhentikan sebagai PNS, baik itu atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak hormat.  

Dari ke dua aturan tersebut bisa kita lihat bagaiaman sangsi yang diberikan oleh kebanyakan hakim di Indonesia. Salah satu contohnya adalah hukuman Angelina Sondakh. Angelina Sondakh hanya dihukum 4 tahun, padahal Angie dituntut 12 tahun penjara. Dibalik hukuman Angie ini saya kira ada hubungannya dengan aturan di atas.

Jadi, sekali lagi saya sangat mempertanyakan maksud hakim banyak memberikan hukuman di bawah 5 tahun kepada para politisi yang notabenenya dalam hukum bisa dihukum melebihi 5 tahun. Ini adalah hal yang saya pertanyakan sebagai masyarakat awam. Semoga hukum di Indonesia makin hari makin baik, sehingga keadilan di Indonesia bisa ditegakkan.

KERICUHAN PENOLAKAN BBM OLEH MAHASISWA

Oleh: Dedet Zelthauzallam

Rencana kenaikan BBM oleh pemerintah menimbulkan pro dan kontra. Saat ini bisa dilihat bagaimana reaksi dari kalangan yang kontra terhadap kenaikan BBM. Mereka yang kontra kebanyakan dari kalangan mahasiswa. Mahasiswa yang menolak kenaikan BBM caranya sangat radikal, sampai-sampai mereka bentrok dengan aparat keamanan dan masyarakat umum. Mahasiswa yang menolak tersebut mengatas namakan masyarakat kecil.

Sudah benarkah mahasiswa bertidak seperti itu? Kalau dari sudut pandang saya kurang tepat. Meskipun saat ini kita berada di era demokrasi yang memberikan kebebasan. Namun, kebebasan yang ada jangan sampai menimbulkan masalah bagi ketertiban umum, apalagi masyarakat. Seharusnya mahasiswa sebagai agent of change harus mampu berpikir lebih profesional lagi. Professional dalam arti jangan mudah terprofokasi oleh oknum yang memiliki kepentingan dalam area politik. Jangan mau mahasiswa dijadikan kambing hitam oleh para penggila jabatan.

Kalau dilihat saat ini, kebanyakan dibalik aksi mahasiswa pasti ada yang menukanginya. Percaya tidak percaya ini kenyataan di intern masing-masing organisasi. Jadi bisa dikatakan idialisme dalam diri mahasiswa itu sangat kurang.

Kalau kita kembali ke masalah kenaikan BBM, seharusnya mahasiswa berpikir lebih mendalam lagi. Mendalam dalam arti harus dianalisa apa penyebab utama pemerintah menaikkan BBM. Jangan sampai terbawa oleh opini yang tidak benar.

Selanjutnya baca di http://dedetzelth.blogspot.com/2013/06/bbm-naik-pro-rakyat-kecil.html?spref=tw&m=1.

MENGENANG A.A. MARAMIS

Oleh: Dedet Zelthauzallam

Mr. Alexander Anries Maramis merupakan salah satu pahlawan nasional di Indonesia yang bisa dikatakan belum terlalu populer. A.A. Maramis adalah seorang pahlawan nasional yang memiliki jasa yang besar dalam memerdekakan Indonesia.  Beliau lahir di Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 20 Juni 1897 dan wafat pada tahun 1977.

A.A. Maramis pernah menjabat berbagai jabatan penting, diataranya Menteri Keuangan pertama RI, anggota BPUPKI, anggota KNIP. Selain itu juga, A.A. Maramis adalah salah satu orang yang mendatangani Piagam Jakarta yang sekarang UUD 1945 dan Beliau masuk sebagai Panitia Lima yang ditugaskan dalam perumusan Pancasila.

Perlu diketahui juga, A.A. Maramis pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Pemerintah Darurat di India pada saat agresi militer Belanda II. Beliau juga pernah menjadi duta besar dibeberapa negara, antara lain Jerman Barat, Filipina dan Uni Sovyet.

Berkat jasanya yang besar, maka pemerintah Republik Indonesia menerima penghargaan Bintang Mahaputera dan Bintang Gerilya.

Monumen A.A. Maramis di Kota Manado

Di daerah kelahirannya, A.A. Maramis dibuatkan sebuah monumen untuk mengenang Beliau. Tugu A.A. Maramis terletak di Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara. Saking dihormatinya Beliau sebagai salah satu putra terbaik Sulawesi Utara, maka jalan dari Bandara Sam Ratu Langi diberi nama Jalan A.A. Maramis.

