Proses Perencanaan

Walaupun proses perencanaan dalam prakteknya bercariasi, ada perencanaan besar dan ada perencanaan kecil, namun terhadap teknik-teknik dan prinsip-prinsip yang biasanya mendapat perhatian dalam proses tersebut.

Harold Koonzt mengemukakan langkah-langkah dalam proses perencanaan sebagai berikut:

a.    Penetapan tujuan/tujuan-tujuan

Tujuan biasanya ditetapkan pada awal mula pada puncak dari usaha dan dari tujuan yang telah ditetapkan pada top level ini kemudian ditentukan pila tujuan bagian-bagian organisasi yang lebih bawah. Penetapan tujuan pada awal usaha sangat penting karena tujuan tersebut memberikan petunjuk atau kunci apa yang selanjutnya harus dilakukan, apa yang harus diutamakan dan apa yang harus dilaksanakan atau dicapai oleh kebijaksanaan, prosedur, anggaran belanja, serta program yang hendak dibuat.

Tujuan yang telah ditetapkan harus dimengerti oleh sebanyak mungkin anggota organisasi, khususnya mereka yang turut bertanggung jawab terhadap terlaksananya tujuan tersebut.

b.    Penetapan premisse-premisse perencanaan

Premise adalah semacam ramalan tentang keadaan-keadaan atau kenyataan-kenyataan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mungkin akan dapat dilaksanakan untuk waktu yang akan dating, hingga dengan mudah dapat dikatakan bahwa premise-premisse itu memberikan gambarana tentang keadaan yang diramalkan atau diharapkan akan terjadi pada waktu yang akan dating.

Premise-premisse di samping harus ditetapkan penting pula untuk disetujui oleh sebanyak mungkin anggota organisasi dan harus tersebar seluas mungkin ke seluruh bagian organisasi horizontal dan vertical.

Premise-premisse terdiri dari ramalan, kenyataan-kenyataan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan.

Contoh:

Dalam usaha dagang diramalkan jenis=jenis pasaran apa yang akan terdapat pada waktu yang akan dating, barang-barang apa yang dapat diperdagangkan masa dating, tentang biaya, upah, karya, pajak, pabrik-pabrik baru, dan sebagainya. Ini semua adalah premise-premisse tentang bayangan yang akan terjadi masa dating.

Di samping ramalan tentang fakta-fakta, premise-premisse harus berdaarkan/berisi pula kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mungkin dapat dilaksanakan pada waktu yang akan dating.

Contoh:

Kalau suatu organisasi usaha mengambil kebijaksanaan memberikan 5% dari keuntungan kepada persero-perseronya sebelum 5% itu didanakan pada yang semestinya yaitu sebelum pembayaran pajak, maka kebijaksanaan pada waktu yang akan dating itu akan mempengaruhi penetapan perencanaan pada waktu yang akan dating. Demikian pula bila suatu perusahaan menanamkan modal pada perusahaan-perusahaan lain, maka kebijaksanaan ini merupakan premise baru bagi kebijaksanaan perencanaan yang akan datang.

Premise perencanaan dapat digolongkan menjadi tiga golongan:

1)    Premise yang non-controlable, yaitu premise yang tidak dapat dikuasai atau dikendalikan. Misalnya: Pertambahan penduduk pada ammasa dating, suasana politik, kebijaksanaan pemerintah dalam perpajakan dan sebagainya.

2)    Premise yang semi-controlable, yaitu premise yang setengahnya dapat dikuasai/dikendalikan dan setengahnya tidak. Misalnya: Hasil pekerjaan para pekerja, lalu lintas kerja, harga dan sebagainya.

3)    Premise yang controllable, yaitu premise yang dapat dikuasai/dikendalikan. Misalnya: Tahun depan perusahaan akan membayar upah buruh sebanyak Rp5.000,00 dan tahun depan betul-betul dilaksanakannya.

