HIKMAH DIBALIK AKSI KOPASSUS

Oleh: Dedet Zelthauzallam

Sabtu, 23 Maret 2013 masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Yogyakarta dihebohkan dengan aksi penyerangan di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Kabupaten Slemen. Dalam aksi penyerangan ini empat tahanan ditembak sampai mati. Napi yang ditembak adalah Hendrik Angel Sahetapi alias Deki, Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu, Adrianus Candra Galaja dan Yohanes Juan Manbait. Mereka berempat merupakan kawanan preman Dicky Ambon.

Empat tahanan ini adalah tersangka kasus pengeroyokan anggota Komando Khusus (Kopassus), Sertu Heru Santoso di Hugo Cafe. Sersa Heru meninggal akibat keempat preman ini. Inilah latar belakang kasus keempat korban penyerangan LP Cebongan kelas IIB ini sehinnga ditahan.

Dalam aksi penyerangan di LP Cebongan ada hal yang sangat menarik. Dimana aksi ini dilakukan secara cepat, tepat dan sistematis. Bayangkan saja, pelaku penyerangan hanya membutuhkan hitungan menit saja untuk bisa masuk dan membunuh keempat korban. Ditambah lagi CCTV dan semua perangkat di LP bisa dihancurkan. Pelaku bisa dikatakan sudah terlatih sehingga bisa melakukan aksi seperti ini. Pelaku bermain bersih dalam melakukan aksinya.

 Hal inilah yang menyebabkan dari awal banyak kalangan yang menduga bahwa ini dilakukan oleh kelompok yang sudah terlatih. Bayak kalangan langsung mencurigai TNI, khususnya Kopassus. Kopassus dicurigai karena melihat latar belakang kasus korban.

  Dengan banyaknya dugaan dan adanya indikasi yang mengarah ke TNI, maka TNI AD membentuk tim investigasi untuk mencari fakta dari keterlibatan anggota TNI. Tim investigasi dipimpin oleh Brigadir Jenderal Unggul K. Yudhoyono.

Tidak tanggung-tanggung, tim yang dibentuk ini mampu menemukan keterlibatan dari intern TNI. 11 anggota Kopassus dijadikan sebagai pelaku penyerangan LP Cebongan. Mereka merupakan mantan anak buah dari Sertu Heru.

Bayak kalangan menanggapi positif hasil dari tim investigasi. Apresiasi atas hasil investigasi ini patut diberikan, karena TNI sudah memiliki keterbukaan kepada publik. Keberanian dari TNI sebagai contoh dari pertanggung jawaban, lebih khususnya 11 anggota Kopassus. 11 anggota Kopassus ini dinilai memiliki jiwa ksatria.  

Mengapa Mereka Melakukan Aksi?

Aksi yang dilakukan oleh 11 anggota Kopassus ini dinilai sebagai bentuk dari jiwa korsa yang ditanamkan di dalam diri setiap prajurit. Kematian dari Sertu Heru menjadi cambuk bagi rekannya. Hal inilah yang menyebabkan kemarahan dari anggota Kopassus lainnya.

Sertu Heru merupakan mantan atasan dari salah satu pelaku. Salah satu pelaku mengaku bahwa ada hutung nyawa kepada Beliau. Pelaku mengakui kalau Sertu Heru pernah menyelamatkan nyawanya. Hal inilah yang menyebabkan mereka nekat melakukan aksi brutal ini.

Bayak kalangan juga, menganggap aksi ini sebagai bentuk persaingan wilayah kekuasaan. Persaingan wilayah inilah yang menimbulkan pertikaian antara Sertu Heru dengan kawanan preman Decky Chandra.

 Apa pun alasannya, baik menamakan jiwa korsa atau apa pun namanya tetap salah. Karena negara ini adalah negara hukum. Kita tidak boleh main hakim sendiri. Peradilanlah yang berhak menentukan hukuman dari pelaku.

 Aksi Ini Sebagai Pelajaran Bagi Sipil

Sebagai masyarakat Indonesia, khususnya sipil, harus bisa mengambil hikmah dari aksi yang dilakukan 11 anggota Kopassus di LP Cebongan, Sleman. Banyak hikmah yang bisa dipetik oleh sipil untuk dicontohi dan diaplikasikan oleh sipil.

Keberanian 11 anggota Kopassus untuk mengakui aksinya patut dicontoh. Ini bentuk jiwa ksatria dari prajurit, berani bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Bandingkan dengan sipil sangat jauh sekali perbedaannya. Sipil sangat takut untuk mengungkap kesalahannya dan selalu mengakui dirinya benar meskipun salah. Bayak contoh yang memperlihatkan kepada kita bahwa sipil tidak memiliki jiwa ksatria.

