MAULID NABI MUHAMMAD, PIJAKAN PERBAIKAN BANGSA

Oleh: Dedet Zelthauzallam

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melaikan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam (Q.S. Al-Anbiya: 107).”

Untuk tahun 1436 H, 12 Rabi’ul Awal jatuh pada tanggal 14 Januari 2014. . Hari kelahiran sang pemimpin dunia, Nabi Muhammad, untuk tahun ini jatuh pada awal tahun masehi. Ini merupakan suatu awal tahun yang baik bagi umat islam di seluruh penjuru dunia, karena spirit awal tahun akan dilandasi dengan mengingat, merenungan dan melaksanakan ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW.

Dunia dan seluruh isinya memang patut tunduk sejenak untuk merenungkan bagaimana perjuangan Nabi Muhammad dalam mengubah carut-marut kehidupan dunia. Pada saat Nabi Muhammad dilahirkan, kehidupan di Mekkah sepertinya tidak ada prikemanusiaan dan tidak beradab. Dimana anak perempuan dibunuh, diperkosa dan dikucilkan oleh para laki-laki. Kehidupan pada zaman itu banyak orang menyebutnya sebagai zaman jahiliyah atau dalam bahasa Indonesia zaman kebodohan.

Lahirnya Nabi Muhammadlah yang memberikan problem solving atas prilaku dan perbuatan para kaum qurais tersebut. Nabi Muhammad dengan beraninya menentang kebiasaan dan kebudayaan yang inmoral tersebut. Beliau tidak takut dengan ancaman dari para elite qurais yang mengancam untuk membunuhnya. Itu dilakukan demi menegakkan kebenaran di muka bumi ini, karena Nabi Muhammad diutus ke muka bumi oleh Allah SWT adalah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Arti dari rahmat seluruh alam berarti tidak sebatas umat muslim saja, tetapi seluruh umat yang ada di dunia ini. Selain manusia, Nabi Muhammad juga sangat memperhatikan bagaimana lingkungan perlu tetap dijaga, hewan dan tumbuhan harus dipelihara dan dijaga kelestariannya. Dalam diri Nabi Muhammad SAW bisa kita temukan bagaimana manusia yang paripurna. Dimana dalam dirinya terdapat hal-hal yang tidak akan bisa dimiliki dan dilakukan oleh manusia lainnya. Sifat toleransinya terhadap umat lain perlu diberikan jempol. Apalagi sifat jujurnya, tidaka aka nada duanya. Sehingga tidak salah para pemuka kaum qurais memberikannya gelar al-amin dimasa kecilnya, sebelum menjadi nabi dan rasul.

Pemimpin Indonesia saat ini seharusnya menjadikan Nabi Muhammad sebagai tauladannya (panutannya), karena dialah pemimpin yang benar-benar pemimpin yang diutus oleh Allah SWT. Nabi Muhammad bukan hanya sebagai pemimpin agama, tetapi lebih dari pada itu. Beliau bisa dikatakan sebagai salah satu peletak dasar bagaimana cara melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai yang sering kita sebut saat ini sebagai negara. Nabi Muhammad memberikan contoh kepada umat manusia bagaimana tata pemerintahan dan ketatanegaraan yang baik, dimana dengan membuat hukum (undang-undang) pada zaman itu, yaitu piagam madinah. Piagam Madinah ini dibuat untuk mengatur kehidupan antara kaum mayoritas dan minoritas di Madinah, sehingga berjalan harmonis.

Masih banyak hal yang perlu ditauladani dari Nabi Muhammad, misalnya dari cara kepemimpinannya. Sifat kepemimpinan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad adalah siddiq, amanah, tabliq dan fathonah. Empat sifat dasar ini perlu dimiliki oleh pemimpin Indonesia saat ini. Andai saja ini dimiliki maka korupsi tidak akan merajalela di negeri ini. Good government dan clean government akan bisa tercapai. Para penegak hukum akan lebih santai dan mass media tidak akan disibukkan mencari informasi tentang para koruptor.  Publik akan memberikan trust kepada para pemimpin, sehingga kehidupan bermasyarakat dan bernegara akan berjalan dengan aman, nyaman dan tentram untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara kita yang tertuang dalam UUD 1945.

