KORUPSI SUBUR, PEMBANGUNAN TERBENGKALAI

Oleh: Dedet Zelthauzallam

 Kamis, 21 Mei 1998 adalah hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Dinasti Suharto yang sudah berkuasa selama 32 tahun bisa diturunkan oleh para pemuda (mahasiswa). Pemerintahan yang dikenal diktator diganti dengan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan orde baru berganti ke orde reformasi. Di era reformasi inilah akan dimulainya babak baru bagi keberlangsungan masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik untuk mencapai tujuan bangsa yang sudah tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-4.

Namun, setelah 15 tahun era reformasi berjalan, banyak permasalahan yang terjadi. Masalah yang utama adalah masalah korupsi. Korupsi malah semakin merajalela di negeri ini. Bisa dibayangkan, kasus korupsi meningkat tajam. Korupsi di era sekarang ini sepertinya dilakukan oleh semua kalangan, tidak seperti di zaman orde baru yang hanya dilakukan oleh orang-orang terdekat presiden. Malah banyak orang mengatakan kalau korupsi di zaman dahulu dilakukakan di bawah meja , tetapi sekarang dilakukan di atas meja. Ini menunjukkan bahwa korupsi semakin banyak dan tidak tahu malu. Inilah problematika pasca era reformasi. Miris memang kalau kita melihat kasus korupsi di negeri tercinta ini.

Kasus korupsi di Indonesia saat ini masih didominasi oleh kepala daerah dan anggota DPR (DPR RI dan DPRD). Sesuai dengan data dari Kementerian Dalam Negeri sampai  Juni 2013, ada 294 kepala daerah yang terjerat korupsi. Melihat data tersebut, maka kepala daerah yang sudah tersandung korupsi melebihi 50% dari jumlah daerah otonom di Indonesia. Selain kepala daerah dan wakil rakyat, ada beberapa pejabat tinggi negara yang tersandung korupsi, mulai dari mentri, kepala lembaga negara dan sebagainya.

Kasus korupsi yang terakhir bisa kita lihat adalah kasus tertangkap tangannya ketua MK, Akil Mochtar. Kasus ini membuat masyarakat semakin kecewa, karena MK merupakan lembaga negara yang mengurus konstitusi dan sengketa Pilkada. Dimana keputusan yang dihasilkan oleh MK bersifat final dan mengingat.

Banyaknya kasus korupsi di Indonesia, menjadikan saya  teringat dengan Lord Action, beliau mengatakan power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Adanya kekuasaanlah yang membuat korupsi itu terjadi. Ini saya katakan karena sejak era reformasi ditambah adanya otonomi daerah, korupsi di Indonesia semakin meningkat. Berarti adanya kekuasaanlah yang mendorong adanya kasus korupsi.

Kasus korupsi yang semakin meningkat di era otonomi daerah membuat tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah tidak bisa tercapai sepenuhnya. Otonomi daerah yang memiliki tiga tujuan mendasar, yaitu meningkatkan daya saing daerah, meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan (sesuai dengan UU 32 tahun 2004), sepertinya akan sulit bisa tercapai. Bisa dilihat banyaknya daerah otonom yang malah dikatagorikan gagal, karena tidak mampu mengelola potensi daerah dengan maksimal.

Adanya korupsi membuat banyak dampak negatif bagi negeri ini, salah satunya adalah pembangunan. Pembangunan yang dimaksud disini adalah pembangunan fisik maupun nonfisik. Bisa dilihat bagaimana anggaran negara di korupsi sampai miliaran rupiah. Padahal anggaran tersebut diperuntukkan untuk pembangunan manusia dan infrastruktur demi meningatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan di daerah otonom akan berjalan stagnan apabila korupsi terus menerus dibiarkan. Korupsi akan membuat semangat otonomi daerah menjadi terelenggu dengan banyaknya anggaran (APBD) yang disalahgunakan. Korupsi bisa-bisa akan membuat daerah otonom menjadi lebih terpuruk. Jadi, pembangunan daerah otonom harus diimbangi dengan pemberantasan korupsi.