Di antara premise-premisse yang sepenuhnya dapat dikuasai ini termasuk di antaranya kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program usaha yang sepenuhnya dapat ditetapkan oleh organisasi yang bersangkutan sendiri.

Adanya kesulitan dalam penetapan premise dan adanya kesulitan untuk membuat agar premise up to date disebabkan karena setiap perencanaan sebenarnya juga merupakan premise untuk waktu yang akan dating. Kesulitan lain ialah jika dalam suatu organisasi tiap bagian organisasi mempergunakan premise yang berlainan satu sama lain. Ini akan menyulitkan jalannya usaha karena premise yang berlainan akan menimbulkan perencanaan yang berlainan pula. Karenanya untuk suatu organisasi syarat mutlaknya adalah adanya hanya satu rangkaian premise yang disetujui dan diterima oleh seluruh organisasi. Dalam hubungan ini Harold Koonzt merumuskan suatu asas tentang premise perencanaan sebagai berikut:

“… pengertian tentang dan persetujuan untuk menggunakan suatu rangkaian premise perencanaan oleh mereka yang berhubungan dengan perencanaan itu adalah suatu syarat bagi perencanaan yang terkoordinir secara baik …”

c.    Mencari dan menyelidiki berbagai kemungkinan rangkaian tindakan yang dapat diambil

Kemungkinan-kemungkinan tindakan ada yang jelas dapat segera diketahui, tapi manajer yang bijaksana akan lebih bijaksana lagi apabila dapat mencari kemungkinan-kemungkinan tindakan yang tidak dapat segera dilihat keharusannya.  Menurut Harold Koonzt kerap kali suatu kemungkinan tindakan yang dapat diambil tidak segera dapat diketahui, terbukti adalah jalan yang paling menguntungkan dalam perencanaan itu.

Kalau sudah ditemukan berbagai alternative tindakan yang dapat diambil, maka perencana harus menyelidiki berbagai kemungkinan yang dapat ditempuhnya. Ini berarti bahwa perencana harus memberikan penilaian berbagai kemungkinan yang dapat ditempuh itu.

Di dalam penilaian itu tiap-tiap kemungkinan yang dapat dilalui diselidiki untung rugi masing-masing dan juga dipertimbangkan kemungkinan faktor-faktor yang akan mempengaruhi, untuk kemudian mengambil keputusan tentang jalan yang akan ditempuh.

Dalam menilai tiap-tiap jalan yang dapat di lalui ada kemungkinan bahwa salah satu di antaranya adalah jalan yang paling menguntungkan, tetapi sebaliknya memerlukan persediaan modal tunai yang besar sedangkan pengembaliannya meminta waktu yang panjang. Sedangkan kemungkinan jalan lain yang ditempuh benar kurang menguntungkan tetapi resikonya lebih kecil. Kemungkinan-kemungkinan yang demikian ini harus dibandingkan satu sama lain untuk kemudian dapat mengambil keputusan tentang jalan mana yang akan ditempuh.

Dapat dimaklumi karena perencanaan begitu banyak menghadapi faktor-faktor yang tidak pasti dan berubah-ubah, maka penilaian terhadap kemungkinan-kemungkinan itu sangat sulit dilakukan.

Bagian terakhir ini merupakan penetapan jalan yang hendak diambil dan merupakan taraf terakhir daripada perencanaan, pada taraf mana perencanaan telah dapat diterima untuk dilaksanakan.

Setelah perencanaan dasar pada tingkat atas selesai maka proses perencanaan sebetulnya belum selesai. Rencana-rencana dasar tersebut harus diikuti dengan pembuatan rencana derivative, yaitu rencana yang lebih rendah tingkatannya yang bersumber pada perencanaan dasar yang hanya meliputi bidang dan tingkat tertentu saja. Perencanaan-perencanaan derivative ini dimaksudkan untuk merealisir dan membantu terlaksananya perencanaan dasar. Untuk itu perencanaan dasar harus dipecah-pecah lebih lanjut dalam perencanaan-perencanaan yang lebih kecil meliputi bidang-bidang tertentu dan tiap pemimpin pada bagian tertentu membebani diri dengan tanggung jawab hingga perencanaan dasar mengenai bidang tertentu tersebut menjadi kenyataan.