Jadi cara terbaik untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah dengan cara kita kembali melaksanakan ajaran-jarannya yang tertuang dalam Al-Qur’an dan Hadis, bukan dengan membuat acara seremonial belaka. Dan paling penting adalah rakyat Indonesia harus bisa memilih pemimpin untuk 2014 ini dengan melihat kriteria kepemimpinan yang ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Susah memang tetapi itu pasti ada.     

PEMILU SERENTAK, ANTARA EFESIENSI DENGAN STABILITAS

Oleh: Dedet Zelthauzallam

 Wacana untuk melaksanakan pemilu serentak, antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden dan wakil presiden menuai pro kontra. Kalangan yang mendukung tetap berdalih untuk bisa menghemat anggaran negara sampai sekitar tujuh triliun dan akan membuat masyarakat tidak terlalu sering datang ke TPS, sehingga akan memungkinkan untuk bisa menekan angka partisipasi yang semakin hari semakin menurun. Sedangkan bagi yang menolak juga memiliki alasan, katanya akan membuat sistem pemilihan menjadi amburadul. Semua aturan tentang pemilu, mulai dari persyaratan dan sejenisnya akan otomatis harus diubah dan pastinya akan membutuhkan ekstra tenaga untuk melaksanakan pemilu yang awalnya dua tahap menjadi satu tahap. Tentunya antara pemilu serentak dan tidak serentak memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing.

Kalau berbicara pemilu, maka sebenarnya pemilu menurut Sukarna adalah suatu alat atau cara untuk memperoleh wakil-wakil rakyat yang akan memperjuangkan kepentingan rakyat dan bertanggung jawab atas hasilnya. Ini berarti sistem pemilu itu bisa langsung dan tidak langsung maupun serentak atau tidak serentak. Tergantung bagaimana kecocokan dan kemampuan dari suatu negara, baik dilihat dari sumber daya manusia, alam dan finansialnya. Pemilu di Indonesia sebenarnya sudah dilaksanakan dari awal lahirnya Indonesia, tetapi mekanisme dan sistemnya berbeda-beda. Awalnya hanya bersifat perwakilan dan saat ini sudah dengan pemilihan langsung.

Lalu bagaimana dengan pemilihan serentak? Sebenarnya pemilihan serentak antara pemilu legislatif dengan presiden dan wakil presiden sudah dilakukan dibeberapa negara. Awalnya dilaksanakan di Brazil pada tahun 1994 dan selanjutnya diikuti oleh negara kawasan Amerika latin lainnya. Pemilihan serentak ini awalnya memang dilaksanakan untuk menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan setelah pemilu (Mark Pyane dkk, 2002). Dan sebagai catatan pemilihan serentak ini hanya bisa dilaksanakan oleh negara yang menganut sistem presidensial.

Secara akademis, Indonesia tidak akan bermasalah dengan pemilihan serentak, karena Indonesia adalah negara yang menganut sistem presidensial. Yang menjadi masalah adalah apakah pemilihan serentak yang akan dilakukan hanya sebatas untuk mengehemat anggaran dan apakah stabilitas pemerintahan pasca pemilu akan bisa terjaga. Ini adalah hal yang perlu dipikirkan. Jangan sampai dalih untuk menghemat anggaran negara yang jumlahnya triliunan rupiah malah membuat pemerintahan menjadi koleps dan terombang-ambing.

Apabila melihat pengalaman dari pemilu sebelumnya (pemilu 2004 dan 2009), maka ada kecenderungan pemilih memilih partai yang berbeda dan tidak memilih pasangan capres dan cawapres dari partai bersangkutan. Ini disebabkan oleh konstituen dalam memilih capres dan cawapres lebih memilih figur atau ketokohan, bukan melihat apa partainya. Budaya pemilih Indonesia seperti ini akan memberikan peluang antara partai pemenang legislatif dan partai pengusung capres/cawapres pemenangnya akan berbeda. Tentunya ini akan membuat persaingan antara ekskutif dan legislatif tak terhindarkan lagi. Apabila hal ini terjadi, maka kebijakan pemerintah akan sulit digoalkan di legislatif. Transaksi dan deal politik akan lebih besar peluangnya terjadi.