Pemberantasan korupsi di negeri ini seharusnya dilakukan dengan tanpa memandang bulu. Maksudnya disini jangan memberikan peluang bagi sekelompok orang, partai maupun organisasi tertentu untuk berbuat korupsi. Penegak hukum harus bisa menuntut dengan hukuman semaksimal mungkin kepada para koruptor. Efek jera harus diberikan supaya para pejabat maupun lainnya tidak berani melakukan tindakan korupsi.

Saat ini, sepertinya lembaga pemeberantasan korupsi kita masih belum maksimal dalam memberikan hukuman koruptor. Bisa dilihat bagaimana hukuman para koruptor di negeri ini tidak setimpal dengan besarnya uang yang dikorupsi. Misalnya, Angelina Sondakh dan Nazaruddin hanya dihukum lima tahun kurang. Padahal mereka sudah terbukti melakukan tindakan korupsi yang merugikan negara sampai miliaran rupiah. Seharusnya hakim bisa menjatuhkan hukuman yang berat dan menuntut ganti rugi uang negara kepada tersangka, kalau perlu dimiskinkan. Langkah ini saya nilai tepat untuk meminimalisir korupsi di Indonesia.

Saat ini bisa saya katakan bahwa sangsi yang diberikan bagi koruptor ini tidak adil bagi rakyat. Ini disebabkan karena hukuman koruptor tidak sebesar jerih payah rakyat. Rakyat dengan susah payah mengeluarkan pajak, tetapi malah diselewengkan oleh penguasa. Seharusnya hakim mengacu pada azas keadilan dalam menghukum koruptor, sehingga keadilan itu bisa dirasakan oleh rakyat. Rakyat saat ini sepertinya sudah muak dengan para koruptor maupun para hakim yang malah tidak pro dengan rakyat.

Pembangunan yang seharusnya dinikmati dan menjadi hak rakyat tidak akan bisa dinikmati sepenuhnya apabila koruptor masih tumbuh subur di instansi-instansi pemerintahan. Jalan keluarnya untuk memperbaiki dan memaksimalkan pembangunan di daerah adalah dengan cara lawan koruptor. Koruptorlah yang menjadi penyebab dari lambatnya pembangunan yang ada di Indonesia, khususnya di daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota).

Terjadinya disparitas antara daerah yang satu dengan yang lainnya dalam pembangunan disebabkan lebih ke bagaimana cara pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya atau potensi yang dimilikinya. Ini juga sangat bergatung dari pejabat daerah tersebut. Apabila pejabatnya tidak macam-macam (baca:korupsi), maka daerah tersebut akan bisa cepat maju dalam pembangunan, tetapi kalau sebaliknya, maka akan menyebabkan daerah tersebut akan semakin tertinggal dengan daerah lain.

Jadi, bisa disimpulkan bahwa korupsi merupakan bumerang bagi pembangunan di Indonesia pada umumnya dan daerah otonom pada khususnya, sehinggga korupsi itu perlu diberantas dan diberikan hukuman yang setimpal kepada pelakunya. Publik (masyarakat) sangat merindukan dan menantikan yang namanya keadilan. keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam menghukum koruptor. Keadilan perlu ditegakkan supaya trust dari masyarakat bisa didapatkan kembali, karena dengan masyarakat percaya, maka segala program pembangunan yang dicanangkan akan dibantu oleh masyarakat.

WARNING BAGI PEJABAT LOMBOK TENGAH

Oleh: Dedet Zelthauzallam

Good job untuk KPK, karena sudah mampu menangkap para pencuri uang negara alias koruptor di daerah kabupaten. KPK berhasil menangkap Subari Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, Kabupaten Lombok Tengah bersama seorang pengusaha bernama Lustiana pada malam Minggu (14 Desember 2013) di salah satu hotel di Senggigi. Ini terkait dengan kasus pemalsuan akta tanah di wilayah Lombok Tengah.

