PERINGATAN HARI PAHLAWAN: SIAPAKAH PAHLAWAN SAAT INI?

Oleh: Dedet Zelthauzallam

Setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia memperingati hari pahlawan. Ini dimaksud sebagai bentuk penghargaan kepada para pejuang di seluruh penjuru nusantara, khususnya di Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Saat itu, tepatnya tanggal 10 November 2013, Inggris ingin merebut kembali Indonesia yang sudah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

“Sekali Merdeka Tetap Merdeka” sebagai semboyan para pahlawan dalam mengusir para prajurit Inggris yang mau merebut kemerdekaan Indonesia. Bung Tomo melalui pidatonya yang berapi-api berhasil membangkitkan semangat para pejuang Indonesia untuk melawan dan mengusir penjajah di negeri ini. Keberhasilan Bung Tomo dalam menggerahkan para pejuang itulah yang menyebabkan Surabaya dijuluki sebagai kota pahlawan. Surabaya menjadi saksi bisu perjuangan para pahlawan yang penuh dengan pengorbanan, baik nyawa maupun materil.

Para pahlawan sebelum dan sesudah kemerdekaan memang para pahlawan yang bekerja tanpa pamrih. Ini sangat berbeda dengan zaman sekarang ini. Kita bingung siapa yang bisa kita sebut sebagai pahlawan, karena terlalu banyak masalah yang menimpa para pemimpin di negeri ini.

Arti dari kata pahlawan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang pemberani dalam mengorbankan jiwa dan raga untuk membela kebenaran. Apakah ada sosok pemimpin negeri ini yang bisa masuk kriteria seperti itu? Mungkin ada tetapi sudah langka bagaikan gajah sumatera.

Lalu, siapakah yang pantas kita sebut sebagai pahlawan? Apakah ada sosok seperti Soekarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka, Bung Tomo, Jenderal Sudirman dan lainnya? Ini merupakan pertanyaan yang harus dijawab oleh semua masyarakat Indonesia. Cara menjawabnya adalah kita harus memiliki karakter seperti para pahlawan yang disebutkan tersebut atau kalau bisa kita harus melampuinya.

Krisis generasi saat ini harus menjadi tanggung jawab dan pelajaran bagi pemuda Indonesia. Pemuda Indonesia harus lebih menengok sejarah masa lampau dan melihat bagaimana perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Pemuda Indonesia tidak boleh terlena dengan keadaan yang ada saat ini. Jas Merah yang dikatakan oleh Bapak Proklamator harus tetap diingat, supaya pemuda Indonesia memiliki sikap nasionalisme yang tinggi, bukan hanya slogan semata.

Pemuda Indonesia saat ini harus memiliki komitmen yang kuat dalam mencatat sejarah dan meneruskan cita-cita para pahlawan kita. Nyawa para pahlawan di masa lalu akan bisa kita gantikan dengan cara kita mengisi kemerdekaan ini dengan cara kita memajukan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdikari dan menjadi salah satu negara terpandang di dunia.

Melalui peringatan hari pahlawan ini, semua masyarakat khususnya para pemimpin negeri ini harus bisa berubah dan sadar, sehingga korupsi yang kerap menimpa para pamangku jabatan bisa diminimalisir. Jangan hanya jadikan peringatan hari pahlawan sebagai seremonial belaka, tetapi harus lebih dari itu.

Pemimpin Indonesia saat ini akan berpikir seribu kali kalau disuruh mengorbankan nyawa demi bangsa ini, tetapi pengorbanan yang paling gampang dilakukan adalah mengorbankan kepentingan pribadinya untuk kepentingan kelompok. Hal ini memang sangat sederhana tetapi kalau semua pemimpin melakukannya, penulis yakin akan bisa membuat negeri ini akan menjadi lebih baik. pemimpin yang mau mengorbankan kepentingan pribadinya inilah yang bisa sebut sebagai pahlawan saat ini.

