PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Oleh : Dedet Zelthauzallam

Pemberdayaan diartikan sebagai proses melepaskan situasi atau keadaan ketertekanan, ketidamampuan, ketidakberdayaan, kehilangan atau keadaan otoritas, ketertinggalan, ketersisihan untuk membangkitkan diri. Menurut Prof. Talidzhu Ndraha (2000) menegaskan bahwa tujuan mutlak setiap pemebrdayaan adalah peningkatan bargaining position dan bargaining power suatu pihak agar mampu berhadapan secara relative sejajar dengan pihak lain dalam rangka menciptakan rasa keadilan bersama melalui solusi (kesepakatan) yang saling menguntungkan.

Masalah dari pemberdayaan adalah system atau struktur politik suatu Negara, yaitu kompatibilitas antara infra struktur dengan suprastruktur, antara yang mewakili dengan yang diwakili, antara pusat dan daerah (Ndraha, 2006). Ini merupakan masalah utama dalam pemberdayaan masyarakat.  Pusat sangat dominan terhadap daerah, meskipun otonomi daerah di Indonesia saat ini sudah berlangsung. Masyarakat khususnya masyarakat pelosok/kampung sangat jauh berbeda dengan masyarakat perkotaan. Pemerintah daerah maupun pusat harus tetap memperhatikan masyarakat di kampung.

Wilson (1996: 37-49) memaparkan sembilan sumber inspirasi pemberdayaan yang menyebabkan suatu organisasi merasa perlu mengadopsi konsep pemberdayaan, yaitu:

1.    Philosphical Source,

2.    Economic Souces,

3.    Power and Authority Dispersion,

4.    Role-focused Inspiration,

5.    Management Style,

6.    Quality-driven Source,

7.    The Strategic Emporment Inspiratiol Source,

8.    The Mythical Inspiratiol Source,

9.    Team Based Source.

Sembilan hal tersebut merupakan sebuah hal yang membuat pentingnya pemberdayaan dilakukan. Salah satu fungsi pemerintahan adalah pemberdayaan (empowering).

Pemberdayaan sebagai salah satu fungsi utama pemerintahan memiliki manfaat yang sangat besar, dimana kapabalitas masyarakat bisa ditingkatkan lagi. Kekurangan sumber daya manusia untuk mengolah sumber daya alam yang melimpah merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan cara pemberdayaan. Program pemberdayaan harus selalu dilakukan untuk meningkatkan IPM di Indonesia.

Menurut Prof. Talidzhu, ada beberapa program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:

1.    Pemberdayaan Politikal

Pemberdayaan ini bertujuan meningkatkan bargaining position antara yang diperintah dengan yang memerintah. Pemberdayaan political ini akan membuat brgaining power yang kuat bagi masyarakat.

2.    Pemberdayaan Ekonomikal

Maksudnya adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan yang diperintah (masyarakat) sebagai konsumen untuk berfungsi sebagai penanggung jawab sehingga masyarakat maupun pemerintah bisa mengambil keuntungan yang besar dari proses ekonomi.

3.    Pemberdayaan Sosial Budaya

Pemberdayaan ini bertujuan untuk menngkatkan kemampuan masyarakat melalui human investment guna meningkatkan nilai manusia, penggunaan dan perlakuan seadil-adilnya terhadp manusia.

4.    Pemberdayaan Lingkungan

Lingkungan adalah hal yang sangat penting dan harus dilestarikan. Pelestarian budaya hendaknya dilakukan dengan cara memberdayakan lingkungan yang ada.

5.    Pemberdayaan Struktural

Birokrasi pemerintahan hendaknya harus tetap diperdayakan. Pemberdayaan birokrasi sangat urgen demi menciptakan sebuah hubungan yang baik atara yang memerintah denan yang diperintah.