Dengan penangkapan Kejari Praya dan pengusaha ini memberikan sinyal bahwa KPK bukan hanya ada di Jakarta dan sekitarnya, tetapi sudah bisa menjangkau di daerah kabupaten. Dari penangkapan ini, maka para elite daerah, baik pejabat, elite politik dan pengusaha di daerah pasti akan lebih takut untuk melakukan tindakan korupsi, karena KPK ada dimana-mana.

Khususnya untuk Kabupaten Lombok Tengah, ini menjadi sejarah baru, karena ini merupakan kasus pertama yang ada menjerat para elite. Kasus ini pastinya akan memiliki efek yang besar bagi prilaku pejabat Lombok Tengah yang selama ini tidak tersentuh oleh penegak hukum. Bagi pejabat yang melakukan tindakan seperti ini pasti akan lebih menahan dan harapan besar dari masyarakat adalah tidak melakukan korupsi.

Kalau melihat persoalan tanah di Kabupaten Lombok Tengah, khususnya di bagian selatan, maka saat ini tanah menjadi rebutan utama para pengusaha. Ini tidak lain dan tidak bukan, disebabkan oleh peluang wilayah selatan sebagai tempat utama tujuan wisata.

Setelah bandara internasional, BIL, di Kabupaten Lombok Tengah diresmikan, banyak sekali para konglomerat membeli tanah. Rata-rata kepemilikan tanah di dekat pantai dan jalan utama sudah bukan milik masyarakat sekitar, tetapi miliknya para pengusaha.

Miris memang kalau ini terus menerus dibiarkan. Masyarakat asli akan menjadi penonton dari kemajuan Lombok Tengah bagian selatan. Seharusnya pejabat pemerintah bisa mengatur hal seperti ini, supaya masyarakat asli tidak termarjinalkan oleh para pengusaha.

Dengan adanya penemuan kasus korupsi seperti ini, diharapkan elite partai bisa lebih sadar dan pro dengan masyarakat kecil. Pejabat pemerintah akan sadar dengan bagaimana pengelolaan keuangan dan pertanahan di Lombok Tengah.

PERJUANGAN AHLI KETATANEGARAAN MENUJU RI-1

oleh: Dedet Zelthauzallam

Siapa yang tidak mengenal Yusril Ihza Mahendra? Beliau adalah professor ahli hukum ketatanegaraan dan saat ini menjadi salah satu pimpinan partai yang akan berlaga pada pemilu 2014, yaitu Partai Bulan Bintang (PBB). PBB yang notabenya adalah sebagai partai kecil dan keikutsertaannya juga melalui perjuangan yang berat untuk bisa ikut bertarung di 2014. Bersama PKPI dibawah pimpinan Sutiyoso, PBB  dinyatakan bisa mengikuti pemilu setelah dinyatakan menang dalam keputusan pengadilan.

Yusril Ihza Mahendra yang digadang-gadang sebagai calon presiden dari PBB dan sudah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden 2014 tidak tinggal diam untuk bisa ikut bertarung pada 2014. Salah satu langkah yang diambil oleh Mantan Menteri Sekertaris Negara ini adalah dengan melakukan uji materi UU Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden ke MK mengenai ambang batas atau yang dikenal dengan parliamentary threshold (PT). PT yang ada dalam UU tersebut adalah 20%. Berarti calon presiden dan wakil presiden harus memiliki suara minimal 20% untuk bisa maju sebagai capres dan cawapres.

Yusril tidak sekali ini saja melakukan uji materi terhadap UU ini. Pada tahun 2008 juga pernah menguji UU Pilpres ini. Namun ditolak oleh MK di bawah pimpinan Mahfud MD. Dan sekarang pakar ahli ketatanegaraan ini akan kembali berjuang untuk hal yang sama, tetapi dengan harapan yang berebeda yaitu bisa diterima.