LOMBA PHOTOGRAFER PLATO’S CLUB

Siapa yang tidak mengenal lembaga pendidikan kita (IPDN)? Mungkin seluruh masyarakat Indonesia tahu yang namanya IPDN. IPDN merupakan satu-satunya lembaga pendidikan kepamongprajaan di negeri ini. IPDN juga dikenal sebagai sekolahnya para camat, karena banyak purna (alumni) yang menduduki jabatan camat. Namun selain itu, IPDN juga dikenal oleh masyarakat karena banyak kasus kekerasaan fisik yang menyebabakan praja meninggal dunia.

 Banyaknya masyarakat yang menganggap IPDN sebagai lembaga yang penuh dengan kekerasaan dan prajanya (mahasiswa) hanya bisa baris berbaris (PBB) menjadi alasan kuat kami, Plato’s Club, untuk mengadakan lomba photographer.  Acara ini bertujuan untuk menunjukkan bakat para praja kepada dunia luar yang selama ini terpendam dan tidak diketahui oleh publik. Inilah saatnya praja IPDN menunjukkan bahwa IPDN sudah berubah dan praja IPDN bisa segalanya.

 Tema dari lomba photographer yang akan dilaksanakan oleh Plato’s Club adalah Menemukan Kita. Ini merupakan sebuah tema yang ingin mengangkat sisi lain dari kehidupan praja. Peserta diharapkan bisa mengambil foto yang benar-benar unik dan menarik. Misalnya, praja yang sedang mencuci, dosen yang sedang mengajar, praja yang ngorok, dan lain sebagainya. Objek dari foto yang diambil harus berhubungan dengan praja, bisa dosen, pengasuh, civitas akademika dan lainnya.

Peserta juga, diwajibkan untuk bisa menggambarkan pesan apa yang ada dan yang ingin disampaikan dalam foto. Bisa dalam bentuk kalimat yang pendek (narasi). Untuk jumlah foto yang dikumpulkan, masing-masing peserta mengumpulkan 2 foto dengan ukuran minimal 10R (hardcopy) dan softcopy, semakin besar ukurannya akan semakin diperhitungkan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh peserta adalah foto yang dikumpulkan tidak boleh di edit menggunakan aplikasi apa pun. Perlu diketahui, hasil seleksi dari lomba photographer ini akan dipamerkan di Kampus IPDN Cilandak. Rencanya kita akan mengundang universitas lain untuk melihat hasil jempretan para praja.

Untuk hadiah, jadwal dan persyaratan lainnya bisa dilihat dalam pamflet di atas atau hubungi panitia untuk menanyakan informasi yang masih belum jelas.

MENINGKATKAN ANGKA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU

Oleh: Dedet Zelthauzallam

Pemilu merupakan salah satu ciri dari negara yang menganut sistem demokrasi. Di Indonesia, pemilu sudah dimulai dari awal kemerdekaan. Namun, sistem pemilu di Indonesia berubah-ubah sesuai dengan zamannya, misalnya di era orde baru  pemilu dilaksanakan dengan sistem perwakilan, sedangkan di era reformasi sistemnya adalah langsung atau lebih kita kenal dengan istilah langsung, umum, bebas dan rahasia (luber). Perubahan sistem ini dimaksud semata-mata untuk bisa menghasilkan pemimpin yang mampu membawa Indonesia ke tujuan negara yang tertuang dalam UUD 1945 alenia ke empat.

Pemilu langsung di Indonesia baru dimulai pada tahun 2004. Dengan adanya pemilu langsung ini diharapkan akan bisa menghasilkan perwakilan di parlemen (DPR dan DPD), presiden dan gubernur, bupati/walikota serta DPRD yang merupakan pilihan rakyat dan memiliki kapabilitas dan integritas yang tinggi. Namun, seiring berjalannya waktu, maka sepertinya pemilihan langsung ini banyak memiliki kelemahan. Sebut saja mulai dari wakil di parlemen dan pemegang kekuasaan di ekskutif banyak yang tersangkut kasus korupsi, anggaran membengkak dan banyak daerah otonomi yang gagal karena pemimpinnya korupsi, serta pemilu langsung semakin lama tingkat partisipasi pemilih semakin menurun.