Keberanian Komandan Jenderal Kopassus, Mayjen TNI Agus Sutomo yang menyatakan siap bertanggung jawab atas perbuatan dari 11 anak buahnya merupakan contoh yang perlu diadopsi oleh sipil. Bandingkan dengan sipil, kalau ada staf atau bawahannya melakukan kesalahan, maka banyak yang melepas tangan. Sebagai contoh, kasus dari bocornya sprindik Anas. Sekertaris Abraham Samad djadikan tersangka oleh Komite Etik KPK, namun tidak ada pernyataan dari Abraham Samad seperti Komandan Kopassus itu.

Dari kasus ini juga, bisa dilihat bagaimana jiwa korsa dalam diri Kopassus sangat tinggi. Jiwa korsa mrupakan jiwa yang harus dimiliki oleh setiap prajurit. Korsa ini berarti sikap saling berbagi, melindungi, membantu, mengingatkan, dan menjaga atau dengan kata lain sikap senasib sepenanggungan. Meskipun dalam hal ini, Kopassus salah dalam menjalankan jiwa korsa. Tetapi patut sipil mencontohi jiwa korsa ini. Di sipil jiwa korsa ini sangat minim. Saling sikut menyikut kerap terjadi di sipil.

Aksi yang dilakukan oleh 11 anggota Kopassus ini harus diserahkan kepada hukum. Aksi ini harus dijadikan pelajaran bagi semua kalangan, baik bagi TNI, Polri dan Sipil. Kejadian seperti ini tidak boleh untuk dilaukan lagi. Inget Indonesia adalah negara hukum. Hukum harus diserakan kepada yang berwenang utuk diproses.

BADAI GLOBALISASI MEMBAHAYAKAN INDONESIA

Oleh : Dedet Zelthauzallam

Di abad XXI ini, dunia sudah memasuki zaman yang dinamakan globalisasi.  Di zaman globalisasi ini masyarakat dunia makin dimanjakan, baik dengan tehnologi informasi, transportasi, pengetahuan dan lainnya. Bayangkan saja masyarakat di suatu negara bisa dengan cepat mendapatkan informasi mengenai keadaan suatu negara. Misalnya, masyarakat Indonesia mau mengetahui tentang Inggris, maka tidak perlu pergi kesana tetapi cukup mencari atau membuka di internet atau bahasa krennya cukup tanya sama “Mbah Google”.

Globalisasi memang banyak memberikan kemudahan bagi masyarakat. Namun juga bisa menjadi bumerang bagi masyarakat itu sendiri. Maksudnya adalah ketika masyarakat tidak bisa untuk memfilter informasi yang ada menjadi sebuah hal yang positif, maka masyarakat akan dengan cepat terkontaminasi dengan informasi tersebut. Aspek budaya merupakan hal yang paling memprihatinkan dan paling ditakuti untuk terkontaminasi. Saling mempengaruhi di bidang kebudayaan baik itu dari nilai-nilai dan kebiasaan dalam bermayarakat akan sangat gampang dilakukan.

Bangsa Afrika dan Asia, khusunya Indonesia yang terkenal memiliki banyak budaya adalah bangsa yang harus bisa memfilter dengan baik. Globalisasi yang menawarkan banyak pilihan dengan mudah tidak boleh membawa dampak yang negatif terhadap kehidupan masyarakat.

Dewasa ini, Indonesia sedang terombang-ambing. Dikatakan demikian karena masyarakat Indonesia sedang terhipnotis dengan globalisasi. Globalisasi di Indonesia bukan malah memberikan dampak positif, tetapi malah lebih banyak dampak negatifnya. Ini menjadi problem masyarakat Indonesia dalam mempertahankan budaya yang sudah ada sejak dahulu kala. Masyarakat Indonesia harus lebih jeli untuk melihat globalisasi.

Masyarakat Indonesia tidak boleh dibiarkan untuk terus menerus terhanyut dalam zaman globalisasi. Globalisasi di Indonesia harus tertata secara sistematis demi menjaga keberlangsungan budaya asli yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Indonesia Harus ke Pancasila?

Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti dan sejarah yang sangat penting bagi bangsa ini. Memang pancasila itu baru dikemukakan oleh Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam siding BPUPKI. Namun Sukarno menyatakan bahwa Pancasila itu sudah ada dari dulu, karena 5 sila pancasila mrupakan gambaran dari keadaan Indonesia.

