JILBAB POLWAN TERBENTUR ANGGARAN

Oleh: Dedet Zelthauzallam

Penerapan aturan pemakaian jilbab bagi polisi wanita (polwan) menjadi topik yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Pemakaian jilbab bagi polwan terjadi tarik ulur. Mabes Polri beberapa waktu yang lalu mengumumkan bahwa polwan bisa memakai jilbab, tetapi selang beberapa waktu ada aturan yang diedarkan Mabes Polri yang menyatakan bahwa pemakaian jilbab bagi polwan ditunda. Penundaan ini disebabkan karena menunggu aturan yang bisa menyeragamkan model jilbab, baju dan sejenisnya. Sehingga harus menunggu anggaran baru atau anggaran tahun 2014.

Kebijakan penundaan ini pastinya membuat banyak pihak merasa kecewa. Ada juga menganggap para petinggi polri mempermainkan polwan yang sudah menggunakan jilbab. Memang kita akui bersama bahwa kebijakan penundaan oleh Mabes Polri kurang tepat.

Dengan kejadian ini, kita semakin bisa melihat bagaimana lembaga penjamin keamanan kita bekerja. Sepertinya tidak ada suatu perencanaan yang bagus sebelum mengeluarkan kebijakan. Pantaslah kalau lembaga ini dicap sebagai lembaga paling korup. Pernyataan ini sudah dilontarkan oleh banyak kalangan, termasuk ketua KPK pernah menyebutkan bahwa kepolisian adalah lembaga yang terkorup.

Seharusnya dengan banyaknya kalangan yang berpandangan seperti itu, kepolisian harus mulai berbenah di bawah kepemimpinan Kapolri barunya, Sutarman. Reformasi dalam tubuh kepolisian harus segera dilakukan. Peningkatan kesadaran dan keimanan perlu dilakukan secara kontinu. Salah satu yang sebenarnya sudah tepat dilakukan adalah pemakaian jilbab bagi polwan. Namun sangat disayangkan ketika aturan pemakaian jilbab ditunda.