Pemilu serentak yang sedang menjadi perdebatan sekarang ini, perlu lebih dikonsepkan lagi dan melihat bagaimana keadaan dari masyarakat kita sendiri. Jangan sampai karena terlalu berdalih efesiensi, stabilitas negeri ini menjadi terabaikan. Perlu waktu dan pendewasaan bagi elite politik dan pemilih untuk menerapkan sistem seperti ini.

  

PAHAM MACHIAVELLI DI TAHUN POLITIK

Oleh: Dedet Zelthauzallam

Tahun 2014 disebut banyak orang sebagai tahun politik. Pastinya perpolitikan di negeri ini semakin memanas. Gesekan antar partai dan calon akan rentan terjadi. Ini memang hukum alamiah dari suatu pemilihan umum. Mau tidak mau, suka tidak suka pasti konflik akan terjadi dalam proses pemilu. Tetapi konflik yang diharapkan adalah konflik yang memang benar-benar memiliki dasar atau kita sebut sebagai konflik beretika. Konflik beretika artinya adalah konflik yang disebabkan oleh suatu keinginan dari setiap partai atau calon untuk memperbaiki keadaan bangsa ini. Konflik ini bisa berupa perang ide, yang meliputi visi dan misi.

Di tahun 2014, ada 12 partai politik nasional yang akan bertarung. Ini pasti akan menjadi pertarungan yang sangat menarik, karena setiap partai tentunya ingin menjadi pemenang. Dalam perebutan kekuasaan ini pastinya akan banyak yang menerapkan paham dari Machiavelli mengenai bagaimana cara untuk mempertahankan dan mendapatkan kekuasaan. Tentunya partai penguasa saat ini (Partai Demokrat) tidak mau kekuasaannya diambil oleh partai lain. Begitu juga partai lainnya akan berjuang untuk merebut kekuasaan dari Partai Demokrat.

Paham Machiavelli kita kenal sebagai politik yang menghalalkan segala cara dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan. Adu domba dan sejenisnya disahkan menurut Machiavelli dalam bukunya “The Prince”. Ini berarti paham Machiavelli itu sangat tidak memandang etika dan moral.

Namun apa yang dipikirkan oleh Machiavelli memang benar dan sangat sesuai dengan kebutuhan zamannya. Dimana pada masanya, di Florence, Italia, terjadi gejolak yang sangat mengganggu instabilitas berbangsa dan bernegara. Inilah yang melatarbelakangi lahirnya pemikiran seperti ini dari seorang Machiavelli. Ini berarti, paham Machiavelli ini tidak sesuai dan bertentangan diterapkan apabila suatu negara dalam keadaan aman dan damai. Palagi di negara yang menanut sistem demokrasi sperti Indonesia.

Apabila melihat dari latar belakang lahirnya pemikiran Machiavelli, maka untuk para elite politik di negeri ini tidak bisa mengikuti sepenuhnya ajaran/paham Machiavelli. Perlu ada modifikasi, sehingga dalam perebutan kekuasaan stabilitas politik di negeri tercinta ini tetap terjaga. Jangan sampai, antara partai yang satu dan lainnya saling hujat menghujat dan adu domba yang membuat keadaan negara ini semakin memburuk.

Namun apabila kita lihat bersama, sepertinya paham Machiavelli ini masih ada yang akan menerapkannaya di pemilu 2014 ini. Masih banyak partai dan elite politik yang suka saling lempar masalah, adu domba dan lainnya (lihat di mass media). Ini tentunya perlu diperbaiki supaya proses perpolitikan 2014 bisa berjalan sesuai dengan koridor hukum yang sudah ada.