Namun saya sayangkan setelah melihat monumen dari A.A. Maramis di Kecamatan Mapanget, Manado sangat memprihatinkan. Monumen A.A. Maramis tidak teawat lagi. Beginilah kelemahan dari kita, sering melupakan jasa para pahlawan kita.

Saya berharap Pemerintah Kota Manado atau Provinsi Suluwesi Utara bisa merawat monumen dari pahlawan nasional ini.  

KAPAN KJS DAN UNIVERSAL COVERAGE ADA DI NTB?

Oleh: Dedet Zelthauzallam

Di era pemilihan langsung, banyak calon pemimpin baik itu bupati, gubernur dan presiden menawarkan visi/misi yang bisa dikatakan serba gratis. Mulai dari pendidikan gratis, kesehatan gratis, pelayanan administrasi gratis dan lainnya. Ini dimaksudkan tidak lain tidak bukan untuk bisa meraup suara terbanyak. Visi dan misi yang serba gratis ini tidaklah salah. Ini malah sangat menguntungkan bagi masyarakat, khususnya kalangan bawah.   

Di beberapa daerah di Indonesia sudah bisa kita lihat berapa banyak program dari gubernur dan bupati/walikota yang serba gratis. Misalnya program dari pemerintah DKI Jakarta di bawah pimpinan Jokowi-Ahok bisa dikatakan menjadi trend center, karena lebih banyak diliput oleh media. Program dari Jokowi-Ahok adalah Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Dua program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan lebih kepada masyarakat, khususnya dalam aspek kesehatan dan pendidikan.

Program KJS dari Jokowi bukan satu-satunya program kesehatan gratis di Indonesia. Ada beberapa daerah kabupaten/kota yang sudah melaksanakan program seperti itu, salah satunya adalah Kota Manado. Kota Manado di bawah pimpinan Vicky Lumentut dan Harley AB Mangindaan telah melaksanakan program kesehatan gratis bagi masyarakat Kota Manado.

Pelayanan kesehatan gratis di Kota Manado, Sulawesi Utara dikenal dengan nama UNIVERSAL COVERAGE (UC).  UC ini bertujuan untuk memberikan pelayanan pengobatan gratis bagi seluruh masyarakat Kota Manado. UC ini bisa dinikmati oleh siapa saja, asalkan memiliki KTP yang berdomisili Kota Manado dan Kartu Keluarga (KK). Jadi masyarakat Manado sangat gampang dan mudah mendapatkan pelayanan kesehatan.

KJS dan UC merupakan contoh pemberian pengobatan gratis bagi masyarakat di DKI Jakarta dan Kota Manado. Ini perlu dicontoh oleh pemerintah daerah lainnya, khususnya NTB. Namun untuk Provinsi NTB program seperti itu akan sulit terlaksana. Mengingat anggaran daerah masih sagat minim. Jadi, masyarakat NTB harus bersabar untuk menunggu program seperti ini bisa terealisasi di NTB.

HARI JADI, BUDAYANYA ORANG SULAWESI UTARA

Oleh: Dedet Zelthauzallam

Indonesia memang memiliki budaya yang sangat plural. Antara daerah yang satu dengan daerah lainnya memiliki perbedaan, baik suku, agama, budaya dan ras. Ini memberikan warna tersendiri bagi bangsa Indonesia. Perbedaan yang ada antar daerah harus tetap saling menghargai dan menghormati, sehingga tidak menimbulkan konflik antar daerah.

Di Sulawesi Utara ada banyak perbedaan yang saya temukan dengan daerah asal saya Nusa Tenggara Barat (NTB). Perbedaan utamanya adalah dari segi agama. Di Sulawesi Utara agamanya mayoritas Kristen, sedangkan di NTB mayoritas muslim.

Selain agama, ada suatu kebudayaan di Sulawesi Utara yang saya katakan sangat unik, yaitu perayaan hari jadi (ulang tahun). Perayaan hari jadi ini merupakan suatu kebiasaan masyarakat Sulawesi Utara yang bisa dikatakan turun temurun dan terus dilaksanakan. Mau tua, muda dan anak kecil wajib hukumnya memperingati hari kelahirannya. Cara memperingatinya adalah dengan membuat pesta makan-makan.

Perayaan hari jadi ini merupakan bentuk rasa syukur atas umur yang diberikan Tuhan kepadanya. Dalam perayaan hari jadi ini, makanan yang wajib disajikan adalah kue lapis dan mie. Filosofinya kue lapis adalah menggambarkan umurnya akan berlapis-lapis, sedangkan mie filosofinya adalah untuk menggambarkar umurnya panjang seperti mie.