Prinsip-Prinsip dan Unsur-Unsur Perencanaan

1.    Prinsip-Prinsip Perencanaan (Planning)

a.    Planning harus betul-betul membantu tercapainya tujuan manajemen, maka kemungkina tindakan yang kita lakukan tidak terjadi kekeliruan sehingga tidak menimbulkan pengorbanan yang lebih besar. Itu hanya dapat terjadi jika kita memikirkan jauh-jauh sebelumnya tindakan yang akan dilakukan.

b.    Planning harus merupakan kegiatan pertama dari seluruh proses manajemen (primary activity).

Seperti yang telah kita ketahui, perencanaan merupakan syarat mutlak untuk dapat melaksanakan manajemen yang baik. Karena planning di sini memberikan pedoman, pegangan dan arah, di mana hal tersebut selalu menjadi kegiatan pertama untuk dilakukan.

c.    Planning harus mencakup seluruh kegiatan manajemen (pervasivitas).

Telah kita ketahui bersama bahwa perencanaan merupakan fungsi pokok dari manajemen. Dengan demikian berarti perencanaan harus mencakup seluruh kegiatan manajemen, yaitu organizing, directing, coordinating, dan controlling.

d.    Dalam sebuah planning harus ada alternatif, baik menyangkut bahan, waktu, tenaga kerja, biaya dan sebagainya.

e.    Planning harus mempunyai nilai efisensi dan penghematan.

f.     Planning harus melihat faktor-faktor yang urgen saja sehingga harus jelas, terang tidak bertele-tele.

g.    Planning harus mudah disempurnakan, diperbaiki atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sewaktu-waktu berubah-ubah.

h.    Harus mempunyai strategi untuk dapat diterima oleh semua pihak, agar dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

2.    Unsur-Unsur Perencanaan (Planning)

Suatu perencanaan yang lengkap dan sempurna harus memuat enam unsur, yang meliputi 5 pertanyaan  5 W + 1 H, yaitu :

a.    What: Tindakan apa yang harus dikerjakan?

Dalam hal ini haruslah dijelaskan dan diperinci aktivitas yang diperlukan, faktor-faktor yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut supaya tujuan dapat tercapai.

b.    Why: Apakah sebabnya tindakan itu dikerjakan?

Di sini diperlukan penjelasan dan ketegasan mengapa kegiatan itu harus dikerjakan dan mengapa tujuan itu harus dicapai.

c.    Where: Di manakah tindakan itu akan dilaksanakan?

Dalam planning harus memuat di mana lokasi pekerjaan itu akan diselesaikan. Hal ini diperlukan untuk menyediakan sarana dan fasilitas untuk mengerjakan pekerjaan itu.

d.    When: Kapankah itu dilaksanakan?

Hal ini diperlukan adanya jadwal waktu dan kapan dimulainya pekerjaan dampai berakhirnya pekerjaan itu.

e.    Who: Sipakah yang akan mengerjakan itu?

Dalam perencanaan tersebut harus dimuat tentang para pekerja yang mengerjakan pekerjaan itu. Di samping itu juga diperlukan kejelasan wewenang dan tanggung jawab para perugas.

f.     How: Bagaimana cara melaksanakan pekerjaan itu?

Dalam planning harus dijelaskan tekhnik, metode dan sistem mengerjakan pekerjaan yang dimaksud.