Di dalam pancasila itu terhimpun semua kebudayaan yang terbentang dari Sabang-Merauke. Pancasila sebagai penyatu dari kbinekaan. Pancasila juga dijadikan sebagai idiologi dan falsafah bangsa ini.

Jadi, bisa dikatakan bahwa untuk bisa dan mampu menjawab masalah di era globalisasi ini harus kita kembali ke pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila dalam pancasila merupakan nilai yang harus diaplikasikan. Indonesia akan menjadi bangsa yang besar jika bisa berpegang teguh pada 5 sila dari pancasila.

  

PILGUB: RAKYAT ATAU DPRD?

Oleh: Dedet Zelthauzallam

Di Indonesia, pemilihan kepala daerah secara langsung sudah berlangsung selama sekitar 8 tahun.  Pilkada langsung khususnya pilgub langsung di Indonesia pertama kali dilakukan di Pilgub Sulawesi Utara pada Juni 2005. Pilgub langsung ini sebagai langkah awal untuk bisa menghasilkan pemimpin atau gubernur yang memiliki kapabalitas dan integritas yang tinggi, sehingga diharapkan bisa mempercepat laju pertumbuhan dan pembangunan di daerah.

Akhir-akhir ini, banyak kalangan yang mempertanyakan hasil dari pilgub langsung ini. Ini disebabkan oleh banyaknya gubernur yang melakukan korupsi, ditambah kinerja dan hasil kerja dari gubernur jauh dari harapan. Banyak yang menilai bahwa hasil pilgub langsung tidak sebanding dengan besarnya dana yang dikeluarkan. Dari masalah itulah banyak kalangan mempertanyakan masih perlukah pilgub langsung ini untuk diselenggarakan. Toh hasilnya selai lime likur (baca;sama) dengan waktu dipilih oleh DPRD.

Perlu diketahui bahwa saat ini Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri bersama Komisi II DPR sedang melakukan revisi UU Pilkada. Dimana Kemendagri mengusulkan pilgub gubernur itu dikembalikan ke sistem yang lama, yaitu DPRD yang memilih, tidak akan dilakukan pemilihan langsung lagi. Tetapi untuk pemilihan bupati dan walikota tetap dipilih langsung oleh rakyat.

Mana yang Lebih Baik Pilgub Langsung atau DPRD?

Dari penyelenggaraan pilgub langsung ini memang memiliki dampak positif dan negatif, begitupun pilgub yang dipilih oleh DPRD juga memiliki sisi positif dan negatif. Kedua sistem ini memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. Jadi, kita tidak bisa mengatakan pilgub yang dipilih oleh DPRD lebih baik dari pilgub langsung. Tergantung dari aspek apa kita menilai dan memandangnya.

Saya akan mencoba membandingkan pilgub langsung dengan pilgub yang dipilih oleh DPRD dari aspek-aspek berikut ini, diantaranya:

1.    Dari Aspek Biaya

Bisa dikatakan biaya yang diperlukan di pilgub langsung lebih tinggi dibandingkan dengan pilgub oleh DPRD. Untuk menyelenggarakan pilgub langsung Pemerintah harus mengeluarkan dana bermiliaran sampai triliunan rupiah. Ini disebabkan karena pilgub langsung itu membutukan banyak materil maupun nonmaterial, baik itu tenaga manusia, kotak suara, surat suara dan lain sebagainya. Itu baru dari segi penyelenggaranya, dalam hal ini KPU.

Berbeda lagi dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh calon gubernur/calon wakil gubernur. Bayangkan saja satu pasangan cagub/cawagub bisa mengeluarkan puluhan miliar. Dana itu dipakai untuk biaya selama menjadi calon, baik untuk kampanye, cetak spanduk, stiker dan lainnya. Apalagi jika calon melakukan praktek money politic melalui serangan fajar. Ini akan jauh lebih besar biaya yang dibutuhkan. Sebagai contoh di Pilgub Jabar 2013, Pasangan Ahmad Heryawan-Dedi Mizwar mengaku menghabiskan dana sekitar 30 miliar dalam dua minggu kampanye.

Sedangkan untuk pilgub oleh DPRD, pemerintah akan mengeluarkan dana yang jauh lebih sedikit, karena hanya melibatkan ratusan orang. Tetapi untuk dana yang dibutuhkan oleh cagub/cawagub tidak berani saya katakana lebih sedikit. Meskipun jumlah pemilih sedikit, tetapi dana yang diminta oleh perorang akan berbeda jumlahnya. Permainan money politic di perlemen/DPRD tidak akan tanggung-tanggung. Misalnya, dalam pilgub langsung bisa membeli satu suara hanya Rp 100.000,- atau bisa juga Rp 50.000,-. Tetapi kalau pilgub oleh DPRD akan jauh lebih mahal, bisa-bisa satu suara sampai puluhan juta.