Rakyat Indonesia tentunya sangat mengharapkan hasil dari pemilu 2014 ini mampu menghasilkan pemimpin yang memiliki idialisme, spirit, inovasi dan kekonsistenan dalam memperbaiki keadaan bangsa Indonesia. Bagsa ini sudah terlau lama menderita dengan oknum yang hanya mau memperkaya kroninya saja. Saatnya bangsa Indonesia untuk melangkah ke arah yang lebih baik lagi sehingga apa yang dicita-citakan oleh bapak bangsa bisa tercapai.

MENUJU RI-1 SEMAKIN SERU

Oleh: Dedet Zelthauzallam

Tahun 2014 akan menjadi tahun yang sangat sibuk bagi rakyat Indonesia, khususnya para politisi negeri ini. Dimana pada tahun ini akan ada pemilihan legislatif dan presiden/wakil presiden. Para politisi pastinya akan bekerja keras untuk bisa memperoleh maupun mempertahankan kekuasaan. Berbagai cara akan dilakukan untuk bisa mendapatkan simpati rakyat, karena mereka sangat bergantung pada rakyat.

Ada 12 partai nasional dan 3 partai lokal (Aceh) yang akan bertarung dalam pemilu legislatif pada tanggal 9 April 2014. Setelah itu baru akan dilaksanakan pemilu presiden dan wakil presiden. Antara pemilihan legislatif dan presiden/wakil presiden pastinya memiliki hubungan yang sangat menentukan. Dimana hasil perolehan kursi di parlemen menjadi salah satu syarat untuk bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Partai harus bekerja keras untuk memperoleh suara minimal 20% suara, supaya bisa memuluskan calon dari partainya untuk bertarung dalam pilpres. Namun, apabila tidak, maka mau tidak mau harus berkoalisi dengan beberapa partai.

Meskipun demikian, saat ini hampir semua partai sudah menunjukkan bakal calon presiden dan wakil presidennya. Golkar misalnya sudah menunjuk Aburizal Barie (ARB) sebagai capresnya. Hanura juga sudah mempercayakan Wiranto-HT menjadi capres dan cawapres yang akan diusungnya. Prabowo Subianto juga diusung oleh Gerindara. Dan partai lainnya juga sudah menyiapkan nama-nama bakal capres dan cawapresnya. Banyak cara yang dilakukan oleh partai untuk menjaring capres dan cawapresnya. Lihat saja, Partai Demokrat melaksankan konvensi dan PKS melaksanakan election update. Selain dari internal partai juga,  ada hal yang menarik dalam penjaringan capres dan cawapres 2014, yaitu konvensi rakyat yang digagas oleh Salahudin Wahid.

Memang sudah banyak nama yang akan maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2014. Namun kalau dilihat dari persyaratannya, maka maksimal ada lima pasangan calon yang akan maju. Tetapi ini tidak mutlak, karena sampai saat ini, UU Pilpres masih belum final, karena Yusril Ihza Mahendra menggugatnya di MK.

 Dari capres dan cawapres yang sudah diusung oleh partai politik memang masih belum final. Tetapi paling tidak ada gambaran siapa yang kira-kira akan menjadi capres dan cawapres. Kalau melihat poling berdasarkan hasil survei, maka Jokowi menjadi pemenang. Namun sampai saat ini, PDIP masih belum menentukan siapa capresnya. Jadi rakyat Indonesia harus lebih bersabar,paling tidak sampai pemilihan legislatif selesai.

Setelah pemilihan legislatif, pastinya semua bisa terjadi. Deal-deal politik yang tidak diprediksikan bisa terjadi, karena semua bergantung hasil pemilihan DPR. Partai satu dengan lainnya akan semakin sibuk untuk mencari koalisi. Pastinya koalisi yang benar-benar bisa menguntungkan semua, bukan hanya menguntungkan partai yang suaranya lebih tinggi. Prediksi siapa akan menjadi presiden pasca pemilihan legislatif akan semakin meruncing. Sekali lagi rakyat Indonesia harus sabar dan tetap harus berdo’a supaya dalam pilpres 2014 memang calon yang memiliki kapasitas dan kapabilitas membangun bangsa ini yang maju.