Unsur-unsur perencanaan menurut Sarwoto (1978) agar dapat diperoleh jaminan sebesar-besarnya bahwa tujan yang telah ditentukan dapat dicapai sebaik-baiknya, suatu perencanaan sebaiknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a.    Unsur  tujuan

Yaitu perumusan yang lebih jelas dan lebih terperinci mengenai tujuan yang telah diterapkan untuk mencapai.

b.    Unsur  policy (kebijaksanaan)

Yaitu metode atau cara/jalan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Yang termasuk sub b ini hanya garis-garis besarnya saja.

c.    Unsur  procedure (prosedur)

Ini meliputi pembagian tugas serta hubungannya (vertical dan horizontal) anatara msing=masing anggota kelompok secara terperinci.

d.    Unsure progress (kemajuan)

Dalam perencanaan ditentukan standar-standar mengenai segala sesuatu yang hendak dicapai. Dalam istilah Inggris standar untuk mengukur kemajuan-kemajuan suatu usaha sebagaimana direncanakan secara singkat dapat dirumuskan dengan kata-kata:

“How many” untuk kuantitasnya;

“How well” untuk kualitasnya;

“How long” untuk lamanya.

e.    Unsure programme (program)

Di dalam unsure ini tidak hanya menyimpulkan rencana keseluruhannya, sehingga merupakan kesatuan rencana, melainkan juga dalam rangka perencanaan seluruhnya itu program harus pula mengandung acara urut-urutan (sequence) pentingnya macam-macam proyek daripada perencanaan tersebut.

PENGERTIAN, TUJUAN DAN FUNGSI PERENCANAAN

Planning atau perencanaan ialah suatu rangkaian persiapan tindakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan merupakan pedoman, garis-garis besar atau petunjuk-petunjuk yang harus dituruti jika menginginkan hasil yang baik sebagaimana direncanakan.

Pertama-tama harus memusatkan apa yang ingin dikerjakan, tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang untuk organisasi serta memutuskan alat apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam rangka melakukan hal tersebut, ia harus meramalkan sejauh mana kemungkinan tersebut dapat dicapai, baik dilihat dari asep ekonomi, sosial maupun lingkungan politik tempat organisasi berorganisasi serta dihubungkan dengan sumber-sumber yang ada untuk mewujudkan rencana tersebut. Perencanaan juga mencakup fungsi budgeting, sebab budget merupakan rencana pengeluaran sejumlah uang untuk melakukan suatu tujuan.

1.    Pengertian Perencanaan

Untuk mengetahui dan memahami hakekat perencanaan, maka kita perlu mengetahui pengertian atau definisinya, di antaranya :

a.    George R. Terry: Perencanaan adalah pemulihan fakta-fakta dan usaha menghubung-hubungkan antara fakta yang satu dengan yang lain, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk menghendaki hasil yang dikehendaki.

b.    Harold Koontz dan O’Donnell: Perencanaan adalah tugas seorang manajer untuk menentukan pilihan dari berbagai alternatif, kebijaksanaan, prosedur dan program.

c.    W. H. Newman: Perencanaan adalah suatu penngambilan keputusan pendahuluan mengenai apa yang harus dikerjakan dan merupakan langkah-langkah sebelum kegiatan dilaksanakan.

d.    Dr. SP. Siagian MPA.: Perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan kegiatan menetapkan, merumuskan tujuan dan mengatur pendaya-gunaan manusia, material, metode dan waktu secara efektif dalam rangkan pencapaian tujuan.

Widjojo dalam Lembaga Administrasi Negara (1985: 31), menjelaskan sebagai berikut :  Perencanaan pada asasnya berkisar pada dua hal :

1)    Penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan.

2)    Pilihan di antara cara-cara alternatif yang efesien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut, baik untuk penentuan tujuan yang meliputi jangka waktu tertentu maupun bagi pemilihan cara-cara tersebut diperlukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria tertentu yang terlebih dahulu harus dipilih pula.

2.    Tujuan Perencanaan

Setiap kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan perlu perencanaan yang matang sesuai dengan tujuannya. Hal tersebut disesuaikan menurut bidang-bidang yang akan dicapai.