Partisipasi pemilih dalam pemilu memang cenderung grafiknya menurun. Pemilih banyak sekali yang tidak menggunakan hak pilihnya, baik itu dalam pemilihan legislatif, presiden maupun kepala daerah. Berdasarkan data pemilu legislatif dari tiga kali pemilu angka partisipasi semakin menurun. Pada pemilu legislatif tahun 1999 angka partisipasi mencapai 92,99%, tahun 2004 turun ke angka 84,07% dan 2009 partisipasi pemilih hanya mencapai 70,99%. Dari data tersebut terlihat jelas bagaimana presentase partisipasi pemilih dalam kurun waktu 10 tahun begitu menurun secara derastis.

Itu baru data dari pemilu legislatif, berbeda lagi dengan pemilukada yang lebih memprihatinkan. Bayangkan saja, partisipasi pemilih dalam setiap pemilukada berkisar 65%-70%. Tingkat partisipasi masyarakat di pemilukada lebih parah apabila dibandingkan dengan pemilu legislatif. Lihat saja bagaimana tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan gubernur di DKI Jakarta tahun 2013 mencapai 37% dan pemilihan gubernur Sumatera Utara tahun 2013 mencapai 63, 38% (sumber: detiknews.com_Selasa, 12/03/2013 22:00 WIB, okezone.com_ Senin, 25 Februari 2013).

Turunnya tingkat partisipasi masyarakat merupakan masalah yang harus diselesaikan oleh semua pihak, khususnya penyelenggara pemilu, KPU. Sebenarnya KPU sebagai penyelenggara pemilu sudah mengambil banyak strategi dalam meningkatkan partisipasi pemilih, mulai dari sosialisasi sampai pendidikan politik kepada para pemilih. Namun, itu tidak mampu mengangkat partisipasi masyarakat,  malah semakin menurun.

Lalu apa yang salah dari sistem pemilu langsung ini? Mengapa tingkat partisipasi pemilih semakin menurun? Menurut saya sebenarnya tidak ada yang salah, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menangani masalah partisipasi pemilih yang menurun ini, yaitu pemilih dengan yang dipilih. Saya melihat KPU saat ini lebih fokus menyelesaikan masalah ini ke pemilih. Inilah yang saya nilai kurang tepat.

KPU harus mengubah paradigma dalam menyelesaikan tingkat partisipasi pemilih yang menurun ini dengan melihat pihak yang dipilih (partai atau calon). Objek penyelesaian harus lebih mengarah ke partai dan calon, karena saya melihat ada hubungan antara pemilih dengan calon dan partai dalam mendorong pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Pemilih akan sangat senang untuk memilih ketika partai dan calon bisa memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1.      Partai dan calon harus amanah dan konsisten terhadap visi dan misinya,

2.      Partai dan calon tidak apatis terhadap kepentingan rakyatnya,

3.      Partai dan calon harus menjauhi yang namanya korupsi,

4.      Partai dan calon harus bekerja untuk rakyat bukan untuk partainya.

Dari faktor di atas, bisa dikatakan bahwa pemilih akan mau datang ke TPS apabila partai dan calon tetap konsisten dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Tetapi, pemilih akan sangat kecewa apabila partai dan calon yang mereka pilih itu bertolak belakang dengan hal di atas. Partai dan calon yang tidak amanah inilah sebagai penyebab dari tingginya tingkat golput pemilih dalam pemilu.

Kekecewaan publik terhadap partai dan pemimpin memang saya nilai wajar karena disebabkan oleh banyaknya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah dan anggota DPR tingkat pusat maupun daerah. Menurut data dari Kemendagri, ada 297 kepala daerah yang sudah tersandung kasus korupsi dan ada 2000 anggota DPRD yang diduga korupsi.