Bisa dibayangkan bagaimana di Sulawesi Utara itu setiap harinya tidak akan pernah terlewati tanpa pesta. Pasti setiap hari ada yang merayakan hari ulang tahunnya. Darisini bisa kita katakan bahwa bisnis rumah makan merupakan bisnis yang paling menjanjikan di Sulawesi Utara.   

Selain agama dan budaya, masih banyak sekali perbedaan antara NTB dengan Sulawesi Utara, baik itu dilihat dari bahasa, kebudayaan, ras dan lainnya. Namun yang saya mau katakan adalah perbedaan yang ada bukan menjadi penghalang antar daerah untuk bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana semboyan di Sulawesi Utara yang mengatakan “torang samua bersaudara” artinya semua kita bersaudara.

BBM NAIK, PRO RAKYAT KECIL

Oleh: Dedet Zelthauzallam

Akhir-akhir ini, isu kenaikan BBM menjadi pembicaraan hangat di Indonesia. Pro dan kontra terhadap rencana kenaikan BBM jenis premium dan solar pun muncul. Banyak kalangan yang mengatakan jika pemerintah menaikkan BBM itu tidak pro dengan rakyat kecil. Namun sebenarnya pernyataan itu kurang tepat, karena malah sebaliknya. Pemerintah menaikkan BBM itu memiliki pertimbangan yang besar untuk rakyat kecil.

Rencana pemerintah untuk menaikan BBM jenis premium dan solar disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Kenaikan minyak dunia memicu pengeluaran pemerintah makin meningkat. Bisa dibayangkan anggaran negara yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk mensumsidi BBM mencapai 200 triliun lebih. Anggaran subsidi BBM ini lebih besar dibandingkan dengan anggaran kesehatan, pembangunan dan lainnya. Ini menjadi masalah besar bagi negara Indonesia.

Perlu diketahui juga bahwa harga BBM jenis premium di Indonesia bisa digolongkan paling murah, jika dibandingkan dengan negara lain. Di negara lain harga premium itu mencapai Rp 10.000,- ke atas. Misalnya di Jerman harganya Rp 19.000,- per liter, di Korea Selatan Rp 17.000,- per liter dan di negara tetangga Singapura Rp 14.500,- per liter. Sangat jauh perbedaan dengan di Indonesia yang harganya hanya Rp 4.500,- per liter.

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan BBM sebenarnya merupakan kebijakan yang harus diambil segera. Ini disebabkan karena beban negara untuk subsidi BBM setiap tahun makin meningkat. Pemerintah harus berani mengambil kebijakan ini. Menaikkan BBM bukan berarti pemerintah tidak pro dengan rakyat kecil. Melainkan menaikkan BBM merupakan kebijakan yang pro rakyat.

Kebijakan pemerintah menaikkan BBM bisa dikatakan pro rakyat kecil, karena anggaran yang digunakan untuk subsidi BBM yang mencapai ratusan triliunan lebih banyak dinikmati oleh kalangan borjuis atau menengah ke atas. Jadi rakyat kecil seharusnya senang dengan kenaikan BBM ini. Rakyat kecil jangan mau terpengaruh oleh para elite yang memiliki kepentingan untuk menolak kenaikan BBM.

Memang dampak dari kenaikan BBM akan dirasakan oleh semua golongan, baik golongan atas, menengah dan bawah. Tetapi perlu diketahui bahwa dampak dari kenaikan BBM ini ada yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek inilah yang lebih bersifat negatif ke rakyat kecil, tetapi untuk jangka panjang banyak dampak positif dari kenaikan BBM jenis premium dan solar.

Dampak jangka pendek yang bersifat negatif dapat berupa harga bahan pokok naik, ongkos jasa angkutan naik dan angka kemiskinan meningkat. Ini merupakan dampak yang sebenarnya sudah diantisipasi oleh pemerintah. Pemerintah berencana akan membuat kebijakan yang bisa meminimalisir dampak negatif dari kenaikan BBM. Kebijakan yang diambil adalah dengan memberikan  bantuan langsung sementara kepada masyarakat kecil atau miskin. BLSM merupakan kebijakan jangka pendek dari pemerintah dalam membantu mengurangi beban masyarakat kecil dalam menghadapi kenaikan BBM.

Dilain sisi dampak positif yang akan ditimbulkan dari kenaikan BBM dapat berupa penghematan anggaran, sehingga bisa digunakan untuk kepentingan lainnya. Selain itu dampak posifnya juga dapat berupa nilai tukar rupiah akan makin meningkat dan menguat.