KETIKA ATURAN MEMBELA KEJAHATAN

Oleh: Dedet Zelthauzallam

Negara Indonesia adalah negara hukum. Itulah salah satu hasil dari amandemen UUD 1945. Namun bisa dilihat bagaimana hukum di negeri ini semakin hari semakin memprihatinkan. Banyak yang mengibaratkan hukum di negeri ini tajam ke bawah tumpul ke atas. Memang hal itu tidak bisa dibantahkan lagi, karena banyak sekali contoh yang bisa dilihat.

Sebenarnya kalau dilihat dari awal lahirnya sebuah negara, baik itu dari teori hukum alam, teori ketuhanan dan lebih khusus lagi teori perjanjian, maka lahirnya negara dilatarbelakangi oleh kemauan setiap individu untuk menyerahkan sebagian hak azasinya kepada organisasi yang namanya negara. Ini berarti negara mengambil hak dari individu dan dijamin dalam bentuk aturan tertulis yang sering disebut undang-undang.

Namun, apabila melihat fakta yang terjadi saat ini, negara malah menjadi suatu tameng bagi segelintir orang yang memiliki kekuasaan untuk menekan masyarakat mayoritas. Inilah yang disebut minoritas mengalahkan mayoritas. Lalu kalau begini, apakah negara yang dibentuk dengan tujuan untuk menjaga dan menjamin hak azasi individu perlu dipertahankan?

Inilah problematika saat ini, banyak hal yang perlu diperhatikan dan diperbaiki. Bisa dilihat bagaimana aturan di negeri ini mengalahkan etika. Kejahatan dan inmoral dibenarkan oleh aturan. Sungguh ironis, namun memang benar-benar ada di neri ini.

Akhir-akhir ini, bisa dilihat contoh bagaimana seorang yang sudah menjadi tersangka kasus korupsi dituntut untuk dilantik menjadi kepala daerah. Dan bagaimana seorang tersangka  kasus korupsi masih tetap mempertahankan jabatan dari balik jeruji. Masih banyak lagi contoh yang memburamkan etika dan norma, gara-gara disandingkan dengan aturan perundang-undangan.

Alangkah lucunya negeri ini ketika aturan tertulis (perundang-undangan) selalu sebagai rujukannya. Padahal aturan tersebut pasti memiliki kekurangan, karena secara alamiah manusia itu tidak lumput dari kekurangan. Seharusnya hal yang belum diatur, yang dianggap melanggar harus tetap ditegakkan sesuai dengan norma berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat. Itulah yang disebut sebagai hukum tidak tertulis.

Apabila hal ini terus menerus dibiarkan, maka sepertinya masalah dalam republik ini akan terus menerus datang. Aturan tertulis yangada tidak boleh bersifat mutlak, supaya kasus seperti yang disebutkan tersebut tidak terulang lagi.  

TAHUN 2014, RAKYAT SEBAGAI PENENTU UNTUK INDONESIA

Oleh: Dedet Zelthauzallam

Tahun 2014 sepertinya akan menjadi tahun yang penuh dengan perubahan bagi Indonesia. Di tahun ini, akan banyak kegiatan dan program yang akan dilaksanakan. Di awal tahun sudah banyak sekali dinamika yang terjadi, mulai dari tanggal 1 Januari 2014 banyak kebijakan yang diterapkan, seperti jaminan kesehatan nasional, tugas pengawasan perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK, sampai kenaikan elpiji 12 kg dari pertamina. Dibalik itu, kita semua diperlihatkan aksi penangkapan teroris di Tanggerang Selatan pada malam tahun baru. Inilah gambaran di awal tahun ini.

Tahun 2014 juga disebut sebagai tahun politik bagi Indonesia. Dimana pada tahun ini akan dilaksanakan berbagai pemilihan umum, mulai dari pemilihan legislatif pada tanggal 9 April dan pemilihan presiden pada bulan Juli. Ini berarti akan ada suatu perubahan dari pimpinan puncak di Indonesia. Hal ini pasti sangat berpengaruh besar terhadap kebijakan seperti apa yang akan diambil oleh partai pemenang (legislatif) dan presiden/wakil presiden (eskutif).