Albert Silalahi (1987: 167), menjelaskan bahwa tujuan perencanaan adalah sebagai berikut:

a.    Perencanaan adalah jalan atau cara untuk mengantifikasi dan merekam perubahan (a way to anticipate and offset change).

b.    Perencanaan memberikan pengarahan (direction) kepada administrator-administrator maupun non-administrator.

c.    Perencanaan juga dapat menhindari atau setidak-tidaknya memperkecil tumpang-tindih dan pemborosan (wasteful) pelaksanaan aktivitas-aktivitas.

d.    Perencanaan menetapkan tujuan-tujuan dan standar-standar yang akan digunakan untuk memudahkan pengawasan.

3.    Fungsi-Fungsi Perencanaan (Planning)

Sejalan dengan apa yang dikemukakan di atas, maka perlu diketahui fungsi-fungsi dari planning itu sendiri, yaitu:

a.    Menentukan titik tolak dan tujuan usaha.

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai sehingga merupakan sasaran, sedangkan perencanaan adalah alat untuk mencapai sasaran tersebut. Setiap usaha yang baik harus memiliki titik tolak, landasan dan tujuannya. Misalnya seseorang ingin pergi dari Bandung ke Surabaya naik kereta api. Di sini Surabaya merupakan tujuan, sedangkan kereta api merupakan perencanaan atau alat mencapai sasaran tersebut.

b.    Memberikan pedoman, pegangan dan arah.

Suatu perusahaan harus mengadakan perencanaan apabila hendak mencapai suatu tujuan. Tanpa perencanaan, suatu perusahaan tidak akan memiliki pedoman, pegangan dan arahan dalam melaksanakan aktivitas kegiatannya. Misalnya seorang pilot terbang melintasi Samudera tanpa mengetahui apakah ia ingin menuju ke Inggris, Belanda atau Australia, maka ia akan berada di dalam ketidak-pastian.

c.    Mencegah pemborosan waktu, tenaga dan material.

Dalam menetapkan alternatif dalam perencanaan, kita harus mampu menilai apakah alternatif yang dikemukakan realistis atau tidak atau dengan kata lain, apakah masih dalam batas kemampuan kita serta dapat mencapai tujuan yang kita tetapkan. Misalnya suatu perusahaan menetapkan tujuan bahwa omzet penjualan untuk tahun yang akan datang dinaikkan sebanyak 10%. Untuk itu ditetapkan alternatif media promosi antara lain radio, majalah dan surat kabar. Karena keterbatasan dana yang dimiliki, pilihan jatuh pada surat kabar karena dianggap realitas dan paling ekonomis. Tetapi selain itu, perencanaan yang baik memerlukan pemikiran lebih lanjut tentang surat kabar apa, hari pertemuannya dan judul iklan.

d.    Memudahkan pengawasan.

Dengan adanya planning, kita dapat mengetahui penyelewengan yang terjadi karena planning merupakan pedoman dan patokan dalam melakukan suatu usaha. Agar dapat membuat perencanaan yang baik, maka manajer memerlukan data-data yang lengkap, dapat dipercaya serta aktual.

e.    Kemampuan evaluasi yang teratur.

Dengan adanya planning, kita dapat mengetahui apakah usaha yang kita lakukakn sudah sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Sehingga tidak terjadi under planning dan over planning.

f.     Sebagai alat koordinasi.

Perencanaan dalam suatu perusahaan kadang-kadang begitu kompleks, karena untuk perencanaan tersebut meliputi berbagai bidang di mana tanpa koordinasi yang baik dapat menimbulkan benturan-benturan yang akibatnya dapat cukup parah. Dapat kita misalkan, perjalanan suatu kereta api yang dengan tanpa adanya koordinasi yang baik, kemungkinan akan terjadi tabrakan atau harus menunggu terlalu lama pada simpangan-simpangan.