Dalam pengujian UU Pilpres kali ini ada yang menarik. Dimana pada tahun 2008, ketua MK saat ini, Hamdan Zoelva menjadi salah satu bagian dari PBB dan ikut serta dalam melakukan uji ke MK menjadi pemohon. Sekarang pada pengujian kali ini, Hamdan Zoelva mejadi ketua MK, yang berhak untuk menentukan apakah permohan UU Pilpres akan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi atau malah akan sama nasibnya dengan tahun 2008. Banyak kalangan yang merasa takut kalau keputusan MK tidak independen, karena Hamdan adalah mantan kader PBB.

Namun menurut saya tidak masalah, karena pada tahun 2008 juga ada beberapa mantan eks partai, seperti Mahfud MD (PKB), Harjono dan Palguna (PDIP), Rustandi PPP dan Akil Mochtar (Golkar). Sekarang ini, ada tiga anggota MK yang pernah berkecimpung di partai, yaitu Hamdan Zoelva (PBB), Patrialis Akbar (PAN) dan Harjono (PDIP). Dan paling penting,  mengenai amanah UUD 1945 yang menyatakan bahwa hakim MK adalah negarawan yang memahami konstitusi. Jadi, apabila keputusan anggota MK masih dipengaruhi oleh politik, maka bisa saja dikeluarkan sebagai hakim MK.

Selain masalah ambang batas dalam pemilihan presiden. Yusril Ihza Mahendra juga akan berjuang untuk melakukan pemilihan serentak. Ini supaya pemilihan legislatif tidak menjadi patokan dalam pemilihan presiden. Dibeberapa negara sudah dipraktikan pemilu serentak ini. Mantan Menteri Menkumham ini juga menyatakan bahwa pemilu serentak bisa dikaitkan dengan pasal 6A ayat 2 dengan pasal 22E UUD 1945. Di dalam pasal itu jelas menyatakan bahwa pemilu dilakukan dalam waktu lima tahun sekali.

Perjuangan Yusril memang patut diberikan apresiasi. Ini bukan hanya demi kepentingannya saja, tetapi ini merupakan wujud dalam memperbaiki sistem ketatanegaraan di Indonesia yang sudah carut-marut. Sistem yang carut marutlah yang menyebabkan banyak masalah yang timbul di negeri ini. Mulai dari korupsi, kemiskinan yang terus menerus, pendidikan dan lainnya. Dengan perbaikan sistem, maka masalah di negeri ini akan bisa diminimalisir.

Professor ahli ketatanegaraan ini harus kita dukung dalam memperjuangkan dan memperbaiki sistem yang ada, sehingga sistem yang ada tidak hanya berdasarkan kemauan politik semata, tetapi lebih bagaimana cara supaya amanah yang ada dalam UUD 1945 itu diaplikasikan dengan maksimal. Jangan sampai ditafsirkan berlandasakan prinsipnya Machiavelli tentang bagaimana memperrtahankan kekuasaan dengan segala cara. 

SELAMATKAN GENERASI MUDA DARI KORUPSI

Oleh: Dedet Zelthauzallam

Setiap tanggal 9 Desember, diseluruh penjuru dunia diperingati hari anti korupsi. Korupsi dianggap sebagai salah satu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) di Indonesia. Menurut penasihat KPK, Abdullah Hehamahua, korupsi dikatagorikan sebagai kejahatan luar biasa disebabkan oleh 3 faktor, yaitu korupsi di Indonesia bersifat transnasional, pembuktian korupsi di Indonesia super (membutuhkan usaha keras) dan dampak korupsi sangat luar biasa.