2.    Dari Aspek Hasil Pemilihan atau Kerja Gubernur

Bisa saya katakan bahwa setelah 8 tahun pemilihan langsung, antara gubernur/wagub yang dipilih oleh DPRD dan oleh rakyat tidak jauh berbeda dalam hal hasil kerja. Ini bisa dilihat dari bagaimana tingkat kemajuan, baik dari segi ekonomi, pendidikan dan kesehatan di 33 provinsi masih berjalan biasa-biasa saja.

Tetapi kalau dilihat dari segi power atau legitimasi, maka gubernur yang dipilih oleh rakyat akan lebih kuat kedudukannya. Ini disebabkan karena gubernur mendapat mandat langsung dari rakyat untuk menjalankan tugasnya. Jadi, DPRD akan sulit untuk menurunkan gubernur. Check and balances antara legislatif dan ekskutif di tingkat provinsi akan bisa dilaksanakan dengan baik.

Produk kebijakan yang dihasilkan juga bisa dikatakan sama saja. Gubernur yang menjabat akan selalu membuat kebijakan yang akan lebih menguntungkan pribadi, kelompok dan partainnya. Hal ini wajar karena ongkos untuk menjadi gubernur mahal. Tetapi untuk pilgub langsung mungkin kebijakan yang akan diambil lebih sedikit merakyat, apalagi gubernur yang mau maju untuk periode selanjutnya (periode ke-2). Pasti gubernur tersebut akan membuat kebijakan supaya masyarakat memilihnya lagi, dengan berbagai modus pencitraan yang fana.

3.    Dari Aspek Dampak ke Lingkungan Sosial

Dari aspek ini, bisa dikatakan dampak ke lingkungan sosial dalam pemilihan langsung jauh lebih besar dari pada oleh DPRD. Ini disebabkan karena masyarakat secara langsung ikut berpartisipasi dalam memilih. Tetapi dampak ke masyarakat ini bisa ke arah yang positif dan negatif.

Positifnya adalah masyarakat makin dewasa dalam berdemokrasi. Sedangkan negatifnya adalah banyak konflik yang terjadi akibat dari pilgub, baik itu konflik horizontal maupun vertikal.

Dari ketiga aspek diatas, bisa saya simpulkan bahwa pilgub langsung dan oleh DPRD memiliki kelebihan dan kekurangan. Tetapi saya lebih memilih pilgub langsung, karena saya melihat kekurangan atau dampak negatif yang diakibatkan oleh pilgub langsung itu bisa diperbaiki dengan cara memperbaiki sistem pemilihan langsung, khususnya pilgub. Misalnya: masalah biaya mahal, maka pilgub bisa dilakukan serentak di semua provinsi, maka biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah akan lebih sedikit.

 Menurut pendangan saya, apabila pilgub dilakukan oleh DPRD, sedangkan Pemilihan Bupati/Walikota tetap secara langsung, maka akan bisa menimbulkan perlawanan atau ketidakloyalan bupati/walikota terhadap gubernur. Keegoan dari bupati/walikota akan muncul, karena merasa dirinya lebih memiliki kuasa/legitimasi karena dipilih langsung oleh rakyat.

Saya juga melihat, apabila pilgub dilakukan oleh DPRD, maka cheks and blance tidak akan bisa dilakukan. Karena DPRD akan menjadi penguasa di tingkat provinsi. Seolah-olah DPRD sebagai pemegang kendali dari gubernur/ekskutif. Jadi kekuatan/power DPRD sangat kuat di daerah provinsi, gubernur akan mudah untuk digoyang. Hal inilah yang menyebabkan saya lebih memilih untuk pilgub tetap dilakukan secara langsung.

MONEY POLITICS MEWABAH DALAM PILKADA

Oleh : Dedet Zelthauzallam

Money politics merupakan fenomena yang dapat dilihat dalam setiap proses pemilihan langsung, dari mulai menjadi bakal calon sampai pemungutan suara. Money politic ini bisa melibatkan semua kalangan, baik kandidat, tim sukses maupun KPU. Semuanya memiliki cara tersendiri dalam memainkan politik uang. Money politics bisa dikatakan sudah membudaya di semua golongan.

Money politics di pemilihan langsung lebih bersifat luas dari pada waktu pemilihan oleh DPR/DPRD. Saat ini semua masyarakat sudah mengenal politik uang. Politik uang selalu dianalogikan dengan setiap pilkada. Serangan fajar adalah salah satu bentuk politik uang. Hal itu harus dilakukan oleh setiap calon untuk bisa memenangkan Pilkada.