Dampak positif dari kenaikan BBM ini juga akan membantu dalam mengurangi pencemaran lingkungan. Dimana masyarakat akan lebih mengurangi lagi penggunaan kendaraan bermotor. Hal itu juga akan mengurangi kemacetan di jalan raya. Dampak positif ini harus bisa dilihat oleh masyarakat Indonesia supaya tidak menolak kenaikan BBM.

Sekali lagi rencana kenaikan BBM oleh pemerintah harus didukung. Dimana kenaikan BBM ini akan memberikan dampak positif bagi rakyat kecil ke bawah. Anggaran subsidi BBM yang besar akan dialihkan ke sektor lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan dan lainnya. Ini akan lebih bermanfaat jika dibandingkan dengan

BULANNYA SOEKARNO, SAATNYA MENGEMBALIKAN SEMANGAT BUNG KARNO

Oleh: Dedet Zelthauzallam

Bulan Juni merupakan bulannya Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Dikatakan demikian, karena pada bulan Juni Soekarno lahir dan wafat serta untuk pertama kalinya beliau memperkenalkan Pancasila sebagai dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Blitar, Jawa Timur dari pasangan Raden Soekemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Waktu Beliau lahir namanya bukan Soekarno, tetapi Koesno Sosrodihardjo. Semasa kecil Beliau dikenal sebagai seorang anak yang sering sakit-sakitan. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa bayi atau anak yang sakit-sakitan disebabkan oleh ketidak cocokannya dengan nama yang diberikan. Oleh karena itu nama Beliau diubah menjadi Soekarno.

Pada bulan Juni juga, tepatnya pada tanggal 21 Juni 1970, Presiden Soekarno menghembuskan nafas terakhirnya  di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta. Penyebab meninggalnya Beliau banyak versi. Ada yang mengatakan Beliau meninggal, karena diracun oleh rezim orde baru dan ada versi juga karena sakit. Memang Beliau mengindap penyakit gangguan ginjal. Beliau pernah menjalani perawatan di Wina, Austria. Dokter menyarankan supaya ginjal kiri Soekarno diangkat, tetapi Beliau menolaknya dan memilih untuk melakukan pengobatan tradisional.

Pada bulan Juni juga, Presiden Soekarno untuk pertama kalinya menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara, Pancasila, pada sidang BPUPKI, lebih tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945. Gagasan dan pandangan Beliau mengenai dasar negara itu diterima secara aklamasi oleh seluruh anggota BPUPKI. Bisa dikatakan Soekarno memiliki peran yang sangat vital dalam menentukan dasar negara Indonesia. Ini merupakan pandangan Beliau yang sangat memiliki arti dan makna bagi bangsa Indonesia.

 Di bulannya Soekarno ini, seharusnya dijadikan sebagai momentum bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan. Pemikiran-pemikiran Soekarno, khususnya yang terdapat di dalam Pancasila harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Banyak pemikiran dan perbuatan Soekarno yang wajib dicontoh dan dilaksanakan. Semangat perjuangan Beliau yang menggebu-gebu untuk melawan penjajah merupakan salah satu contohnya. Beliau tidak takut dengan ancaman, siksaan dan penindasan dari pemerintah kolonial. Bayangkan saja, Soekarno sudah terlalu sering keluar masuk penjara serta diasingkan ke tempat yang benar-benar bisa dikatakan tidak ada kehidupan. Salah satu daerah pembuangan Beliau adalah di Ende, NTT. Hukuman dari para penjajah itu tidak membuat Soekarno gentar atau mundur dari perjuangannya, tetapi malah membuat semngat perjuangan Beliau bertambah. Beliau dikenal tidak kenal kompromi dengan penjajah.

Soekarno dikenal sebagai seorang presiden yang tegas dan berani. Ini bisa dilihat dari beberapa sikap Soekarno, baik di dunia internasional maupun nasional. Salah satu sikap ketegasan dan keberaniannya bisa dilihat ketika Beliau menyatakan Indonesia mundur dari keanggotaan PBB, karena tidak setuju dengan diangkatnya Malaysia sebagai anggota tetap PBB. Soekarno menyerukan untuk melawan Malaysia atau yang dikenal dengan istilah Ganyang Malaysia.