Masyarakat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke pastinya sangat mengharapkan para wakil rakyat yang terpilih baik di MPR, DPR, DPD dan DPRD serta presiden dan wakil presiden beserta mentrinya adalah orang-orang yang benar-benar memiliki kapabilitas dan integritas yang tinggi, sehingga apa yang menjadi cita-cita bangsa ini yang tertuang dalam alenia ke empat pembukaan UUD 1945 bisa dicapai. Hal yang paling pertama dan utama yang perlu dilakukan oleh mereka yang hendak mencalonkan diri adalah say no to corruption. Korupsi harus dibuang jauh-jauh dalam diri para pemimpin dan wakil rakyat periode 2014-2019.

  Pemilihan umum 2014 harus bisa menjadi titik balik perubahan bagi bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia harus lebih jeli dalam memilih calon wakil rakyat dan presidennya. Jangan sampai para calon yang korup dan inmoral dipilih. Paling tidak masyarakat Indonesia memilih para pemimpin yang memiliki sifat dasar dari Nabi Muhammad SAW, yaitu siddiq, amanah, tabligh dan fathonah. Empat karakter tersebutlah yang menjadi indikator rakyat memilih para calon pemimpin. Jangan sampai indikatornya adalah money. Politik uang akan menjadi bumerang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalan kurun waktu lima tahun ke depan. Jadi, rakyat Indonesia harus menjauhi namanya praktek money politik.

 Masa depan Indonesia untuk lima tahun ke depan sangat tergantung dari hasil pemilihan legislatif dan ekskutif tahun ini. Kualitas dari rakyat Indonesia sangat tergantung dari bagaimana hasil pemilu 2014. Apabila para wakil rakyat dan presiden/wakil presiden berkualitas, maka bisa dikatakan bahwa rakyat Indonesia semakin dewasa dalam berdemokrasi. Namun apabila masih tetap stagnan, maka perlu dievaluasi dari sistem pemilihan langsung ini. Percuma sistem pemilihan langsung apabila pemimpin yang dihasilkan tidak memiliki kualtas.

Indonesia membutuhkan para pucuk pimpinan yang benar-benar bisa mengambil kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan bangsa. Ini disebabkan banyak tantangan dan peluang yang akan dihadapi Indonesia ke depannya. Di tingkat internasional misalnya, pada tahun 2015, program AFTA antar negara ASEAN akan diterapkan. Selain itu persoalan dalam negeri masih sangat banyak, mulai dari kebutuhan pokok yang tidak stabil, lapangan pekerjaan yang kurang, kemiskinan yang semakin parah dan lain sebagainya. Itulah beberapa tugas berat yang akan menjadi tantangan bagi para pemimpin yang terpilih. Ini bukan tugas yang mudah, tetapi tugas yang berat.

Harapan terbesar kita adalah bagaimana rakyat Indonesia mampu untuk memilih pemimpin yang benar-benar amanah menjalankan tugas dan fungsinya. Jangan hanya memilih yang bisa retorika belaka tanpa action untuk rakyat. Saya yakin dan percaya, saat ini rakyat Indonesia sangat bosan dan muak dengan tingkah laku para pemimpin negeri ini. Meskipun demikian, rakyat Indonesia tidak bisa melakukan tindakan golput. Golput memang pilihan, tetapi mudaratnya akan lebih besar. Jadi, rakyat Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar dalam menentukan pimpinan untuk lima tahun ke depan. Saya yakin, rakyat Indonesia menginginkan para wakil rakyat dan presiden/wakil presiden yang benar-benar mampu membawa perubahan untuk kebaikan bangsa ini.

HADIRNYA PTNNT, UNTUNG ATAU MASALAH?