Korupsi memang menjadi musuh dari semua negara. Bisa dilihat bagaimana korelasi antara kasus korupsi dengan kesejahteraan suatu negara. Ada suatu korelasi yang sangat menarik antara kesejahteraan dengan korupsi. Sesuai dengan data dari Transparency International, yang dikeluarkan pada awal bulan Desember 2013, maka Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mendapatkan poin 32, sama seperti tahun 2012. Indonesia berada diperingkat 114 dari 177 negara. Indonesia kalah jauh dengan negara tetangga, seperti Singapura yang masuk lima besar dengan poin 86, Brunai Darussalam (60), Malaysia (50), Filipina (36) dan Thailand (35).

Dari data tersebut bisa dikatakan bahwa semakin sedikit korupsi disuatu negara, maka tingkat kesejahteraan semakin baik. Sebagai contoh, Singapura yang masuk dalam negara terbersih diurutan ke lima, memiliki kemajuan pembangunan yang pesat. Jadi dengan kata lain, Indonesia harus bisa memberantas korupsi supaya pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia semakin baik.

Dewasa ini, bisa dilihat bagaimana korupsi di Indonesia semakin menjadi-jadi. Seperti apa yang dikatakan oleh Lord Acton mengenai kekuasaan sumber dari korupsi memanglah benar. Ini dibuktikan dengan kasus korupsi di Indonesia semakin meningkat di era reformasi. Menurut data dari KPK, sejak KPK berdiri tahun 2003 sampai tanggal 31 Oktober 2013, KPK telah menyelidiki 578 kasus korupsi. Dari jumlah itu, 342 kasus naik ke tingkat penyididkan dan sebanyak 267 ke pengadilan. Ini baru data yang berasal dari KPK, belum lagi dua lembaga pemberantasan korupsi lainnya, Kejaksaan dan Kepolisian.

Lain lagi korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD lebih mengerikan lagi. Menurut data dari Kementerian Dalam Negeri, ada sekitar 309 kepala daerah sudah tersandung kasus korupsi. Ini berarti lebih dari 50% kepala daerah melakukan korupsi.

Banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah, mulai dari pembuatan UU tentang korupsi dan lembaga independen yang menangani kasus korupsi. Namun sepertinya para pelaku tidak takut, malah semakin menjadi-jadi.

Generasi Muda Harus Diselamatkan   

Melihat kasus korupsi yang semakin meningkat di Indonesia, membuat generasi muda menjadi bimbang, termasuk saya sendiri. Banyak generasi muda melihat bahwa korupsi ini sepertinya sudah membudaya, sehingga sangat sulit untuk dihilangkan. Bisa dilihat bagaimana para pelaku korupsi dengan bangganya menampakkan mukanya di depan umum dan berbicara kesana-kesini. Budaya malu sepertinya sudah hilang di negeri tercinta ini. Dengan sikap seperti itu, maka generasi muda yang notabeneya masih belum memiliki karakter bisa jadi tertarik melakukan hal serupa. Pelajaran yang sangat tidak baik bagi generasi penerus bangsa.

Generasi muda yang mendapat julukan “agent of change” pastinya harus mengambil sikap dan harus memiliki karakter yang kuat, supaya berani katakan tidak pada korupsi.  Say no to corruption!, harus tertanam di benak generasi muda mulai dari sekarang. Mulai dari lingkugan paling kecil, yaitu rumah, kampung dan sekolah. Rumah dan sekolah adalah tempat yang paling cocok untuk menanamkan idiolagi kebangsaan yang berdasarkan Pancasila pada generasi muda, sehingga generasi muda memiliki sifat nasionalisme yang tinggi.

Generasi muda tidak boleh memandang bahwa korupsi adalah hal yang menyenangkan. Tetapi generasi muda harus melihat korupsi adalah hal yang menyengsarakan, bukan hanya pelaku tetapi keluarga, teman dan kelompoknya juga akan terkena imbasnya.

Penanaman nilai-nilai kebangsaan harus terus menerus dilakukan oleh pemerintah kepada generasi muda, supaya korupsi bisa dicegah. Ini adalah langkah preventif yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan bangsa ini. Saat ini, Indonesia memiliki generasi muda yang bisa dibilang tinggi. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 yang dilakukan oleh BPS, jumlah remaja Indonesia mencapai 63,4 juta jiwa atau sekitar 26,7% dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah ini akan terus meningkat, mengingat angka kelahiran di Indonesia tergolong tinggi.