Jadi, KPU harus menjalin kerjasama dengan lembaga lainnya untuk merumuskan kebijakan agar bisa meningkatkan kapabilitas dan integritas dari para calon, sehingga publik bisa mulai percaya dengan partai dan calon yang akan dipilihnya. Selain masalah yang dipilih (partai dan calon), hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih adalah dengan memberikan sosialisasi kepada para pemilih.

DAFTAR PUSTAKA

Huntington, Samuel P dan Nelson, Joan. 1994. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Jakarta: Renika Cipta

Sudijono Sastroatmodjo. 1995. Perilaku Politik. Semarang: IKIP Semarang Press

MUNCULNYA 65 DOB DI TENGAH PERMASLAHAN OTONOMI DAERAH

Oleh: Dedet Zelthauzallam

Lahirnya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah menjadi awal pelaksanaan otonomi daerah yang sebenarnya di Indonesia. Undang-undang ini memandang penyelenggaraan otda sebagai hal yang penting untuk menuju ke arah yang lebih demokratis. Inilah peluang baru bagi Indonesia untuk bisa melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi, meningkatkan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, karena pada zaman orde baru yang otoriter-sentralistik daerah sangat bergantung pada pusat, adanya sistem baru yang kita sebut sebagai demokratisasi-desentralisasi/otda merupakan peluang dan tantangan bagi daerah.

Setelah 15 tahun berjalannya otonomi daerah, ternyata apa yang diharapkan jauh dari harapan. Ini disebabkan oleh banyaknya daerah yang telah diberikan kewenangan tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik dan benar. Banyak hal yang menjadi catatan yang perlu diperbaiki, mulai dari sistem penyelenggaraan, kewenangan atau urusan, hubungan antara kabupaten/kota dengan provinsi dan sebagainya.

Dalam perjalanan pelaksanaan otonomi daerah, sudah banyak kepala daerah yang sudah tersandung kasus korupsi. Sesuai dengan data di Kementerian Dalam Negeri, hingga Juli 2013 terdapat 298 kepala daerah dari 524 daerah otonom yang tersangkut kasus korupsi. Inilah salah satu masalah dari pelaksanaan otda. Belum lagi, kalau dilihat dari berapa pendapatan asli daerah (PAD). Banyak daerah malah pengeluarannya lebih banyak dari pendapatannya.

Permasalahan otonomi daerah tersebut membuat pemerintah pusat mencoba untuk berpikir ulang dalam menerapkan otda. Pemerintah pusat  berusaha memberi  formulasi yang paling tepat untuk bisa menjawab masalah dari otda. Saat ini, pemerintah pusat masih berusaha memperbaiki peraturan tentang pemerintahan daerah. RUU tentang pemerintah daerah sudah disiapkan untuk mengganti UU 32 tahun 2004. Di dalam RUU itu, akan diubah beberapa poin penting mulai dari sistem pemilihan kepala daerah, titik berat dari otda, pengaturan urusan untuk kabupaten/kota dengan provinsi dan lainnya. 

Tetapi anehnya, dibalik banyaknya daerah otonom yang dikatagorikan gagal, tidak pernah mengurung niat para elite di daerah untuk membangun daerah otonom baru (DOB). Banyak daerah yang meminta diri untuk dimekarkan. Inilah fenomena yang menjadi kegalauan pemerintah pusat.

Pada tanggal 24 Oktober 2013 dalam rapat paripurna, anggota DPR telah menyetujui 65 daerah otonomi baru. Luar biasa banyaknya. Bagaimana bisa ditengah-tengah permasalahan terkait otonomi daerah malah banyak daerah yang mau dimekarkan. Belum tentu daerah yang mau dimekarkan ini bisa mandiri, jangan-jangan akan dikatagorikan sebagai daerah gagal ke depannya. Inilah yang perlu dipikirkan oleh kita semua. Jangan hanya mau memekarkan daerah karena ambisi mengejar jabatan.