Oleh: Dedet Zelthauzallam

Dewasa ini bisa kita lihat bagaimana perkembangan pembangunan di Indonesia. Sebenarnya pembangunan di Indonesia berkembang pesat ketika era arde baru, di bawah pimpinan Soeharto. Sejak Soeharto memimpin orientasi mengarah ke pembangunan. Pembangunan sangat diutamakan oleh Soeharto. Soeharto membuka lebar peluang pemodal untuk berinvestasi di Indonesia, baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri. Ini sangatlah berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Soekarno yang anti dengan dana asing.

Apa yang telah dilakukan oleh Soeharto memang membuat Indonesia berubah dengan cepat. Infrastruktur, mulai dari jalan, sekolah dan fasilitas umum lainnya sepertinya disulap. Itulah yang menyebabkan beliau dijuluki sebagai Bapak Pembangunan.

Lalu bagaimana dampaknya bagi Indonesia di masa sekarang ini dan untuk masa depan? Mari kita jawab, sepertinya apa yang dilakukan oleh Soeharto hanya memiliki manfaat untuk jangka pendek, tetapi menjadi bumerang di masa yang akan datang. Dengan dibukanya peluang asing untuk berinvestasi di Indonesia akan menyebabkan sumber daya yang kita miliki, khususnya sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, maka akan habis.

Soeharto sepertinya terlalu mengadopsi pemikiran dari Harorrod-Domar yang mengutamakan investasi dan tabungan sebagai jalan untuk membangun. Tetapi salahnya Soeharto terlalu fokus terhadap bagaimana mendapatkan investasi dari asing. Ini berarti Soeharto tidak terlalu memikirkan dampak yang akan ditimbulkan setelah perusahaan asing mengeruk kekayaan alam di Indonesia. Sepertinya analisa mengenai dampak lingkungan (amdal) sangat tidak diperhatikan.

Contoh kasus yang saya angkat adalah salah satu perusahaan tambang yang ada di daerah saya NTB, PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT). PTNNT merupakan perusahaan patungan Indonesia yang sahamnya dimiliki oleh Nusa Tenggara Partnership (Newmont & Sumitomo), PT Pukuafu Indah (Indonesia) dan PT Multi Daerah Bersaing. Newmont dan Sumitomo bertindak sebagai operator.

PTNNT resmi menandatangani kontrak karya pada tahun 1986 dengan pemerintah Indonesia untuk melakukan eksplorasi dan eksplotasi di dalam wilayah kontrak karya di Provinsi NTB, tepanya di Kabupaten Sumbawa Barat, Pulau Sumbawa. PTNNT menemukan cebakan tembaga porfiri pada tahun 1990, yang kemudian diberi nama Batu Hijau. Setelah itu, dilakukanlah pengkajian teknis dan pemerintah Indonesia menyetujui untuk melakukan eksploitasi dengan nilai investasi US$ 1,8 Miliar. Proyek pembangunan tambang, pabrik dan prasarananya selesai pada 1999 dan mulai beroperasi tahun 2000.

Sepertinya dengan adanya PTNNT di Sumbawa Barat akan memberikan dampak  positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harapan itu memang masuk akal, karena perputaran uang dan pendapatan daerah akan meningkat. Namun, ternyata seiring dengan berjalannya waktu, keberadaan PTNNT tidak memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan daerah. Hanya sekelompok orang tertentulah yang menikmati hasil dari tambang yang dikelola oleh PTNNT ini. Itulah yang menyebabkan masyarakat sekitar marah dan memprotes keberadaan dari PTNNT ini.

Memang kalau dilihat dari segi fisik, Sumbawa Barat maju, tetapi kalau dilihat lebih dalam lagi, maka ada permasalahan mendasar yang masih terjadi. Kemiskinan dan pengangguran di seputaran PTNNT masih membeludak. Inilah yang saya katakan sebagai bentuk pembangunan yang tidak berkeadilan. Bisa dibayangkan, bagaimana orang asli tidak bisa menikmati hasil kekayaan alam daerahnya. Padahal uang yang dihasilkan dari tempat itu mencapai miliaran rupiah per hari. Dan yang paling sedih lagi adalah lingkungan pertambangan itu akan rusak dan menjadi alamnya menjadi kropos, sehingga akan rawan terjadinya bencana alam.