Dengan jumlah generasi muda seperti itu, maka budaya korupsi yang terjadi saat ini tidak boleh diturunkan kepada generasi emas ini. Pemerintah harus bisa membuat suatu kebijakan yang bisa untuk meningkatkan nilai-nilai kebangsaan generasi muda, sehingga para generasi muda ini bisa mewariskan semangat para pemuda tahun 1928 yang secara tulus ikhlas mengikrarkan sumpah pemuda.

SELAMAT HARI ANTI KORUPSI !!!!

JADIKAN GENERASI MUDA SEBAGAI GENERASI EMAS UNTUK MEMUTUS RANTAI KORUPSI DI INDONESIA.

NELSON MANDELA DALAM PANDANGAN INDONESIA

Oleh: Dedet Zelthauzallam

“Hanya politisi yang tidak turun ke lapangan yang imun dari melakukan kesalahan. Kesalahan merupakan hal yang inheren dalam tindakan politik (Nelson Mandela).”

Nelson Mandela lahir di Mvezo pada tanggal 18 Juli 1998 dan meninggal di Kota Johannesburg, 5 Desembar 2013. Nelson Mandela adalah presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan. Sebelum menjadi presiden, Nelson Mandela merupakan pejuang anti apartheid. Perjuangan menentang apartheid yang dilakukan Nelson Mandela tidak didapatkan dengan gampang. Banyak hambatan, mulai dari penjara selama 27 tahun sampai dicap sebagai teroris. Namun itu tidak menghalangi Nelson Mandela untuk melanjutkan perjuangannya.

Berkat perjuangan anti apartheidnya, Nelson Mandela mendapatkan banyak penghargaan. Ada sekitar 250 penghargaan yang didapatkannya, salah satu yang paling bergengsi adalah penghargaan nobel perdamaian pada tahun 1993. Nelson Mandela sangat dihormati di Afrika Selatan dan dijuluki sebagai bapak bangsa.

Nama besar Nelson Mandela bukan hanya terkenal di Afrika Selatan saja, tetapi di seluruh penjuru dunia. Dunia internasional mengakui jasa dan perjuangan Nelson Mandela yang sudah bisa mengubah dominasi kulit putih di Afrika Selatan dan keberaniannya dalam menentang penjajahan. Indonesia adalah salah satu negara yang mengakui Nelson Mandela sebagai pahlawan apartheid.

Semasa hidupnya, Nelson Mandela sudah dua kali berkunjung ke Indonesia, pada zaman orde baru dan masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri. Nelson Mandela juga mengatakan bahwa sangat terinspirasi dengan founding father bangsa Indonesia, Soekarno. Itulah sebabnya mengapa disaat Nelson Mandela berkunjung ke Indonesia dan singgah di Museum KAA, beliau menanyakan mana foto Soekarno.

Itulah mengapa ketika Nelson Mandela menghembuskan nafas terakhir, banyak tokoh Indonesia yang menyatakan bela sungkawa atas kepergiannya dan memberikan komentar. Mulai dari presiden sampai tokoh nasional lainnya ikut memberikan pandangannya mengenai Nelson Mandela.

  Ucapan belasungkawa dari Indonesia disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa. Marty Natelegawa menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas wafatnya tokoh perdamaian ini dan menyebutnya sebagai pejuang yang teguh memegang prinsip dalam menentang praktik apartheid.

 Mantan wakil presiden, Jusuf Kalla juga menyatakan bahwa hal yang akan selalu dikenang oleh bangsa Indonesia pada sosok Nelson Mandela adalah kesukaan Nelson Mandela menggunakan batik dalam berbagai kegiatan internasional. Ini sangat membantu Indonesia untuk memperkenalkan batik supaya bisa go internasional.

