HUBUNGAN ANTARA SUPRASTRUKTUR DENGAN INFRASTRUKTUR

Suprastruktur adalah struktur pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan. Yang termasuk pada suprastruktur politik adalah lembaga-lembaga negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) yang menjadi alat kelengkapan negara dan menyelanggarakan negara.

Secara harfiah, infrastruktur politik merupakan prasarana atau prasyarat agar sarana yang dimaksud dapat berjalan. Contoh yang disebut sebagai infrastruktur politik adalah partai politik, golongan kepentingan, golongan penekan, public opinion, orang-perorangan, tokoh politik, pers, LSM-LSM, advokat-advokat, dan lain sebagainya. Mereka disebut sebagai infrastruktur politik karena mereka termasuk pranata sosial dan yang menjaid konsen masing-masing kelompok adalah kepentingan kelompok mereka masing-masing. Antara kelompok kepentingan dengan kelompok penekan mempunyai perbedaan yaitu kelompok penekan biasanya tidak duduk di pemerintahan, melainkan mereka hanya berupaya untuk memperjuangkan agar apa yang menjadi aspirasi mereka dijalankan oleh pemerintah.

Dalam perkembangannya, infrastruktur politik dan suprastrukturu politik mempunyai hubungan timbal balik satu sama lain. Menurut Prof. Sri Soemantri, suprastruktur politik berada pada bagian atas dari suatu sistem politik sedangkan infrastruktur politik berada pada bagian bawah.

Supra dengan infra tidak bisa dipisahkan apalagi di Negara demokrasi. Di Indonesia kedaulatan tertinggi ada pada rakyat (Infra). Ini sebagai buktti bahwa suprastruktur politik di Indonesia dipilih oleh, dari dan untuk rakyat. Rakyat dan pemerintahan harus memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang untuk mewujudkan keadaan yang aman dan kondusif.

Misalnya hakim MK yang berasal dari hakim MA, calon yang ditunjuk oleh presiden, dan calon yang ditunjuk oleh DPR. Kembali ke awal, bahwa anggota DPR maupun presiden sendiri adalah wakil-wakil parati politik sehingga untuk hakim MK pun tidak terlepas dari dukungan parttai politik tertentu. Selain dari sisi pemilihan hakim, kekuasaan kehakiman juga tidak dapat terlepas dari partai politik karena dalam menjalankan fungsi kehakiman, para hakim bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pada legislator yang merupakan perwakilan partai politik.