Apakah akan ada tanggung jawab dari PTNNT? Pastinya akan dilakukan, tetapi bentuknya hanya sebatas formalitas saja. Eksplotasi memang dilakaukan tetapi eksplorasi masih dipertanyakan. Miris memang kalau kita pikirkan, lingkungan rusak tanpa dinikmati oleh penduduk asli. Hanya dampak negatifnyalah yang akan dinimati oleh penduduk asli dan anak cucunya akan sengsara diakibatkan oleh keserakahan para konglomerat.

Hasil PTNNT di Sumbawa Barat hanya dinikmati oleh oknum-oknum tertentu. Dan sepertinya ada korporasi antara pemegang saham dengan pejabat pemerintah. Korupsi yang dilakukan oleh oknum menjadikan masyarakat bawah tidak bisa menikmati hasil dari tambang tersebut secara maksimal. Kalau hal ini dibiarkan terus menerus akan menyebabkan disparitas akan semakin kelihatan.  

Memang PTNTT menyediakan banyak kegiatan dibidang social, seperti kesehatan maupun beasiswa untuk anak-anak Sumbawa Barat khususnya dan NTB pada umumnya. Tetapi apa yang diberikan oleh PTNNT sangat tidak sebanding dengan profit yang didapatkannya dan dampak negatif yang akan ditanggung masyarakat sekitar. Jadi perlu pengkajian yang lebih detail lagi menganai keberadaan PTNTT.

Pemerintah harus segera mengambil kebijakan sebelum alam yang ada disana menjadi rusak parah. Pemerintah harus memikirkan nasib masa depan wilayah tersebut. Masyarakat disana akan menjadi korban kalau pemerintah tidak mengambil langkah yang strategis.

Saat ini, pemerintah sudah memiliki 44% saham PTNNT, ini sesuai dengan amanat Kontrak Karya dan bagian dari divestasi saham. Namun, pemerintah masih berusaha untuk mendapatkan 7% saham lagi dari PTNNT. Tetapi proses divestasi masih terkendala proyek pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral. Berarti kalau divestasi ini berhasil, maka pemerintah akan memiliki saham 51% di PTNNT. Ini akan menyebabkan pengelolaan pertambangan di Sumbawa Barat ini menjadi lebih memikirkan dampak untuk masyarakat dan lingkungannya.

Penguasaan saham 51% oleh pemerintah itu bisa-bisa akan menjadi lahan basah bagi para pejabat. Itulah yang kita takutkan terkait kepentingan-kepentingan para penguasa. Pengelolaan akan semakin hancur apabila praktek korupsi dilakukan oleh interen pemerintah. Kembali masyarakat akan menanggung beban.

Memang proyek pertambangan seperti ini sering disalahgunakan oleh mereka yang memiliki power dalam menentukan kebijakan, khususnya perijinan. Ini sepertinya sudah terjadi di Kabupaten Sumbawa Besar, NTB. Itulah yang menyebabkan kesejahteraan masyarakat dari adanya proyek pertambangan ini tidak tersentuh dengan maksimal.

Memang praktek KKN, khususnya korupsi, akan menjadi sangat berbahaya, apalagi dilakukan dalam proyek pertambangan. Banyak dampak yang akan ditimbulkan, mulai dari kerusakan lingkungan, masyarakat akan terlunta-lunta dan sejenisnya.

Jadi, kesimpulannya adalah keberadaan PTNNT di Sumbawa Besar, NTB perlu dievaluasi. Ini dimaksud untuk mengetahui berapa besar pengaruh dan dampak bagi masyarakat sekitar. Jangan sampai kekayaan alam yang ada di dalam perut bumi Sumbawa habis untuk para pengusaha dan oknum pemerintahan, apalagi asing (konglomerat luar negeri). Dan yang paling penting pembangunan, baik fisik dan manusia (SDM) lebih ditingkatkan lagi, apalagi setelah pemerintah bisa menguasai 51% saham PTNNT.