Lain halnya dengan mantan presiden, Megawati Soekarno Putri, memiliki kenangan tersendiri bersama Nelson Mandela. Dimana Nelson Mandela pernah mencium Megawati dan menyebut Mega sebagai anaknya Soeharto. Itu merupakan bagian dari kenangan yang tidak akan dilupakan.

Pada saat kunjungan ke Indonesia pada zaman orde baru. Nelson Mandela tidak sungkan meminta bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk menambah kemampuan finansial partainya. Namun, sesuai aturan itu tidak boleh dilakukan, sehingga Presiden Soeharto memberikan bantuan dengan uang pribadi kepada Nelson Mandela.  

Jadi bisa dikatakan bahwa Nelson Mandela memiliki hubungan yang sangat bisa dikatakan dekat dengan Indonesia. Itulah mengapa Indonesia merasa kehilangan di saat pejuang apartheid ini mengehembuskan nafas terakhirnya. Indonesia sebagai negara berkembang harus mengambil pelajaran dari sosok Nelson Mandela tentang bagaimana keadilan dan kesetaraan itu harus ditegakkan. Selamat jalan Nelson Mandela.

  

SILA KE-4 MULAI MEMUDAR

Oleh: Dedet Zelthauzallam

Dewasa ini, kita berada di era globalisasi. Dimana antara satu negara dengan negara lainnya sepertinya tidak ada batasnya. Peristiwa di suatu negara  dengan cepat tersebar keseluruh penjuru dunia. Ini disebabkan oleh teknologi yang semakin canggih. Media pun sudah mulai bertebaran dimana-mana. Inilah salah satu menjadi kemajuan yang bisa berdampak baik maupun buruk terhadap keberlangsungan suatu bangsa.

Era globalisasi ini perlu untuk diwaspadai oleh negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. Ini akan menjadi bumerang bagi Indonesia ketika tidak bisa untuk memfilter informasi, baik itu berupa budaya, bahasa, sistem politik dan sebagainya. Sebenarnya Indonesia termasuk bangsa yang beruntung, karena para pendiri bangsa sudah menyiapakan senjata untuk menghadapi ini, yaitu Pancasila.   

Pancasila merupakan dasar dari negara Indonesia. Ini berarti apa yang ada dalam Pancasila menjadi pedoman dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Apa yang akan dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah tidak boleh bertolak belakang atau berlawanan dengan Pancasila. Pancasila dengan kata lain sebagai kitab dari bangsa Indonesia.

Namun, kita bisa katakan bahwa nilai-nilai dalam Pancasila sepertinya semakin hari semakin memudar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Ini dibuktikan dari bagaimana tingkah laku masyarakat yang semakin lama semakin meninggalkan amanah dalam Pancasila. Banyak hal sebagai bukti. Gaya hidup masyarakat Indonesia sudah mulai kebarat-baratan. Kehidupan sosial masyarakat yang dulunya dilakukan dengan gotong royong sudah berubah ke arah yang materialistik.

 Dari ke lima sila yang ada dalam Pancasila, hal yang paling kelihatan semakin pudar adalah sila ke empat. Ini disebabkan oleh sistem di Indonesia sudah sangat jarang atau dengan kata lain hampir punah yang namanya musyawarah mufakat. Padahal sila ke empat sangat jelas menyatakan bahwa: “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Perintahnya sangat jelas musyawarah mufakat. Namun itu jarang atau bisa dikatakan tidak pernah dilakukan di Indonesia saat ini. Malah pemerintah Indonesia lebih senang menentukan seorang pimpinan dengan cara voting. Voting ini merupakan suatu budaya dari barat, yang notabenenya kalau dilihat itu merupakan cara baru yang memiliki efek yang tidak baik.

