KEWENANGAN PUSAT ABSOLUT?

Oleh: Dedet Zelthauzallam

Dengan diberlakukannya UU 32 tahun 2004 hasil revisi dari UU 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, maka bisa kita katakan semangat otonomi daerah semakin kuat. Ini bisa dilihat dari konsideran UU 32/2004 yang mengatakan bahwa otonomi daerah ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Selain itu dari segi kewenangan, pemerintah pusat hanya memiliki enam urusan sedangkan pemerintahan daerah ada 26 yang wajib dan 8 pilihan (PP 38/2007). Enam urusan yang tetap dipegang oleh pemerintah pusat adalah hubungan internasional, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter fiskal dan agama, sedangkan lainnya diberikan ke daerah, baik dalam bentuk desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Enam urusan yang tetap dipegang oleh pemerintah pusat merupakan kewenangan yang absolute katanya. Tetapi kalau menurut saya, itu tidak bersifat absolute/mutlak, baik dilihat dari isi UU 32/2004 ataupun fakta emperis di lapangan. Misalnya untuk masalah hubungan internasional, di dalam UU 32/2004 pasal 42 ayat 1 tentang tugas dan wewenang DPRD, disebutkan bahwa salah satu kewenangan DPRD adalah memberikan pendapat dan pertimbangan serta persetujuan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah. Ini berarti daerah memiliki hak untuk melakukan hubungan internasional.

Lain lagi masalah agama, ada beberapa daerah malah mengeluarkan Perda tentang agama. Banyak daerah yang memiliki perda mengenai pembangunan tempat ibadah dan sebagainya. Ini juga menunjukkan bahwa daerah memiliki kewenangan dalam urusan agama.

Dengan melihat pasal 42 UU 32/2004 dan contoh di lapangan maka bisa dikatakan bahwa 6 urusan pemerintah pusat tidak bersifat mutlak. Inilah pandangan saya mengenai enam urusan pemerintah pusat yang sifatnya tidak absolute.