Dalam Pilkada, sering kita dengar “ambil uangnya, tolak calonnya”. Sungguh memprihatinkan politik uang di era pemilihan langsung. Orientasi pemilih hanya untuk uang. Paling-paling setiap pemilih dikasih Rp 50.000. Politik uang bagaikan penyakit menular di masyarakat.

Money politics ini harus kita lawan bersama-sama. Jangan kita gadaikan daerah kita hanya dengan uang sekian puluh ribu ataupun ratusan rupiah. Kita harus bisa menjadi pemilih yang baik dan benar demi daerah kita 5 tahun ke depan. Dengan kita menerima uang dalam pilkada juga akan memberikan peluang calon tersebut untuk korupsi. Kalau mereka korupsi lalu salahnya siapa? Yang salah adalah kita sebagai pemilih. Dimana kita menerima uang darinya.

Untuk melawan money politics ini, pemilih (masyarakat) sebaiknya dididik untuk bisa memilih dengan benar. Pendidikan untuk memilih sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka dapat menemukan, mendapatkan dan mewujudkan serta menghasilkan pemimpin yang kredibel dan berintegritas, sehingga bisa membawa keadaan yang lebih baik untuk daerah atau wilayah yang dipimpinnya.

LOMBOK TENGAH: GOLKAR ITU BUPATI

Oleh : Dedet Zelthauzallam

Tahun 2004 adalah babak baru bagi daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Dimana dengan adanya UU 32/2004, pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur daerahnya secara luas. Dan di tahun 2005, pemilihan langsung pertama kali dilaksanakan di daerah untuk memilih Gubernur dan Bupati/Walikota.

Dalam pemilihan langsung ini tidak lepas dari peran dari partai politik. Partai politik (parpol) memiliki peran sangat penting dan bisa dikatakan sangat strategis. Parpol sebagai kendaraan untuk bisa menjadi Gubernur, Bupati/Walikota ataupun anggota DPRD. Hal ini membuat elit masyarakat untuk berlomba-lomba masuk dan menjadi pimpinan parpol.

Di Kabupaten Lombok Tengah, ada hal yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti, yaitu hubungan antara partai penguasa dan bupati. Di Lombok Tengah partai yang berkuasa adalah Partai Golkar. Partai Golkar sebagai penguasa di legislative/DPRD Lombok Tengah selalu dipimpin oleh Bupati Lombok Tengah. Bayangkan saja, DPD tingkat II PG Loteng selalu bupati. Pada tahun 2005-2010, Bupati Lombok Tengah adalah  H.L. Wiratmaja (Mamiq Ngoh) maka beliaulah yang menjadi Ketua DPD II PG Loteng. Saat Mamiq Ngoh tidak lagi menjadi bupati, maka beliau tidak lagi menjadi Ketua DPD II PG. Beliau diganti oleh bupati terpilih untuk periode 2010-2015, H. Suhaili, S.T.

Bayangkan saja pada Pemilihan Bupati Lombok Tengah 2010, Partai Golkar mengusung incumbent, Mamiq Ngoh, untuk maju sebagai bupati. Mamiq Ngoh kalah bersaing dengan Suhaili, hanya bisa berada diurutan ke tiga. Pada putaran ke-2, Suhaili memenangkan pemilihan untuk periode 2010-2015 mengalahkan Gde Sakti. Dengan terpilihnya menjadi bupati, maka Suhaili menjadi Ketua DPD II PG menggantikan Mamiq Ngoh.

Dari hal tersebut, Penulis berpendapat bahwa DPRD Lombok Tengah dikuasai oleh bupati. Jadi apa pun kemauan dan kebijakan bupati, maskipun itu salah atau kurang tepat akan diamini oleh DPRD. Check n blance antara ekskutif dan legislatif akan sangat minim di Lombok Tengah. Partai pohon beringin yang mendominasi di legislatif/DPRD Lombok Tengah akan dengan gampangnya mempengaruhi fraksi lainnya untuk menggolkan kebijakan bupati, kerena bupati adalah atasannya di partainya. Hal inilah sebagai salah satu faktor yang menyebabkan Kabupaten Lombok Tengah kurang bisa bersaing dengan kabupaten lainnya di NTB.

Apabila hal ini dibiarkan, maka di Kabupaten Lombok Tengah tidak akan dikenal lagi namanya pemisahan kekuasaan, trias politica. Bupati akan menguasai DPRD. Praktek kongkalikong akan makin kental dalam pembuatan kebijakan. Kebijakan yang dihasilkan bukan untuk kepentingan publik, namun lebih cenderung ke partainya. Praktek korupsi berjemaah akan makin mudah dilakukan.