 Dibalik keberanian dan ketegasan Soekarno, Beliau juga dikenal sebagai pemimpin yang cinta perdamaian. Disaat dunia dihadapkan ke kedua kekuatan dunia saat itu, yaitu kekuatan blok barat (Amerika) dan blok timur (Uni Soviet). Soekarno tidak memilih satu dari keduanya, tetapi Beliau lebih memilih untuk membentuk suatu kekuatan yang berada di tengah, yang tidak pro Amerika maupun Uni Soviet. Beliau menjadi salah satu pioner berdirinya Konfrensi Asia-Afrika bersama PM India (Jawaharlal Nehru) dan lainnya.

Soekarno juga merupakan presiden yang memiliki kemampuan pidato yang luar biasa. Beliau dikenal sebagai orator ulung yang bisa dan mampu menyedot banyak massa dalam setiap pidatonya. Kemampuan pidato dari Beliau diakui di seluruh dunia. Ini merupakan nilai plus yang dimiliki oleh Soekarno.

Soekarno dikenal sebagai presiden yang memang benar-benar mengabdi secara tulus iklas untuk kemajuan Indonesia. Beliau tidak pernah melakukan tindakan dan perbuatan yang hanya memperkaya keluarga, kerabat dan partainya. Ini bisa dilihat dari harta yang ditinggalkan Soekarno kepada keluarganya. Bisa dikatakan presiden Soekarno adalah presiden termiskin. Sangat kalah jauh jika dibandingkan dengan harta dari Soeharto (Presiden ke-2 RI).

Meskipun Soekarno memiliki kekurangan, namun bayak pelajaran yang bisa dipetik oleh rakyat Indonesia dari sosok Soekarno. Soekarno memiliki kharisma yang sangat luar biasa sebagai seorang founding father. Sosok Soekarno ini harus menjadi tauladan bagi pemimpin Indonesia saat ini ditengah-tengah krisis kepemimpinan. Semangat dan keiklasan Soekarno menjadi seorang pemimpin harus dimiliki oleh pemimpin saat ini. Kasus korupsi yang menjadi problem utama bangsa Indonesia akan mampu diselesaikan ketika bisa mencontohi Soekarno yang bekerja tanpa pamrih.

Bisa dibayangkan bagaimana sedihnya para pahlawan bangsa ini, khususnya bagi Soekarno ketika melihat bangsa Indonesia seperti sekarang yang penuh dengan konflik kepentingan. Dimana-mana terjadi konflik, korupsi dan sebagainya. Yang harus dilakukan oleh kita sebagai penerus bangsa  adalah dengan cara kita memiliki sikap yang tulus ikhlas dalam membangun dan memperjuangkan kemajuan bangsa Indonesia.

PERAN PANCASILA DI ERA OTONOMI DAERAH

Oleh: Dedet Zelthauzallam

Pancasila merupakan dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dikatakan dasar kerena Pancasila menjadi pedoman dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dengan adanya Pancasila, maka kemajemukan yang ada di Indonesia bisa terakomodir menjadi sebuah kekuatan bagi bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara memiliki nilai-nilai yang sangat urgen dalam menyatukan perbedaan yang ada di Indonesia. Terlebih-lebih dalam menghadapi otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah merupakan suatu wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan secara luas sesuai dengan potensi daerah tersebut. Jadi di era otonomi daerah ini pemerintah daerah memiliki kekuasaan yang lebih besar untuk mengurus pemerintahannya (baca: PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah).

 Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah di era otonomi daerah ini memiliki peluang besar dalam merusak persatuan dan kesatuan. Dikatakan demikian kerena otonomi daerah akan bisa membangun sebuah ego daerah masing-masing. Ego daerah ini akan menjadi bumerang bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semangat nasionalisme akan kalah dengan ego daerah.

Lalu bagaimana caranya supaya ego daerah di era otonomi daerah tidak merusak persatuan dan kesatuan NKRI? Caranya adalah dengan kita kembali ke dasar negara, yaitu Pancasila. Arti dan makna yang ada di dalam sila-sila Pancasila harus diamalkan dalam menjalankan otonomi daerah. Dengan kita menjalankan Pancasila, maka ego daerah akan kalah dengan jiwa nasionalisme. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa Pancasila memiliki peran yang sangat vital di era otda.

   Peran Pancasila di era otonomi daerah adalah sebagai penunjuk arah. Maksudnya adalah Pancasila itu dijadikan sebagai “kompas” bagi setiap daerah dalam menentukan kebijakan, sehingga kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan tujuan nasional. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat akan bisa terkendali, kerena setiap pemerintah daerah sudah mengerti dan memahami makna dari otda yang ada di dalam sila-sila Pancasila.