Kepentingan Politik Sangat Tinggi dalam DOB

Dengan disetujuinya 65 calon DOB baru, maka ini menggambarkan bahwa ada maksud tertentu dibalik kebijakan ini. Ini mungkin sebagai pemanis dan penebus dosa para anggota dewan yang selama ini selalu dikecam oleh publik. Ini juga sebagai salah satu jurus dalam menghadapi pemilihan legislatif di tahun 2014. Dengan adanya DOB baru ini, maka pastinya calon incumbent yang merasa berjasa akan mengatakan bahwa pilihlah saya supaya DOB cepat diproses. Inilah salah satu trik dari para politisi kita.

Untuk itu, saya berani katakan 65 DOB baru ini adalah bagian dari hasil bergainning para anggota dewan yang terhormat, ini untuk memuluskan langkah mereka di pemilu legislatif 2014. Ini perlu kita catat, kita sebagai konsekuen, jangan sampai kita memilih seorang anggota dewan karena jasa memperjuangkan pemekaran daerah, tetapi kita lebih harus lebih melihat apa yang telah dikerjakan oleh anggota dewan tersebut terhadap daerah.

Saya yakin, proses 65 DOB ini akan mengalami kesulitan apalagi pasca pemilu 2014. Akan ada babak baru setelah pemilu. Untuk itu, para elite politik yang ada di daerah, lebih baik untuk berpikir bersama-sama bagaimana caranya dalam membangun daerah. Jangan terlalu sibuk memikirkan pemekaran, lebih baik melihat masalah yang ada untuk diselesaikan secara bersama-sama.

Kesimpulan dari adanya 65 daerah otonomi baru ini adalah suatu kebijakan yang perlu ditinjau ulang, supaya tujuan dari adanya daerah otonom tidak melenceng dari tujuannya. Perlu dikaji ulang juga supaya kegagalan dari otonomi daerah yang terjadi dewasa ini tidak terulang lagi di masa depan. Muatan politik harus dikesampingkan demi masa depan bangsa yang lebih baik. 

MAKNA DIBALIK PENGUKUHAN ANGKATAN XXII DI HARI SUMPAH PEMUDA

Oleh: Dedet Zelthauzallam

Pada tanggal 28 Oktober 2011 dilaksanakanlah pengukuhan praja IPDN Angkatan XXII di IPDN Jatinangor. Bapak Gamawan Fauzi selaku Menteri Dalam Negeri hadir langsung untuk mengukuhkan praja yang berjumlah 2005 orang. Praja yang merupakan perwakilan dari setiap daerah di Indonesia ini menjadi harapan baru untuk menjadi kader pemimpin di masa depan.

Dalam pengukuhan praja IPDN Angkatan XXII ini ada hal yang sangat berbeda, dimana pelantikan pamong praja muda ini bertepatan dengan perayaan peringatan hari sumpah pemuda yang ke-83. Pengukuhan di hari yang sangat bersejarah merupakan suatu hal yang spesial bagi angkatan XXII.

Kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 28 Oktober 1928 adalah awal dari lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesai (NKRI), karena pada hari inilah pemuda Indonesia membuat komitmen bersama untuk mengakui kita itu bertumpah darah satu, berbangsa satu dan berbahasa satu. Ini bukan hal yang mudah, karena kita ketahui bersama bahwa saat itu Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda.

Semangat para pemuda untuk bersatu dalam melawan penjajah yang sudah berkuasa selama 3 abad bisa terlahir di tanggal 28 Oktober 1928 memiliki arti dan makna yang tidak akan pernah dilupakan sejarah bangsa ini. Semua bentuk kemajemukan di satukan menjadi satu, yang dibingkai dengan nama Indonesia. Sungguh luar biasa para pemuda angkatan 1928.  

Sejarah yang pernah ditorehkan para pemuda bangsa ini pada tanggal 28 Oktober 1928 menjadi salah satu alasan mengapa angkatan XXII ditakdirkan untuk dilantik pada tanggal yang sama. Seharusnya angkatan XXII merasa beruntung dan bangga bisa dikukuhkan di hari yang sangat bersejarah. Sepertinya angkatan XXII dipilih untuk bisa sebagai penerus semangat para pemuda 1928.