Jadi budaya politik seperti di atas harus bisa dicarikan solusi agar ekskutif dan legislatif ada check n blance dalam mengambil kebijakan. Kebijakan untuk kepentingan masyarakat Lombok Tengah, bukan untuk partai dan golongannya saja. 

PILGUB 2013: MILIKNYA INCUMBENT, NTB?

Oleh : Dedet Zelthauzallam

Pada awal tahun 2013, ada beberapa pemilihan gubernur yang dilakukan. Dibalik pilgub itu ada hal-hal yang menarik perhatian. Baik dilihat dari segi calon, partai pengusung, kegiatan kampanye, partisipasi masyarakat (golput) ataupun sampai pemenang pilgub. Misalnya, Pilgub Jabar didominasi oleh para artis sebagai cagub/cawagubnya. Pokoknya banyak hal yang menarik dari pesta demokrasi terbesar di daerah ini.

Kalau dilihat dari segi pemenang pilgub di awal tahun 2013 ini, pemenangnya didominasi oleh calon petahana (incumbent). Incumbent bisa dikatakan sangat hoki di awal tahun ini. Hebatnya lagi, incumbent selalu bisa menang dalam 1 putaran saja. Berarti calon incumbent ini meraih suara lebih dari 30%. Luar biasa memang calon incumbent di awal tahun ini.

 Pilgub yang dilaksanakan di awal tahun ini yang memenangkan incumbent, antara lain:

1.    Pilgub Sulawesi Selatan

2.    Pilgub Jawa Barat

3.    Pilgub Sumatera Utara

Dari ketiga pilgub tersebut, sang incumbent menang dalam satu putaran. Pilgub Sulsel dimenangkan oleh Pak Yasin Limpo, Jabar dimenangkan oleh Pak Ahmad Heryawan dan Sumut dimenangkan oleh Pak Gatot.

Bagaimana dengan Pilgub NTB?

Pilgub NTB akan dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2013. Ada empat pasangan calon yang akan bertarung, salah satunya adalah calon incumbent, DR. KH. M. Zainul Madjdi, MA alias Tuan Guru Bajang. Sang incumbent diusung oleh tujuh partai besar, yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, PPP, PKB, PAN, PDI Perjuangan, dan Partai Gerindra.

Dengan melihat partai pengusung sang incumbent, maka bisa diprediksikan bahwa TGB akan memenangkan Pilgub NTB 2013. Ditambah lagi dengan kepopuleran TGB di NTB sebagai seorang ulama yang cerdas dan memiliki kapabalitas, kredibelitas dan integritas.

Akankah Pilgub NTB menambah rentetan panjang dari kesuksesan calon incumbent di awal tahun 2013? Kita tunggu saja jawaban dari masyarakat NTB pada tanggal 13 Mei 2013. Kalau calon incumbent pada Pilgub NTB bisa menang, berarti bisa dikatakan bahwa 2013 adalah tahunnya incumbent.

ANALISA PILGUB NTB 2013

Oleh : Dedet Zelthauzallam

Pilgub NTB akan dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2013. NTB yang terdiri dari 10 Kabupaten/Kota memiliki Daftar Penduduk Pontensial Pemilih Pemilu (DP4) berjumlah 3.917.954. Sedangkan yang sudah terdaftar pada Daftar Pemiih Sementara (DPS) sebanyak 3.452.628. KPU NTB sudah menyiapkan 8.924 TPS untuk Pilgub NTB.

Pada pilgub NTB 2013, ada lima bakal calon yang mendaftarkan diri. Salah satu bakal calon yang mendaftar melalui jalur independen, Lalu Ranggalawe dan Ahmad Mukhlis (LARIS). Sedangkan 4 pasangan lainnya didukung oleh partai politik.

Pada tanggal 25 Maret 2013, KPU menetapkan 4 pasangan cagub/cawagub untuk pilgub NTB. Pasangan LARIS tidak diloloskan karena tidak memenuhi syarat.  Jadi yang bertarung dalam pilgub adalah:

·         TGH. M. Zainul Majdi dan Muhammad Amin (TGB-Amin) yang diusung oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, PPP, PKB, PAN, PDI Perjuangan, dan Partai Gerindra.

·         Harun Al Rasyid dan TGH. L. Muhyi Abidin (Harum) yang diusung oleh Partai Hanura, PNBK Indonesia, PPDI, Partai Buruh, PNIM, PDP, PSI, PPNUI, PPN, PPI, PKP, partai Patriot, Partai Merdeka, PMB, PIS, Partra Barnas, Partai kedaulatan dan PKPI.