4.    Latar Belakang Lahirnya Perencanaan

Suatu perencanaan lahir  bukanlah secara kebetulan melainkan ada sebab berupa inisiatif atau prakarsa dari dalam dan luar organisasi. Sebagaimana asal lahirnya suatu perencanaan meliputi berbagai sumber, antara lain:

a.    Policy top management: puncak pimpinanlah yang mengeluarkan kebijakan diadakannya perencanaan karena memang merekalah sebagai pemegang policy.

b.    Hasil pengawasan: berdasarkan hasil pengawasan terkumpullah sejumlah data dan fakta yang dibuat dalam satu perencanaan baru yang memperbaiki atau merombak yang pernah dilaksanakan.

c.    Inisiatif dari dalam: planning juga dapat lahir akibat adanya saran-saran dari pihak luar yang mungkin secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai kepentingan dengan organisasi.

d.    Kebutuhan masa depan: suatu perencanaan dibuat sebagai persiapan masa depan ataupun menghadapi rintangan dan hambatan yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN

Dalam mendalami manajemen perlu dikemukakan di sini beberapa prinsip yang perlu mendapat perhatian.

Menurut Henry Fayol, bahwa seorang manajer memerlukan pengetahun tentang prinsip-prinsip manajemen dalam rangka memimpin organisasi agar dapat berhasil baik. Menurut ia, makin tinggi tingkat seorang manajer, makin berkurang pengetahuan tekhnis yang diperlukannya, tetapi makin bertambah besar pengetahuan administrasinya.

Walaupun demikian beberapa pengetahuan tekhnis dalam bidang tertentu sebaiknya dikuasai pula. Dalam tahun 1916, Fayol mengeluarkan suatu artikel yang mendukung kesimpulan-kesimpulannya dalam suatu majalah dengan judul “Administration Industrielle”, Fayol menyebutkan fungsi-fungsi administrasi, sebagai berikut:

a.    To plan (merencanakan).

b.    To organize (mengatur orang dan barang).

c.    To command (menjelaskan pada bawahan apa yang harus dilakukan).

d.    To coordinate (mengkoordinasikan).

e.    To control (mengawasi).

Ia menyadari sejumlah prinsip yang perlu diketahui oleh seorang manajer. Di antara prinsip-prinsip yang termasyhur, antara lain:

1)  Authority (kewenangan)

Kewenangan adalah sebagai suatu bagian yang tidak dapat terpisahkan dari tanggung jawab seorang pemimpin.

Fayol menghendakkan bahwa siapa yang mempunyai kewenangan untuk memerintah harus pula berminat untuk menerima tanggung jawab sebagai konsekuensinya. Di sini kewenangan harus seimbang dengan tanggung jawab atau dapat dikatakan, jika seseorang bertanggnung jawab untuk sesuatu hasil yang telah dilaksanakan, ia harus pula diberikan kewenangan yang cukup untuk mengambil tindakan-tindakan seperlunya agar usaha dapat sukses.

      

2)  Unity of direction (kesatuan arah)

Yang dimaksud adalah satu kepala dan satu rencana untuk suatu kelompok kegiatan yang mempunyai tujuan yang sama.

Fayol dengan Gangplanks-nya (garis terputus), menjelaskan sebagai berikut:

                              A

                          B      L

                       C            M

                    D                   N

                 E                         O

               F                              P

 

A pada diagram merupakan orang tertinggi dalam organisasi, yang langsung membawahkan B dan L B, selanjutnya membawahkan C, begitu pula M.

Di sini jelas setiap komunikasi dari F ke P harus berjalan melalui satu sisi dari segitiga tersebut kepada A, yang kemudian dilanjutkan lagi ke bawah sampai ke P, yang tentu saja banyak memakan waktu.

Fayol menganjurkan bahwa garis gangplanks (garis terputus) dapat terjadi tanpa melemahkan rantai komando. Ini mungkin hanya diperlukan dalam hal apabila atasan langsung dengan ketentuan masing-masing memberitahukan atasannya untuk kegiatan-kegiatan yang telah diambilnya.

3)    Unity of command (kesatuan komando)

Setiap pekerja menerima perintah dari satu orang yaitu atasannya langsung.