Pelantikan di hari yang sangat bersejarah harus menjadi suatu motivasi tersendiri bagi angkatan XXII untuk lebih baik dari angkatan lainnya. Pewaris semangat 1928 harus mampu menjadi garda terdepan dalam menjawab problematika bangsa saat ini. Sepertinya dibutuhkan semangat pemuda 1928 dalam menyelesaikan masalah dan kegundahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini.

Angkatan XXII sebagai generasi yang dikukuhkan di hari sumpah pemuda ini menjadi harapan baru bangsa Indonesia. Angkatan XXII harus bisa menyiapkan diri dalam mengemban amanah sebagai generasi penerus angkatan 1928. Angkatan XXII akan diakui sebagai generasi 1928 oleh seluruh masyarakat Indonesia, apabila praja angkatan XXII memiliki kapabilitas dan integritas dalam memberikan perubahan untuk bangsa tercinta ini.

Angkatan XXII pasti bisa. Itulah salah satu kalimat yang sering dilontarkan sebagai penyemangat dalam setiap melakukan kegiatan. Jadi, angkatan XXII pasti bisa untuk mewarisi semangat para pemuda angkatan 1928 yang sudah mampu menyatukan kebhinnekaan yang ada di negeri ini. Saat ini angkatan XXII pasti bisa menghapus paham daerahisme atau sukuisme yang sudah mulai muncul.

Mari kita sebagai angkatan XXII katakan pasti bisa untuk membawa perubahan untuk negeri kita yang tercinta ini. Mari kita sama-sama menyiapakan diri untuk meningkatankan kapabilitas dan integritas kita. Sukses selalu angkatan XXII dimana pun anda berada. Insaallah kita akan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan pendidikan serta kekuatan dalam mengemban amanah.

BERSUMPAH MELAWAN KORUPSI

Oleh: Dedet Zelthauzallam

Pada tanggal 28 Oktober 1928 adalah hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Di tahun inilah, cikal bakal dari bangsa Indonesia mulai kelihatan . Dikatakan demikian karena pada momen inilah, pemuda Indonesia membuat suatu kesepakatan dengan mengakui bahwa kita itu bertumpah darah satu Indonesia, berbangsa satu Indonesia dan menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia.

Momen sumpah pemuda memang sudah berlagsung 85 tahun yang lalu. Namun, semangat dan komitmen para pemuda pada masa itu harus tetap dikobarkan. Apalagi dengan keadaan bangsa yang semakin terpuruk dengan berbagai masalah yang komleks. Seharusnya kita sebagai pemuda Indonesia bisa mengaplikasikan cita-cita para pemuda 1928 yang begitu besar dan  mulia untuk bangsa ini.

Tema peringatan sumpah pemuda yang ke-85 ini adalah “Dengan Sumpah Pemuda, Kita Wujudkan Pemuda yang Santun, Cerdas, Inspiratif dan Berprestasi”. Dari tema ini bisa kita katakan bahwa melalui peringatan sumpah pemuda ini, kita sebagai pemuda Indonesia yang dikatakan sebagai agent of change harus bersikap santun, cerdas, inspratif dan berprestasi. Apakah kita bisa melakukan hal itu? Pastinya kita bisa, ketika kita punya kemauan dan komitmen untuk berubah.

Sebelumnya mungkin kita perlu mendefinisikan arti dari pemuda itu, supaya kita bisa memahami dengan jelas makna dari sumpah pemuda ini. Kalau melihat definisi dari kata pemuda di KBBI, maka yang disebut pemuda adalah orang yang usianya muda dan berjenis kelamin laki-laki. Tetapi di dalam tulisan ini, yang saya maksud pemuda adalah seluruh warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi, kalau penduduk Indonesia saat ini berjumlah 240 juta jiwa, maka semuanya adalah kita sebut sebagai pemuda.