·         DR. K.H. Zulkifli Muhadli dan Prof. DR. H. Muhammad Ichasn (Zul-Ichsan) diusung oleh Partai Bulan Bintang, PKNU, PKPB dan PPPI

·         H. Suryadi Jaya Purnama dan Johan Rosihin (SJP-Jo) diusung oleh PKS, PBR dan PPRN.

Empat pasangan calon ini akan memperebut kursi NTB-1 dan NTB-2. Sang incumbent, Tuan Guru Bajang (TGB) akan siap bertarung dengan kandidat lainnya.

Analisa Faktor Menuju Kemenangan Cagub/Cawagub

Secara teoritis terdapat beberapa faktor yang diasumsikan dapat berpengaruh terhadap suara yang akan diperoleh oleh kepala daerah. Faktor-faktor itu adalah sebagai berikut:

1.    Pengaruh Figur Cagub dan Cawagub

Banyak survey membutikan bahwa pemilih di Indonesia lebih memperhatikan figur dari pada visi, misi serta partainya. Partai seolah-olah hanya menjadi jembatan oleh cagub/cawagub untuk bisa menjadi calon/kandidat. Partai kurang bisa memberikan dampak yang besar kepada cagub/cawagub, karena saat ini masyarakat sudah tidak terlalu percaya kepada partai. Apa pun partainya kalau calonnya atau figurnya oke maka akan dipilih oleh rakyat.

Dari figur kandidat paling tidak ada dua hal yang menjadi daya tarik pemilih, yaitu performance (penampilan) calon dan track record (rekam jejak) calon. Performance ini lebih mengarah kepada bagaimana cagub/cawagub mencitrakan diri kepada masyarakat. Masyarakat akan lebih memilih calon pemimpinnya memiliki kredibelitas, kapabalitas dan integritas. Ketampanan dan attitude juga masuk dalam performance. Sedangkan track record/rekam jejak calon memiliki pengaruh yang sangat besar. Masa lalu atau pengalaman kerja dari calon akan berpengaruh utuk diterima oleh masyarakat.

Melihat cagub/cawagub NTB tahun 2013, maka bisa dilihat berbagai figur yang memiliki peformence dan track record yang mumpuni. Calon incumbent, TGB, merupakan kandidat yang bisa dikatagorikan lebih dari calon lainnya. Bagaimana tidak sang incumbent mempunyai latar belakang keluarga yang bisa dikatakan sudah sangat berjasa bagi NTB, khususnya di Lombok. Kakek dari TGB merupakan pendiri dari NW, yang merupakan organisasi besar di Pulau Seribu Masjid. Hal ini akan sangat membantu untuk menarik suara masyarakat untuk memilihnya.

Selain incumbent, bisa dilihat mantan Gubernur NTB, Harun Al Rasyid juga menjadi calon. Harun merupakan tokoh yang memiliki pengalaman yang sangat banyak dalam dunia pemerintahan, baik di ekskutif maupun legislative. Saat ini Harun sebagai anggota DPR RI. Selain itu juga bisa dilihat bagaimana Bupati Sumbawa Barat, Kyai Zul, menjadi calon. Dan yang tidak kalah lagi adalah mantan aktifis yang memiliki semangat yang luar biasa, SJP.

Ke empat pasangan calon gubernur tersebut memiliki pendamping/cawagub yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, ada yang politisi dan akademisi. Hal ini akan menambah magnet suara terhadap pasangan tersebut.

Dalam hal figur, Penulis menaruh pasangan TGB-Amin di atas calon lainnya. TGB, penulis rasa sebagai seorang figur yang sangat dikenal oleh masyarakat NTB.

2.    Isu Politik dari Pasangan Cagub/Cawagub

Dalam pemilihan gubernur langsung, dimana masyarakat memiliki peran yang sangat penting harus bisa dipengaruhi oleh cagub/cawagub. Isu-isu politik yang akan diangkat oleh cagub/cawagub akan memberikan dampak yang sangat besar dalam maraih suara rakyat. Isu politik yang sering dipakai oleh calon adalah mengenai agama, suku, daerah dan partai.

Kalau kita melihat cagub/cawagub NTB tahun 2013 mungkin bisa dikatakan dari segi agama homogen. Cagub/cawagub NTB semuanya beragama Islam. Tetapi kalau dilihat dari suku, maka semua suku di NTB terwakili. Harun berasal dari suku Mbojo, Kyai zul dari suku Samawa dan dua pasangan lainnya, TGB dan SJP berasal dari suku sasak. Isu politik yang akan diangkat oleh masing-masing kandidat juga tidak terlepas dari pengaruh partainya.