Bisa dibayangkan,bagaimana voting yang dilakukan di Indonesia, misalnya dalam merumuskan perundang-undangan, sering sekali diakhiri dengan namanya voting. Mengapa tidak melewati musyawarah mufakat? Ini sebagai pertanyaan besar kita semua. Seharusnya para pejabat di negeri mulai sadar akan pentingnya arti dari musyawarah mufakat. Bisa kita lihat bersama, bagaimana hasil dari sebuah proses voting. Sering kali malah membuat kebijakan atau pemenang dari voting itu terkena masalah.

Amanah sila ke empat Pancasila untuk melaksanakan musyawarah mufakat adalah suatu keharusan untuk dilaksanakan, karena cara ini merupakan cara yang sudah teruji. Musyawarah mufakat ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Nabi Muhammad sudah jauh-jauh hari mengajarkan ini. Ini dibuktikan dari bagaimana Nabi Muhammad sebelum berperang selalu bermusyawarah dengan para sahabat. Dan setelah Nabi Muhammad meninggal, para khulafaur rasyidin, mulai dari Abu Bakar sampai Ali Bin Abu Tholib dipilih melalui musyawarah para sahabat. Hasilnya mereka tercatat sebagai para pemimpin yang berhasil dan menjadi tauladan. Lalu mengapa sekarang ini melalui mekanisme voting malah menghasilkan pemimpin yang malah tidak sesuai harapan.

Itulah hal yang perlu diperhatikan supaya kita sadar akan lebih bagusnya mekanisme musyawarah mufakat. Bisa kita lihat sekarang ini, para pejabat yang dipilih melalui pemilu banyak tersandung kasus korupsi. Data dari Kemendagri, jumlah kepala daerah yang terkena korupsi sebanyak 309. Ini berarti sudah melebihi 50%. Hal ini harus segera dievaluasi, supaya mekanisme bisa segera diubah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Cara yang paling mudah adalah kita harus kembali menegakkan sila ke empat, yaitu melakukan musyawarah mufakat.

JILBAB POLWAN TERBENTUR ANGGARAN

Oleh: Dedet Zelthauzallam

Penerapan aturan pemakaian jilbab bagi polisi wanita (polwan) menjadi topik yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Pemakaian jilbab bagi polwan terjadi tarik ulur. Mabes Polri beberapa waktu yang lalu mengumumkan bahwa polwan bisa memakai jilbab, tetapi selang beberapa waktu ada aturan yang diedarkan Mabes Polri yang menyatakan bahwa pemakaian jilbab bagi polwan ditunda. Penundaan ini disebabkan karena menunggu aturan yang bisa menyeragamkan model jilbab, baju dan sejenisnya. Sehingga harus menunggu anggaran baru atau anggaran tahun 2014.

Kebijakan penundaan ini pastinya membuat banyak pihak merasa kecewa. Ada juga menganggap para petinggi polri mempermainkan polwan yang sudah menggunakan jilbab. Memang kita akui bersama bahwa kebijakan penundaan oleh Mabes Polri kurang tepat.

Dengan kejadian ini, kita semakin bisa melihat bagaimana lembaga penjamin keamanan kita bekerja. Sepertinya tidak ada suatu perencanaan yang bagus sebelum mengeluarkan kebijakan. Pantaslah kalau lembaga ini dicap sebagai lembaga paling korup. Pernyataan ini sudah dilontarkan oleh banyak kalangan, termasuk ketua KPK pernah menyebutkan bahwa kepolisian adalah lembaga yang terkorup.

Seharusnya dengan banyaknya kalangan yang berpandangan seperti itu, kepolisian harus mulai berbenah di bawah kepemimpinan Kapolri barunya, Sutarman. Reformasi dalam tubuh kepolisian harus segera dilakukan. Peningkatan kesadaran dan keimanan perlu dilakukan secara kontinu. Salah satu yang sebenarnya sudah tepat dilakukan adalah pemakaian jilbab bagi polwan. Namun sangat disayangkan ketika aturan pemakaian jilbab ditunda.