Di era saat ini, bisa  dikatakan bahwa pemuda Indonesia memiliki suatu beban yang sangat berat. Dimana banyak masalah bangsa ini yang harus diselesaikan, mulai dari kemiskinan, konflik horizontal, krisis global dan lebih khusus masalah korupsi. Bisa kita lihat bersama, bagaimana korupsi di negeri ini menjamur ke semua kalangan. Dari atas sampai ke bawah semua terkena penyakit yang namanya korupsi.

Korupsi inilah yang menjadi musuh utama dari para pemuda bangsa Indonesia. Korupsi membuat sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi hancur. Banyak dampak yang ditimbulkan oleh yang namanya korupsi ini.

Melalui momen sumpah pemuda inilah, kita sebagai pemuda bangsa ini harus mengatakan lawan dan musnahkan korupsi. Dengan kita menjadi pemuda yang bersikap santun, sesuai dengan tema, maka saya yakin dan percaya, kita tidak akan mau namanya korupsi. Orang yang santun tidak akan bisa mengambil hak orang lain, orang yang santun tahu mana haknya dan mana hak orang lain.

Melalui sumpah pemuda ini kita juga harus menjadi pemuda yang berpikir cerdas. Cerdas dalam artian kita harus bisa memfilterisasi semua problem yang kita lihat. Masalah yang baik kita ambil, sedangkan contoh yang jelek harus kita buang jauh-jauh. Sebagai contoh, kita melihat bagaimana oknum di negeri ini korupsi, maka kita sebagai pemuda harus mengambil pelajaran supaya tidak terjebak dalam korupsi.  

   Inilah yang harus kita lakukan sebagai pemuda, ketika kita sudah santun dan cerdas, maka pikiran kita akan memiliki banyak inspirasi sehingga kita bisa berprestasi dengan maksimal untuk bangsa ini. Jadi, intinya adalah kita sebagai pemuda bangsa Indonesia harus bisa santun dalam bersikap, cerdas dalam melihat masalah serta memiliki banyak insiprasi untuk meraih prestasi yang maksimal.

Dalam peringatan sumpah pemuda yang ke-85 ini, pemuda Indonesia harus bangkit dalam mengejar keterpurukan. Indonesia adalah negara yang kaya, bukan katanya, tetapi ini fakta. Kita harus bisa memanfaatkan kekayaan alam kita dengan sebaik mungkin, sehingga apa yang menjadi cita-cita bangsa ini bisa tercapai. Semua itu bisa ketika kita mau bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menghindari yang namanya korupsi.

Pemuda Indonesia saatnya mengucapkan sumpah untuk sama-sama melawan dan memberantas yang namanya korupsi. Itulah sumpah yang saya kira paling tepat dalam memperingati sumpah pemuda yang ke-85 ini. Jangan sampai bangsa ini terus menerus dihadapkan dengan korupsi. Kita harus bisa meminimalkan sampai menghilangkan yang namanya korupsi.  

 Kalau kita pemuda Indonesia sama-sama mau bersumpah, maka pasti korupsi akan hilang di negeri ini. Para pemuda tahun 1928 bisa mengusir para penjajah yang sudah 3 abad lebih menjajah bangsa kita karena ada sebuah komitmen bersama. Inilah saatnya kita mengikuti dan belajar dari mereka untuk melawan para koruptor. 

Perbedaan UU 5 tahun 1957, UU 22 tahun 1999 dan UU tahun 2004

1. Pertimbangan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah menurut:

a.    UU Nomor 5 tahun 1974

Di UU Nomor 5 tahun 1974 menyatakan bahwa desentralisasi dan otonomi daerah dilaksanakan untuk menjamin terselenggaranya tertib pemerintahan, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) perlu dibagi atas daerah besar dan daerah kecil, baik yang bersifat otonom maupun yang bersifat administratif, berdasarkan amanat dalam UUD 1945.

Desentralisasi juga dilaksanakan dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok Negara Indonesia dan dalam membina kestabilan politik serta kesatuan bangsa, maka hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah atas dasar keutuhan Negara Kesatuan, diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi.