1)    Division of work (spesialisasi/pembagian kerja)

Spesialisasi yaitu mempersoalkan akan kecakapan pekerjaan, kepastian serta ketepatan bagi pertimbangan output pekerja. Setiap perubahan di dalam pekerja biasanya meminta pula keharusan penyesuaian yang diakui dengan penurunan output. Dengan division of work, pengalaman dalam bidang tersebut akan banyak manfaatnya.

2)    Discipline (disiplin)

Disiplin berupa ketaatan, giat, penuh semangat dan saling menghormati. Disiplin adalah sangat diperlukan dalam melicinkan jalannya suatu usaha kerja sama dalam suatu organisasi.

Alat yang baik untuk menegakkan disiplin menurut Fayol, adalah:

(1)  Adanya atasan yang baik untuk setiap tingkatan.

(2)  Adanya suatu perjanjian, baik dengan individu-inidividu maupun serikat pekerja dengan cara yang jujur dan terang/jelas.

(3)  Adanya sanksi yang benar-benar diterapkan.

3)    Mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi (subordination of individual interest to general interest)

Baik kepentingan seseorang maupun kelompok pekerja tidak boleh melampaui batas. Untuk menjamin hal itu harus diberikan contoh yang baik. Tindakan harus sejujur mungkin, demikian pula supervisi harus bersifat tetap.

4)    Pembayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama (renumeration of personel)

Upah dan gaji menurut Fayol harus wajar (fair). Hal ini tergantung kepada:

(1)  Biaya hidup dan kondisi ekonomi dalam bidang usaha.

(2)  Nilai pekerja itu sendiri.

Setiap pembayaran imbalan haruslah pantas (sesuai), namun tidak terlalu besar dibandingkan dengan tingkat pembayaran yang berlaku pada masa itu.

5)    Sentralisasi (sentralitation)

Pemusatan perintah secara langsung kepada bawahan atau sentralisasi dari atasan. Dalam usaha yang besar, rantai komando demikian panjang, maka lebih baik dengan desentralisasi.

6)    Rantai skala (the scalar chain)

Sebuah rantai atasan dapat dijumpai pada organisasi-organisasi yang merentang dari otoritas puncak ke bawah melalui tingkatan-tingkatan yang menurun hingga jajaran terendah. Hubungan dari tingkat kekuasaan paling atas hingga paling bawah secara hierarkhis atau berjenjang.

7)    Order (keteraturan)

Order diartikan Fayol sebagai suatu tempat untuk segalanya pada tempatnya, demikian pula orang yang tepat pada tempat yang tepat pula.

8)    Equality (keadilan)

Para karyawan harus diperlakukakn dengan ramah dan secara adil jika ia menginginkan pengabdian dan loyalitas dari mereka.

9)   Stability of tenvre of personel (stabilitas personalia)

Baik pekerja dan manajer khususnya memerlukan waktu untuk mempelajari kerja mereka. Jika mereka dipindahkan dalam waktu yang pendek, maka masa belajarnya akan percuma. Pengurusan pegawai banyak sangkut pautnya dengan kemakmuran masa depannya. Perubahan-perubahan personel juga disebutkan adanya kematian dan pensiun, namum perubahan lain yang perlu adalah bagi pekerja yang cakap dan baik harus diberikan promosi.

10) Inisiatif

Manajer harus mau berkorban yang bersifat merangsang untuk timbulnya inisiatif dari bawahannya dalam batas-batas kewenangan dan disiplin. Semua ini akan sangat membantu suksesnya usaha dan memperbesar semangat bersama.

11) Esprit de corps (jiwa korps)

Manajer harus mampu mengarahkan adanya kekompakkan dan rasa kesamaan korps di antara bawahannya. Untuk hal-hal semacam ini, Fayol mengajukan bahwa komunikasi lisan (face to face control) akan lebih baik dibandingkan komunikasi tertulis, di samping manfaat lebih cepat dan lebih harmonis dalam suatu tim kerja.