Dari ke empat pasangan cagub/cawagub NTB harus bisa memberikan isu politik yang kira-kira sangat berpengaruh besar dan dibutuhkan oleh masyarakat NTB. Sampai saat ini, penulis melihat bahwa isu yang diambil oleh cagub/cawagub belum ada yang bisa dikatakan frontal dan memiliki pengaruh yang besar bagi pemilih.

3.    Platform dari Cagub/Cawagub

Platform yang dimaksud dalam hal ini adalah mengenai bagaimana Cagub/Cawagub mengenai visi dan misi yang ditawarkan selama kampanye. Meskipun masyarakat saat ini sudah tidak terlalu tergiur dengan janji-janji melalui kampanye, tetapi paling tidak akn bisa membantu. Kampanye akan bermakna ketika cagub/cawagub menawarkan program yang berkaitan langsung dengan situasi dan kondisi masyarakat saat ini.

Dari ke empat pasangan Cagub/Cawagub NTB belum memberikan suatu visi dan misi yang jelas. Tetapi ada beberapa calon sudah menawarkan visinya. Ada yang melalui iming-iming pendidikan dan kesehatan gratis. Masyarakat NTB masih menunggu visi yang akan ditawarkan oleh cagub/cawagub.

Dari ketiga faktor tersebut, cagub/cawagub NTB 2013 masih memiliki peluang yang terbuka untuk memenangkan kursi NTB-1 dan NTB-2. Tetapi, penulis melihat pasangan TGB-Amin memiliki peluang yang lebih besar dari pada calon lainnya. Ini disebabkan oleh sang incumbent adalah figur yang masih dinilai oleh masyarakat memiliki kapabalitas dan integritas untuk membangun NTB.

Suara TGB Pada Pilgub NTB 2008 untuk Pilgub 2013?

Pada pemilihan gubernur NTB 2008 diikuti juga oleh empat pasangan cagub/cawagub. Pasangan BARU (TGB-Munir) memenangkan pilkada NTB. Pada tahun 2008 dari 9 kabupaten/kota (KLU masih LOBAR), TGB hanya mampu meraih suara terbanyak di 5 Kabupaten/Kota, yaitu Lombok Timur, KSB, Sumbawa, Kota Bima dan Kabupaten Bima. Tetapi kalau melihat peta politik saat ini, maka TGB akan sulit mempertahankan daerah atau basis kemenangannya pada pilgub 2008 itu. Ini disebabkan oleh ada cagub/cawagub dari daerah tersebut.

Misalnya, di Kabupaten Sumbawa Barat akan sulit untuk TGB mmepertahankannya, karena Bupati KSB juga ikut sebagai cagub. Di wilayah Bima juga bisa dikatakan sulit kerena Harun berasal dari Kota Bima dan sukunya Mbojo. Dan kalau kita melihat daerah atau kabupaten kelahirannya, Lombok Timur, maka disini juga bisa dikatakan sulit bagi TGB, karena cagub dari Lotim ada 2 (TGB dan SJP) dan Cawagub ada 2 (Ichsan, Muhyi). Otomatis masyarakat Lotim akan terbagi ke empat pasangan calon yang ada. Kalau di Kabupaten Sumbawa mungkin akan masih TGB unggul karena Cawagub, Amin, berasal dari daerah ini.

Tetapi kalau melihat Kabupaten lainnya, baik Lombok Barat, Lombok Tengah, Kota Mataram, KLU dan Dompu maka suara untuk masing-masing calon masih sama kuat. Khususnya untuk pasangan TGB-Amin mungkin akan meraih kemenangan di Lombok Barat, karena Bupati Lombok Barat, Zaini Aroni, selaku ketua DPP Golkar memiliki pengaruh yang sangat besar di kabupaten ini.

Dari ke empat pasangan cagub/cawagub, penulis masih menjagokan pasangan TGB-Amin untuk merebut kursi NTB-1 dan NTB-2. Ini disebabkan oleh faktor figur yang dimiliki oleh TGB. TGB sebagai cucu dari pendiri NW adalah tokoh muda yang memiliki kapabalitas, baik dari knowledge, skill dan attitude. Track record dari TGB selama memimpin juga akan menjadi pertimbangan bagi pemilih. NTB selama kepemimpinan TGB bisa lebih baik dari sebelumnya dan banyak prestasi yang diraih. Hal ini akan menjadi magnet bagi masyarakat untuk memilihnya. Penulis juga memprediksikan, pilgub NTB akan berlangsung satu putaran.