Di dalam UU Nomor 5 tahun 1974, titik berat dari pelaksanaan otonomi daerah adalah daerah tingkat II (Dati II) atau saat ini tingkat kabupaten/kota. Ini dimaksud dengan pertimbangan Dati II bisa memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, tidak seperti Dati I.

Meskipun dalam UU 5 tahun 1974 titik berat dari desentralisasi di Dati II, tetapi Dati I sangat dominan terhadap Dati II. Bisa kita lihat bagaimana proses dari pembuatan perda. Dalam pembuatan perda harus disetujui oleh gubernur, selaku kepala daerah tingkat I.

Ini membuktikan bahwa di UU Nomor 5 tahun 1974 belum mampu melaksanakan desentralisasi dan otonomi daerah secara nyata. Peran pusat masih sangat tinggi dalam mengatur daerah. Jadi bisa disimpulkan bahwa asaz dokonsentrasi masih dominan.

b.    UU Nomor 22 tahun 1999

Di dalam UU Nomor 22 tahun 1999, desentralisasi dan otonomi daerah dilaksanakan dengan pertimbangan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Undang-undang ini juga memandang penyelenggaraan otonomi daerah, dianggap perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.

Desentralisasi juga dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip- prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c.    UU Nomor 32 tahun 2004

Di dalam UU ini, desentralisasi dan otonomi daerah dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, serta diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi dan otonomi daerah juga dilaksankan dengan pertimbangan bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya  kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

UU 32 tahun 2004 juga sebagai pengganti dari  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. UU 22 tahun 1999 dinilai tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti.


2.   Idealnya desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia

Banyaknya kelemahan yang terdapat di undang-undang otonomi daerah membuat banyak pihak menuntut untuk diamandemen. Ini bisa dilihat dari banyaknya kasus kepala daerah yang tersandung korupsi. Bisa dilihat dari data di Kemendagri yang menyatakan bahwa hingga April 2012 terdapat 173 kepala daerah dari 524 daerah otonom bersangkutan yang tersandung kasus korupsi. Inilah salah satu alasan masyarakat menuntut undang-undang pemerintah daerah direvisi.

Kalau menurut saya, otonomi daerah di Indonesia tidak boleh disamaratakan (simetris), tetapi harus dibedakan antara daerah satu dengan lainnya (asimetris). Asimetris yang saya maksud adalah pemerintah pusat dalam memberikan otonomi daerah harus mempertimbangkan hal-hal sebagai-berikut:

·         Keuangan daerah

·         Tingkat pendidikan masyarakat (SDM)

·         Tingkat kesehatan

·         Potensi wilayah

Hal tersebut harus diperhatikan dalam memberikan otonomi, sehingga daerah yang bersangkutan bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi kalau saran saya tentang idealnya otonomi daerah di Indonesia harus mempertimbangkan latar belakang dan kondisi dari daerah yang bersangkutan.

Cara lain dalam memperbaiki system desentralisasi dan otda di Indonesia juga harus memperbaiki system pemilihan kepala daerah. Tingginya ongkos menuju posisi kepala daerah menjadi sumber dari korupsi di Indonesia. System pemilihan harus dipertimbangkan, apakah semua harus dipilih langsung atau hanya gubernur saja yang dipilih langsung oleh konsekuen. Kalau menurut saya, lebih baik pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten/kota kembali dipilih oleh DPRD, sedangkan untuk provinsi tetap dipilih langsung.

Sistem ini saya nilai akan bisa meminimalisir kekurangan yang ada saat ini. Sistem ini akan bisa menghemat anggaran dan saya nilai akan menambah menambah power dari gubernur.Power dalam artian bupati/walikota tidak lagi mangkir dari panggilan gubernur.

Dalam memperbaiki sistem otda juga, perlu lebih diperjelas lagi mana fungsi dan tugas dari gubernur (provinsi) dan mana bupati (kabupaten/kota). Sehingga dalam menjalankan tugas tidak ada miss komunikasi antara provinsi dan kabupaten/kota tidak terjadi.